Batas Waktu Pengembalian Dana BLT Dua Bulan, Penerima Bantuan Ganda Disarankan Mencicil

picsart 06 28 06.39.05
Inspektur Daerah Klungkung, Made Seger.

Semarapura, DENPOST.id

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan ada warga Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung yang menerima bantuan ganda dan belum melakukan pengembalian dana Bantuan Langsung Tunai (BLT). Warga menerima BLT ganda justru mengeluh tidak bisa mengembalikan uang tersebut, lantaran situasi pandemi Covid-19 sekarang ini, banyak yang mengalami kesulitan ekonomi.

Perbekel Desa Takmung, Nyoman Mudita ketika dikonfirmasi mengatakan kalau pihak BPKP memberikan warga waktu dua bulan untuk mengembalikan salah satu bantuan yang diterima. Hanya saja, warga masih mengeluh tidak bisa mengembalikan uang tersebut, lantaran bantuan yang diterima sudah habis. Di samping situasi juga masih pandemi Covid-19, sehingga banyak yang mengalami kesulitan ekonomi.

Baca juga :  Dua Tersangka Dugaan Korupsi Air Tangki PDAM Segera Diadili

“Sejauh ini memang belum ada warga yang mengembalikan bantuan. Tapi mereka sudah membuat surat pernyataan akan mengembalikan,” ujar Mudita, Senin (28/6/2021).

Namun sebagai solusi, Mudita telah menyarankan agar pengembalian dilakukan dengan dicicil, yakni sebesar Rp10 ribu per hari selama dua bulan. Nanti uang cicilan tersebut, dikumpulkan oleh aparat desa setempat. “Saya berharap dengan adanya persoalan ini, tidak ada pihak yang saling menyalahkan. Saya juga minta kalau ada sanding data lagi agar warga yang dapat bantuan ganda segera dicut atau tidak diberikan, sehingga tidak menimbulkan persoalan,” ujarnya.

Baca juga :  Polres Klungkung Gali 1.000 Lubang di Lepang

Sementara pascatemuan tersebut, Inspektorat bersama Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, serta Dinas Sosial melakukan rapat koordinasi. Dari hasil rapat koordinasi tersebut, Inspektorat bersama OPD terkait akan melakukan rapat koordinasi untuk menyamakan persepsi dengan pihak BPKP. Apalagi menurut Inspektur Daerah Klungkung, I Made Seger, sejauh ini pihaknya belum menerima informasi resmi dari BPKP terkait temuan di Desa Takmung tersebut.

“Jujur, kami dari Inspektorat belum menerima informasi apa -apa sebelumnya dari BPKP terkait hal ini. Jika memang ada permasalahan biasanya selalu ada management letter yang diterima oleh Inspektorat. Kemudian akan dilakuan penyamaan persepsi, sebelum diputuskan menjadi sebuah temuan,” ungkap Made Seger.

Baca juga :  PDP Covid 19 di Klungkung Bertambah

Namun karena informasi mengenai temuan ini sudah diketahui oleh publik, maka Inspektorat memutuskan akan segera melakukan rapat koordinasi membahas permasalahan ini dengan BPKP, sehingga tidak muncul persoalan serupa di desa-desa lainnya. (119)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini