Pansus I DPRD Bangli Ciutkan OPD

Pansus I DPRD Bangli Ciutkan OPD
Ketua Pansus I DPRD Bangli, Satria Yudha. DENPOST.id/dok

Bangli, DENPOST.id

Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Bangli diciutkan. Parlemen Bangli mengusulkan jumlahnya tak lebih dari 14 dinas dan 5 badan. Hal ini mengemuka dalam Rapat Pansus I DPRD Bangli terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2016 tetang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Selasa (29/6/2021) di Gedung Krisna, Kantor Bupati Bangli.

“Walaupun kita bikin banyak, kalau tidak berjalan kan akan mubazir juga. Sesuai visi misi Bupati, Bangli Era Baru harus dibarengi dengan OPD yang kencang juga, baru bisa dibilang Bangli Era Baru,” sentil Ketua Pansus I DPRD Bangli, Satria Yudha, ditemui usai memimpin rapat.

Baca juga :  Banjar Nyanglan Kaja Efektifkan Penyemprotan Disinfektan Secara Rutin

Satria Yudha mengatakan, dalam pembahasan yang dilakukan tidak seberat yang dibayangkan.”Harapan kami, setelah ini ditetapkan akan jelas analisa beban kerjanya,” ujarnya.

Hasilnya, diakui Politisi PDIP asal Desa Sulahan ini, ada beberapa OPD yang memang dilebur menjadi satu. Dari 17 OPD yang ada sebelumnya, kini menjadi 14 OPD dan 5 Badan. “Ada penambahan satu Badan dari sebelumnya, yakni  Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Damkar, supaya nyambung dan memudahkan koordinasi,” jelasnya.

Baca juga :  Parkir Sembarangan, Motor Anggota Polres Bangli Dijemur

Selanjutnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik digabung dengan Satpol PP.  “Jumlah itu sudah final di sini, tinggal menunggu rekomendasi dari Provinsi untuk diajukan ke Pusat,” ucapnya.

Sementara OPD yang dilebur yakni Dinas Perpustakaan menjadi satu dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Didikpora). Berikutnya Dinas Sosial menjadi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. “Untuk urusan KB yang dulunya berdiri sendiri, kini dilebur menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.  Berikutnya kearsipan dilebur menjadi Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kearsipan,” paparnya.

Baca juga :  12 Warga Galiran Positif Corona Ditulari Pedagang di Tempat Ini

Disampaikan pula, perampingan kelembagaan dilakukan karena merupakan amanat Undang-Undang untuk merestruktur organsasi. “Ini bukan semata-mata keinginan Bupati, tapi instruksi Undang-Undang untuk melakukan reformasi birokrasi. Dalam hal ini, Bangli mencoba melakukan itu. Tapi, toh juga nanti masih membutuhkan persetujuan Pusat. Bila Pusat tidak berkenan dengan rancangan ini, tentu kita bahas kembali,”tegasnya.

Dia juga mengakui dengan perampingan tersebut imbasnya otomatis akan ada sejumlah pejabat yang terancam tidak akan bisa menempati posisi strategis atau dinon-jobkan. Sebab, peluang yang tersisa hanya sebagai staf ahli atau Asisten Setda Bangli. (c/128)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini