Sekda: Perpanjangan PPKM Antisipasi Dampak Kenaikan Kasus di Jawa

Sekda: Perpanjangan PPKM Antisipasi Dampak Kenaikan Kasus di Jawa
Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra

Sumerta, DENPOST.id

Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menerangkan, perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Pemerintah Provinsi Bali merupakan upaya antisipasi peningkatan kasus di Jawa.

Hal itu ia sampaikan dalam pertemuan bersama wartawan pada Rabu (30/6/2021) di Kantor Gubernur Bali, Denpasar. “SE tersebut antara lain mengatur perubahan syarat bagi pelaku perjalanan baik yang melalui jalur udara maupun jalur darat dan laut,” ujarnya, di hadapan puluhan wartawan.

Untuk Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) jalur udara, dikatakannya wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR paling lama 2 x 24 jam sebelum keberangkatan. Hasil negatif uji cepat Antigen sementara tidak berlaku bagi PPDN dengan transportasi udara.

Sedangkan bagi PPDN yang menggunakan transportasi darat dan laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau hasil negatif uji cepat Antigen paling lama 2 x 24 jam sebelum keberangkatan. Untuk keakuratan dan memastikan keaslian hasil negatif uji swab berbasis PCR atau hasil negatif uji cepat Antigen, surat keterangan tersebut wajib dilengkapi dengan Barcode atau QRCode.

Baca juga :  Soal Penerapan Pergub 46/2020, Ini Kata Wagub

Menurut Dewa Indra, aturan yang dikeluarkan oleh Gubernur selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Provinsi Bali itu didasari pada dinamika perkembangan Covid-19 di Pulau Jawa.

“Secara geografis kita berdampingan dengan Pulau Jawa, mobilitas penduduk dua pulau sangat tinggi. Kita tak mungkin menutup perbatasan, yang bisa kita lakukan adalah melakukan pengetatan dengan peningkatan syarat bagi pelaku perjalanan,” urainya.

Saat ini, Bali memilih menerapkan gold standard dalam memfilter pelaku perjalanan yang masuk Bali. “Bukan berarti kita merendahkan jenis metode testing yang lain, tapi yang ditetapkan sebagai gold standard untuk menentukan seseorang itu negatif atau positif Covid-19 adalah metode Swab berbasis PCR. Saat ini itu kita pilih untuk pengendalian yang lebih kuat,” imbuhnya.

Baca juga :  Megawati Dikabarkan Meninggal, Pengurus PDIP Bali Kompak Polisikan Belasan Akun Medsos

Dewa Indra menambahkan, aturan yang dikeluarkan dalam menyikapi pandemi Covid-19 bersifat dinamis, menyesuaikan dengan situasi yang berkembang di lapangan. Pihaknya akan terus melakukan evaluasi dan bila perkembangan Covid-19 kembali melandai, instrumen tersebut akan kembali disesuaikan.

Selanjutnya, Dewa Indra juga menyampaikan kesiapan pembukaan Bali untuk wisatawan manca negara. Disebutkan olehnya, Gubernur Bali menaruh perhatian yang sangat besar terhadap aspirasi masyarakat Bali, khususnya komponen pariwisata.

Baca juga :  Terkonfirmasi Covid-19, Nakes RSU Negara Meninggal

Untuk itu, Gubernur terus berjuang agar Pemerintah Pusat mengambil kebijakan yang tepat untuk Bali. “Kebijakan yang tepat, bukan berarti menutup atau membuka. Tetapi kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan penyebaran Covid-19. Kalau untuk buka, syaratnya adalah memastikan bahwa seluruh upaya penanganan Covid-19 telah berjalan dengan baik. Selain itu, protokol kesehatan dan CHSE juga mampu diterapkan dengan baik,” tambahnya.

Masih terkait pembukaan border internasional, Dewa Indra mengemukakan bahwa hal itu juga berkaitan dengan situasi yang terjadi di negara lain. Intinya, imbuh Dewa Indra, saat ini Gubernur terus berkoordiasi dengan pusat membahas konsep yang bisa diterapkan untuk pembukaan Bali seperti travel bubble, free covid corridor hingga wisata vaksin. (106)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini