Pusat Matangkan Skema PPKM Darurat untuk Bali

Pusat Matangkan Skema PPKM Darurat untuk Bali
Kakesdam IX/ Udayana, Kolonel CKM. dr. I Made Mardika

Sumerta, DENPOST.id

Kabar rencana penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat terhadap Pulau Bali dan Jawa mendapat tanggapan dari Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra. Dalam pertemuan bersama wartawan belum lama ini di halaman Kantor Gubernur Bali, dia menegaskan Bali tidak tergolong wilayah yang menerapkan PPKM Darurat, mengingat saat ini kabupaten/ kota di Bali masih berstatus zona oranye.

Mengenai rencana, Pemerintah Pusat mulai menggelar pertemuan virtual membahas implementasi PPKM Darurat untuk Bali dan Jawa. Pertemuan virtual itu salah satunya berlangsung pada Kamis (1/7/2021) yang dipimpin Menko Maritim dan Invetasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang diikuti pejabat penting Kodam IX/ Udayana.

Baca juga :  Operasi Terpadu PKM, Ini Jumlah Pengendara Motor Ditolak Masuk Denpasar

Kakesdam IX/ Udayana, Kolonel CKM. dr. I Made Mardika, menerangkan, PPKM Darurat terhadap Bali dan Jawa merupakan usulan Menteri Luhut kepada Presiden RI, Joko Widodo. “Belum diberlakukan, mungkin mulai 3 Juli mendatang,” tuturnya jelang rapat.

Kemungkinan PPKM Darurat dilaksanakan selama satu pekan atau dua pekan di wilayah Jawa dan Bali. Upaya ini dilakukan untuk meredakan lonjakan penularan Covid-19.

Sementara Sekda Dewa Indra dalam keterangan sebelumnya menilai kebijakan PPKM Darurat tidak bisa dipukul rata diterapkan untuk semua daerah di Tanah Air. Namun, itu berlaku khusus untuk wilayah yang berada di zona merah.

Baca juga :  Kawal PPKM Mikro, Pangdam IX/Udayana Kerahkan Pasukan di Desa

“Mari kita terus bekerja. Media saya berharap berada di depan untuk terus membangun disiplin masyarakat. Jangan sampai kita masuk ke situ (zona merah,red),” ajaknya.

Jika sampai menerapkan PPKM Darurat, dikhawatirkan perekonomian Bali akan terpuruk makin parah, setelah hampir 1,5 tahun aktivitas ekonomi masyarakat terdampak karena pandemi COVID-19.

“Tetapi, kita tidak menolak PPKM Darurat sebagai sebuah kebijakan. Bukan itu maksudnya. Kalau bisa kita hindari, mari kita hindari. Caranya bukan tidak mengambil kebijakan itu, tetapi membuat kondisi wilayah kita tidak masuk ke zona merah. Itu tugas kita,” pungkasnya. (106)

Baca juga :  Akui Alat Rapid Test Terbatas, Begini Penjelasan Kadiskes

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini