Kedapatan “Melali” di Eks Pelabuhan Buleleng, Warga Ditegur Wabup

Kedapatan “Melali” di Eks Pelabuhan Buleleng, Warga Ditegur Wabup
PPKM DARURAT - Wakil Bupati Buleleng, dr. Nyoman Sutjidra, bersama Kapolres Buleleng, AKBP I Made Sinar Subawa dan sejumlah pejabat saat melakukan pengawasan PPKM Darurat, Sabtu (3/7/2021) di sejumlah tempat.

Singaraja, DENPOST.id

Wakil Bupati Buleleng, dr. Nyoman Sutjidra bersama Kapolres Buleleng, AKBP I Made Sinar Subawa dan sejumlah pejabat lain mengawasi pelaksanaan PPKM darurat, Sabtu (3/7/2021). Lokasi yang paling pertama dituju yakni eks Pelabuhan Buleleng. Di objek wisata tersebut, rombongan Wabup menemukan sejumlah warga yang tengah melali. Wabup pun langsung menegur warga dan meminta untuk sementara waktu tidak ke tempat-tempat wisata mengingat tengah diberlakukan PPKM darurat.

Baca juga :  Panitia Pelaksana Pengabenan Sudaji Jadi Tersangka

“Bahwa mulai  Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 berlaku PPKM darurat sehingga semua fasilitas rekreasi untuk sementara ditutup,” ucap Sutjidra. Tak berselang lama, masyarakat yang ditegur pun langsung meninggalkan lokasi.

Rombongan melanjutkan penertiban pada tempat makan yang ada di Taman Sunda Kecil, sepanjang  Jalan WR. Supratman sampai di Terminal Penarukan. Kemudian dilanjutkan ke Jalan Ahmad Yani, dan di daerah tempat wisata Pura Penimbangan yang banyak terdapat warung/angkringan.

Di sini, rombongan kembali menyampaikan kepada para pedagang agar tidak melayani pembeli untuk makan di tempat dan hanya dapat dibungkus untuk dibawa pulang. Disampaikan juga bahwa untuk berjualan tetap dapat dilakukan sampai dengan pukul 20.00 Wita setiap harinya. Penyampaian yang dilakukan secara humanis dan persuasif dapat diterima para penjual dan pembeli yang ada saat itu.

Baca juga :  Stop Perundungan, 30 Siswa SMKN 3 Singaraja Jadi Agen Perubahan

Di sisi lain Kapolres Buleleng menyampaikan, dalam penerapan PPKM darurat, bilamana ditemukan pelanggaran akan dilakukan tindakan. “Tujuannya hanya untuk memutus mewabahnya Covid-19. Pada situasi seperti ini, tentu harus disadari bahwa keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi, atau yang sering kita kenal dengan sebutan ‘Salus Populi Suprema Lex Esto’,” pungkasnya. (118)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini