Bukti Kwitansi Terima Uang Beredar, Satu Orang Kontingen PKB “Dijatah” Rp1 Juta

picsart 07 11 05.10.12
BERI KETERANGAN - Mantan Camat Nusa Penida, Gusti Agung Gede Putra Mahajaya, bersama Camat Nusa Penida, Komang Widiasa Putra, saat memberikan keterangan.

Semarapura, DENPOST.id

Ribut-ribut adanya “setoran” Rp90 juta dari sembilan desa ke Kantor Camat Nusa Penida, untuk mendukung kegiatan PKB Tahun 2019 mulai terkuak. Hal ini menyusul beredarnya bukti kwitansi penerimaan uang dari sembilan desa yang nyetor ke Kantor Camat Nusa Penida.

Persoalan inipun membuat mantan Camat Nusa Penida, I Gusti Agung Gede Putra Mahajaya, terusik. Gusti Agung Mahajaya yang kini menjabat sebagai Kadis Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini mengaku sama sekali tidak pernah memerintahkan para perbekel untuk melakukan setoran Rp10 juta ke kantor camat guna mendukung anggaran PKB dari pemkab yang dinilai pas-pasan tersebut.

“Saya tidak pernah memerintahkan perbekel untuk melakukan setoran. Apalagi memerintahkan melakukan pungutan di kantor camat. Saya tahu proses PKB ini sampai tanggal 20 Mei. Setelah saya pindah, saya tidak tahu apa yang terjadi di internal para perbekel dan kecamatan,” ungkap Gusti Agung Mahajaya, Minggu (11/7/2021).

Menurut Gusti Mahajaya, dirinya cukup tertekan dengan mencuatnya masalah ini. Apalagi ada yang mengkaitkan masalah ini dengan dirinya yang saat itu, sebagai mantan Camat Nusa Penida. Padahal dirinya belum pernah dimintai klarifikasi oleh pihak kejaksaan. Di samping itu, menurut pejabat asal Badung ini, pertemuan dengan perbekel yang ia pimpin pada Februari Tahun 2019, adalah pertemuan rutin untuk sinkronisasi program antara kecamatan dan Desa.

Baca juga :  Di Jembrana, Dua Pasien Covid-19 Meninggal

“Saat pertemuan itu saya juga sampaikan kalau Nusa Penida menjadi Duta Klungkung untuk kegiatan PKB Tahun 2019. Dan saat itu, ditunjuk Desa Pejukutan untuk menampilkan tari Baris Jangkang menjadi duta bersama Desa Lembongan dan Jungutbatu,” ungkapnya.

Sementara anggaran yang digelontorkan Pemkab sebesar Rp211 juta untuk mendanai wakil dari ketiga desa tersebut juga dinilai sudah cukup. Tapi saat pertemuan, kata Gusti Mahajaya ada salah satu dari perbekel berniat ingin berpartisipasi dalam kegiatan PKB tersebut, sehingga disepakati masing-masing desa ikut berpartisipasi sebesar Rp10 juta. Dengan rincian per desa mengirim perwakilan 10 orang dengan per orang mendapat jatah Rp1 juta. Hal itu dihitung dari proses gladi, sewa boat, penginapan hingga tampil di Renon.

Baca juga :  Dewan Badung Harapkan Tak Ada Sengketa Pilkades 2022

“Secara aturan, partisipasi desa di dalam APBDes itu dibenarkan dalam Permendagri. Desa boleh menganggarkannya di APBDes. Tapi sifatnya bukan setoran ke kecamatan,” katanya.

Sepeninggal Gusti Mahajaya, posisi Camat Nusa Penida kemudian digantikan Komang Widiasa Putra. Setelah menjabat sebagai Camat, Komang Widiasa Putra mengaku langsung mengawal proses pelaksanaan PKB tersebut hingga selesai. Dia baru tahu ada partisipasi atau kontribusi dana dari desa, setelah kegiatan selesai.

Baca juga :  Aktivitas Kremasi di Klungkung Dibatasi

“Saya juga sama sekali tidak tahu saat itu. Ketika jadi camat, saya hanya fokus kawal kontingen sampai tampil. Dan saya baru tahu setelah kegiatan selesai,” ungkapnya. (119)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini