Gubernur Tegaskan Sektor Non Esensial Ditutup dan Resepsi Ditiadakan

picsart 07 11 06.43.49
Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra.

Sumerta, DENPOST.id

Guna memaksimalkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Gubernur Bali, Wayan Koster menegaskan sejumlah ketentuan yang dirangkum dalam Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2021.

Provinsi Bali melakukan perubahan khususnya pada angka 1 huruf b, dan huruf k, Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali.

Hal ini, disampaikan Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra Sabtu (10/7/2021). Kata dia, dalam SE terbaru poin angka 1 huruf b, dan huruf k Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2021 diubah menjadi huruf b.

Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial ditutup (diberlakukan 100% Work From Home/WFH) dan huruf k, pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM Darurat.

Baca juga :  Kasatpol PP Denpasar Tegaskan Tak Ada Tempat Usaha Kebal Tindakan

“Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 10 ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat Edaran Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat Corona Virus Disease 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali,” ungkapnya.

Sekda Dewa Indra menjelaskan, setelah Satgas Penanganan Covid-19 Bali yang dipimpin Gubernur Wayan Koster melaksanakan rapat dengan Kapolda Bali, Pangdam IX Udayana, Walikota Denpasar, Sekda Kabupaten Badung dan segenap pemangku kepentingan di Provinsi Bali, maka diputuskan bahwa diterbitkan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penegasan Batas Jam Operasional.

“Edaran ini mulai berlaku pada hari Sabtu (saniscara paing menail) tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan Selasa (anggara paing bala), tanggal 20 Juli 2021,” ujarnya, usai rapat evaluasi pelaksanaan PPKM Darurat yang digelar di Rumah Jabatan Gubernur, Jaya Sabha, Denpasar tersebut.

Baca juga :  Bupati Suwirta Motivasi Para Penerima Bantuan Alat Hidroponik

Karena itu, dia mengutarakan bahwa perubahan yang dilakukan tersebut selain mengacu pada instruksi Mendagri yang telah tiga kali mengalami perubahan juga didasarkan laporan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Darurat oleh Pangdam IX Udayana, Kapolda Bali, serta Kejaksaaan Tinggi.

“Dalam hal tersebut, seluruh pihak yang hadir menyepakati penegasan atas dua hal disebut diatas,” ungkapnya.

Pria asal Pemaron, Buleleng ini juga menegaskan mulai hari ini (Minggu-red), TNI, Polda Bali beserta satgas penegakan hukum akan melaksanakan operasi penegakan disiplin guna menindaklanjuti SE Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 tersebut.

Kata dia, bagi sektor non esensial yang masih buka atau melanggar SE tersebut, maka akan diambil tindakan tegas, yakni penyegelan atau penutupan oleh satgas yang beranggotakan personel kepolisian, TNI, Kejati dan Satpol-PP,” katanya.

Baca juga :  Togar Situmorang, S.H., M.H., M.A.P., Sejahterakan Petani Kopi di Bali-Nasional

“Untuk itu, saya mengimbau masyarakat yang berhubungan dengan sektor non esensial untuk menutup kantor, toko dan sebagainya,” imbuhnya.

Sektor non esensial contohnya adalah toko pakaian, toko sepatu, seluler, toko peralatan rumah tangga dan yang sejenis. Lalu juga termasuk dealer kendaraan, kantor-kantor swasta, kantor organisasi kemasyarakatan, kantor pemerintah provinsi, kabupaten, kota hingga kantor desa dan koperasi yang tidak melayani kebutuhan pokok.

“Kantor-kantor yang tidak termasuk esensial agar ditutup, menjalankan WFH, karyawannya bekerja dari rumah,” tandasnya lagi. “Saya tegaskan sekali lagi jika melanggar akan disegel dan jika kembali melanggar mohon maaf akan dikenakan tindakan hukum,” pungkasnya. (106)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini