Pendidikan Kespro di Era Digital, Maksimalkan Kanal-kanal Potensial

Pendidikan Kespro di Era Digital, Maksimalkan Kanal-kanal Potensial
MODUL - Salah satu modul PKRS Rutgers WPF Indonesia yang sudah disesuaikan dengan standar dari UNESCO yakni Setara (Semangat Dunia Remaja).

PENDIDIKAN Kesehatan Reproduksi (Kespro) sampai saat ini belum masuk kurikulum pembelajaran. Sejauh ini, pendidikan kespro baru sebatas pelajaran tambahan, itu pun tidak semua sekolah menerapkannya. Padahal, pendidikan kespro layak disejajarkan dengan materi pembelajaran lain, mengingat paham akan tubuh dan perkembangan alat-alat reproduksi sejatinya merupakan pengetahuan mendasar setiap individu.

Remaja patut mengenali diri dan tubuhnya. Karenanya pengetahuan mengenai kespro yang tepat harus menyebar seperti virus, sehingga para remaja mendapat informasi yang benar mengenai kesehatan reproduksinya. Perlu trik jitu agar pendidikan kespro ini bisa menyentuh dan “menjangkiti” para remaja. Pola-pola lama seperti sosialisasi lewat pamflet, stiker dan ceramah, mesti dievaluasi dan disesuaikan dengan tren anak muda di era digital saat ini.

Sebagaimana dikatakan Ketua Asosiasi Seksologi Indonesia Cabang Denpasar, dr. Oka Negara, perlu ada terobosan baru dari para pemegang kebijakan agar pendidikan kespro menjangkau para remaja. Apalagi dalam masa pandemi seperti saat ini, di mana semua fokus pada penanganan Covid-19. “Sebelum pandemi memang ada beberapa sekolah yang sudah menyisipkan materi kespro dalam pembelajaran, namun porsinya tidak terlalu banyak, sehingga informasi kespro yang disampaikan ke siswa belum maksimal. Belum lagi harus berbagi porsi dengan materi tambahan lain seperti pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Ini sama-sama penting, tapi seharusnya mendapat tempat yang sama dengan mata pelajaran lain, semacam masuk kurikulum lah,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Namun, lanjut Oka Negara, hal itu agaknya sulit diwujudkan di masa serbaterbatas ruang gerak seperti sekarang. “Dengan sistem belajar secara dalam jaringan (daring), kurikulum yang sudah ada saja terkadang masih kacau karena masih harus menyesuaikan dengan situasi pandemi, apalagi pelajaran tambahan seperti pendidikan kespro ini,” katanya.

Dijelaskannya, pendidikan kespro justru semakin penting diberikan kepada remaja saat pandemi Covid-19 ini. Meski tak menyebut data resmi, dia meyakini kasus-kasus yang mengarah ke kekerasan seksual meningkat di masa pandemi ini, terutama dengan pelaku orang-orang dekat korban. “Orang mengira rumah adalah tempat paling aman, itu belum tentu. Ini seperti fenomena gunung es. Semakin ke bawah semakin besar. Dalam banyak kasus, tidak banyak korban yang mau melapor terkait kasus kekerasan seksual yang menimpanya, apalagi pelakunya orang dekat. Karena itu, anak-anak dan remaja kita ini harus dibentengi dengan pendidikan kespro dan pemahaman terkait Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) yang tepat, sehingga mereka bisa melindungi diri,” paparnya.

Baca juga :  Tangani Gejolak Penolakan Hare Krishna, PHDI Kedepankan Dialog

Agar pendidikan kespro berjalan sesuai harapan, kata Oka Negara, pembelajaran harus disesuaikan dengan tren komunikasi saat ini. Menurutnya, semua harus dipertimbangkan, terlebih berhadapan dengan masyarakat yang masih menganggap pendidikan kespro itu tabu. “Kalau dulu kita turun memberikan pemahaman tentang kespro, paling yang datang hanya beberapa orang. Nah, ini harus disiasati. Sekarang kan serbadigital. Telepon pintar hampir semua punya. Segala informasi ada dalam genggaman. Ini yang harus digarap dengan membuat konten-konten yang tidak membosankan tapi mengena,” sarannya.

Menggandeng para influencer, menurut Oka Negara juga merupakan pilihan yang tepat. “Kanal-kanal potensial seperti media sosial baik itu facebook, twitter, Instagram dan youtube harus dimanfaatkan maksimal. Dengan melibatkan influencer, peluang sebuah informasi sampai ke pembaca cukup tinggi. Mereka para selebgram, bloger atau youtuber rata-rata memiliki pengikut yang banyak dan dari berbagai usia. Ini bisa dimanfaatkan. Informasi harus dikemas dengan tepat dan menarik agar pembaca tidak salah mencerna,” bebernya.

Menyampaikan informasi mengenai kespro juga bisa disesuaikan dengan kearifan lokal dan tradisi di wilayah masing-masing. Di Bali misalnya, kata Oka Negara, pemerintah bisa menggandeng para seniman untuk menyampaikan informasi seputar prokes. “Ini namanya alternative artform, bisa lewat pementasan wayang, bondres atau lawak. Masyarakat kita kan akrab dengan kesenian-kesenian rakyat seperti itu,” imbuhnya.

Oka berharap, kendati pandemi, ruang-ruang informasi mengenai kespro dan HKSR tak ikut terbatasi, sehingga bisa diakses siapa saja, kapan saja dan di mana saja.

Senada dengan Oka Negara, Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Bali, Luh Putu Anggreni, S.H., menilai pendidikan kespro tetap harus menjadi perhatian, mengingat banyaknya kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak, terlebih di masa pandemi ini. Anggreni yang saat ini juga aktif di Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Denpasar mengatakan, informasi mengenai kespro dan HKSR pada kalangan remaja masih rendah. Tidak hanya untuk remaja, kata Anggreni, para orangtua juga harus memahami mengenai kespro dan HKSR. “Ini yang harus digencarkan. Tidak hanya anak-anak, orangtua juga harus tahu HKSR, sehingga mereka bisa melindungi anak-anaknya, bukan sebaliknya malah menjadi pelaku dari kekerasan seksual itu sendiri. HKSR anak-anak harus terpenuhi dan terlindungi,” tegasnya.

Baca juga :  Warga Positif Corona di Bali Bertambah 13, Total Jadi 235

Penanganan pascakasus juga menurutnya sangat penting. Bagaimana memberikan pendampingan dan tempat aman bagi para korban, termasuk pemulihan psikologis, sehingga para korban tidak malah disudutkan. “Kadangkala, korban kekerasan seksual dengan pelaku orang terdekat justru diintimidasi oleh keluarganya yang lain. Keputusan korban melapor dianggap membuka aib keluarga. Belum lagi sanksi adat yang harus ditanggung pelaku, sehingga kerap kali korban yang seharusnya mendapat perlindungan malah disalahkan. Hal-hal ini seperti ini yang juga harus menjadi perhatian kita bersama,” katanya.

Terkait masalah itu, khusus di Kota Denpasar, Anggreni mengatakan pemerintah memberikan perhatian cukup besar. Melalui UPTD PPA Kota Denpasar, pemerintah menyediakan ruang-ruang pengaduan dan konseling kepada masyarakat. “Sejak 2018 ada namanya Pelayanan Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak (Nayaka Prana). Layanan ini bertujuan untuk mencegah dan menurunkan terjadinya kasus, meningkatkan kecepatan dan kemudahan akses pelaporan dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak,” paparnya.

Pelaksanaan Nayaka Prana dilakukan melalui enam layanan meliputi, pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi serta pendampingan korban. Di masa pandemi ini, lanjut Anggreni, laporan pengaduan kekerasan dapat diakses secara daring dan telah terintegrasi dengan pengaduan masyarakat di aplikasi Pro-Denpasar. “Aplikasi ini telah berjejaring dengan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) melalui link laporkdrt@denpasarkota.go.id serta call centre Pusdalops 112/223333. Laporan kasus juga dapat diakses melalui link bit.ly/UPTDPPAKOTADENPASAR dan melalui layananan Denpasar Virtual Asistant (Devi),” jelasnya.

Dia berharap, dengan media-media yang telah disediakan dan sosialisasi yang sudah dilakukan, kesadaran masyarakat akan pentingnya kespro dan HKSR akan meningkat.

Di sisi lain, tantangan proses Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksual (PKRS) tak melulu soal tersedianya ruang-ruang informasi yang memadai. Masih banyak masyarakat yang menilai PKRS tidak pantas dibicarakan dengan remaja karena dipahami secara sempit yakni hanya sebatas hubungan seksual. Terkait hal ini, Naura Nabila, Program Officer Right Here Right No 2 (Inklusif) dalam Ruang Belajar Rutgers menegaskan, PKRS bukan mengulas tentang hubungan seksual, namun, terkait perkembangan diri manusia dan sekitarnya.

Ketika mengalami masa pubertas pada usia 10-17 tahun, kata Naura, seorang anak akan mengalami fase transisi kognitif, sosial dan perkembangan terkait organ reproduksi dan hormonal. Fase ini dikatakannya sangat berpengaruh pada perkembangan kesehatan dan kesejahteraan remaja dalam jangka panjang. “Remaja kita sebut mengalami pubertas, di mana isu-isunya termasuk dalam isu kesehatan reproduksi. Perubahan fisik ini diiringi dengan ekspektasi sosial terkait peran dan tanggung jawab dari remaja terhadap lingkungan sekitarnya,” ungkapnya.

Baca juga :  Dua Residivis yang Bebas Karena Corona, Kembali Dibekuk  

Nah, ekspektasi sosial dan perubahan fisik inilah yang menurut Naura kerap membuat remaja bingung dan meresponnya dengan rasa malu, sehingga enggan mengomunikasikannya dengan orang-orang di sekitar seperti orangtua maupun guru. “Itulah kenapa PKRS penting untuk dipelajari. Proses pendidikan ini sekaligus merupakan proses pemberdayaan remaja, di mana harapannya lahirlah remaja yang berdaya dan berperilaku sehat. Remaja diharapkan mampu memahami, merawat dan menjaga kesehatannya secara utuh, sehingga berdaya dalam membuat keputusan yang tepat dan terhindar dari kekerasan atau perilaku berisiko seperti perkawinan anak dan kehamilan remaja,” ulasnya.

Lebih lanjut dikatakan Naura, konsep dari proses pendidikan ini sudah diformalkan oleh UNESCO. Di mana UNESCO memiliki International Guidelines on Sexuality Education, yang dimaksudkan untuk memberikan proses PKRS yang komprehensif. Sesuai dengan guidelines UNESCO, pendidikan ini idealnya disampaikan dengan lima poin yakni sesuai fakta dan bukti ilmiah, diberikan sejak dini secara bertahap sesuai dengan kebutuhan transisi fisik dan psikologi yang dialami anak, sesuai dengan kurikulum tertulis yang dapat memudahkan pengajar mendukung dalam pembelajaran remaja. Berikutnya, komprehensif, di mana tidak hanya membahas isu kesehatan reproduksi dan seksual, melainkan juga anatomi dan fisiologi seksual dan reproduksi, pubertas dan menstruasi, kontrasepsi modern, kehamilan dan kelahiran, relasi yang sehat dan norma gender. “Kelima, berbasis HAM. Di mana dikembangkan dengan semangat menegakkan hak anak, remaja dan orang muda,” imbuhnya.

Rutgers WPF Indonesia dikatakan Naura telah memiliki modul PKRS yang menyesuaikan standar dari UNESCO dengan nama Setara (Semangat Dunia Remaja) dan DANCE4LIFE. Modul Setara sendiri telah diimplementasikan di 7 provinsi di Indonesia yakni Lampung, Jawa Barat, Jakarta, Bali, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat. Modul ini telah berhasil diimplementasikan oleh lebih dari 110 guru Setara dan menjangkau lebih dari 40 sekolah di wilayah tersebut.

Implementasi PKRS dikatakan akan ideal apabila melibatkan semua pihak terkait pendidikan yang dapat mendukung remaja. Pendekatan ini melibatkan seluruh aktor pendidikan yakni guru, kepala sekolah, dinas pendidikan dan orangtua. “Harapannya, semua relasi yang berelasi dekat dengan remaja dapat mendukung anak untuk berani bertanya dan mengakses informasi ke orang terdekatnya,” pungkas Naura. (sur)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini