Dua Kali Absen Rapat Pembahasan KUPA dan PPAS, Sekda Disorot Ketua Komisi III

Dua Kali Absen Rapat Pembahasan KUPA dan PPAS, Sekda Disorot Ketua Komisi III
RAPAT - Rapat Dewan dengan TAPD Badung membahas KUPA-PPAS Perubahan APBD 2021.

Mangupura, DENPOST.id

Rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS)  Perubahan APBD 2021 kembali dibahas oleh Dewan Badung dengan Tim Anggaran  Pemerintah Daerah  (TAPD) Kabupaten badung, Jumat (20/8/2021). Ada yang menarik dari pembahasan tersebut. Selain menyoroti apa saja yang akan diselaraskan anggaran dalam  Perubahan APBD 2021, rapat juga menyoroti Ketua TPAD yang tidak menghadiri rapat penting tersebut.

Ketua Komisi III DPRD Badung, Putu Alit Yandinata dalam rapat tersebut mengatakan, kehadiran Sekda sangat penting dalam kondisi saat ini. Apalagi ini merupakan pembahasan anggaran untuk masyarakat. “Sudah dua kali tidak ikut rapat pembahasan KUPA-PPAS ini, padahal ini merupakan hal penting yang mesti nanti ada keputusan yang dapat dilaporkan ke Bupati,” ujarnya politisi asal Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani itu.

Baca juga :  Terkait Rencana Pembukaan Objek Wisata, Ini Harapan Pengelola Pantai Pandawa

Lebih lanjut Alit Yandinata juga memberikan masukan agar proporsi anggaran yang dijabarkan pemerintah lebih detail lagi agar tidak ada lagi pertanyaan terkaiat anggaran tersebut untuk apa saja. “Dari sisi belanja harus  efektif  efisien.  harus ada uraian jelas, apakah kegiatan itu sama setelah Covid-19  dengan sebelum Covid-19,“ terangnya.

Sementara Ketua DPRD Badung, Putu Parwata  usai rapat tersebut menjelaskan,  ada  beberapa hal yang mesti diberikan catatan ke pemerintah yakni  APBD yang dirancang di KUPA –PPAS  tahun 2021, diminta tidak melakukan defisit terlalu besar. “Defisit yang terlalu besar itu akan berisiko besar, karena pendapatan kita tidak dapat prediksi.  Anggaran yang masih sisa di tahun 2021 ini sebesar Rp 61 miliar itu untuk penanganan Covid-19. Total anggaran sisa hingga perubahan ini sebesar Rp 311 miliar  karena masih ada sisa dana dari pariwisata. Yang hanya nanti kita gunakan hingga sampai Desember adalah Rp 61 miliar dan itu untuk keseriusan kita dalam penanganan covid-19,” ujarnya.

Baca juga :  Sukses Implementasikan PPNSB,Giri Prasta Jadi Keynote Speaker di Acara Ini

Selain itu, kata Parwata, ada hal prioritas yang mesti dilakukan pemerintah  yakni mengenai penanganan kesehatan. “Pemerintah tidak boleh berdiam diri, rumah sakit pemerintah haruslah terus beroperasi. Semua peralatan rumah sakit harus dipersiapkan  untuk gedung baru di RSD Mangusada. Jadi kita rancang semua di perubahan APBD 2021 ini agar tuntas, sehingga menjadi kebutuhan linier kesehatan di Kabupaten Badung,“ paparnya.

Sementara Kabag  Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setkab Badung, Made Suardita, menjelaskan, pimpinannya tidak menghadiri rapat pembahasan KUPA-PPAS dikarenakan ada tugas lain yang harus dilakukan. “Mohon maaf, tadi bapak Sekda sedang ada acara pemantauan lokasi isolasi terpusat dan tim TAPD yang lain sudah ditugaskan untuk rapat dalam pembahasan tersebut dan apa hasil rapat tim itu sudah dilaporkan ke beliau,” ujarnya saat dihubungi terpisah. (115)

Baca juga :  Diduga Karena Arus Pendek, Garmen di Legian Terbakar

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini