Perkawinan Anak, Antara Harga Diri Keluarga dan Menghindari Sanksi Adat

Perkawinan Anak, Antara Harga Diri Keluarga dan Menghindari Sanksi Adat
PERKAWINAN ANAK – Beberapa dampak perkawinan anak yang dipaparkan Program Manager Power to You(th) Rutgers, Muhammad Rey Dwi Pangestu. DENPOST.id/ist

SENYUM tampak tak pernah lepas dari bibir Ni Putu A. Dengan menggunakan pakaian adat Bali plus riasan wajah dan tatanan rambut yang sederhana, dia duduk bersanding dengan pasangannya, I Made A. Keduanya tengah mengikuti ritual makala-kalaan di rumah mempelai laki-laki di sebuah desa di wilayah Buleleng, Bali. Upacara ini merupakan upacara penyucian untuk mempelai agar keduanya bisa tinggal bersama sebagai pasangan suami istri dan tidak dianggap membuat leteh (kotor) lingkungan desa.

Ritual ini sejatinya lumrah dilaksanakan sebelum pasangan pengantin mengikuti tingkatan upacara pernikahan yang lebih tinggi yakni mawidhi widana. Namun bagi pasangan Putu A dan Made A, mengikuti upacara sederhana ini di usia yang masih belia tentu bukan hal yang bisa dianggap biasa. Ya, Putu A baru berumur 13 tahun, sedangkan suaminya baru berumur 17 tahun. Usia yang sangat muda, jauh dari syarat minimal usia yang dibolehkan menikah sesuai Undang Undang Perkawinan yakni 19 tahun. Tapi dalam foto-foto yang diunggah di akun media sosial facebook milik kakak Putu A yakni Komang As, pasangan ini terlihat bahagia. Beberapa foto menunjukkan ekspresi Putu A semringah berswafoto dengan pasangannya.  Tampak upacara tersebut juga dihadiri sebagian kecil keluarga.

Menurut penuturan sang kakak, Komang As, adiknya terpaksa dinikahkan karena ketahuan sering menginap di rumah pacarnya. “Awalnya dia mengaku menginap di rumah paman, karena itu orangtua tidak curiga. Setelah beberapa kali mengaku menginap di rumah paman, akhirnya dicek ke sana, dia tidak ada. Ternyata dia ketahuan menginap di rumah pacarnya,” ungkap Komang As.

Pihak keluarga, khususnya orangtua Putu A yang tidak terima anaknya diinapkan karena dianggap mencoreng harga diri keluarga, lantas mendesak agar anaknya dinikahi Made A. Karena keduanya masih di bawah umur, mereka akhirnya hanya diupacarai sederhana. “Belum mabebasan, tidak ada upasaksi dari adat, soalnya keduanya di bawah umur. Jadi hanya persetujuan pihak keluarga. Makala-kalaan ini juga agar tidak dikenai sanksi adat karena pasangan yang tinggal bersama tanpa upacara dianggap ngeletehin (mengotori) desa,” terangnya.

Perkawinan yang dialami Putu A dan Made A, merupakan salah satu contoh kasus perkawinan anak yang masih terjadi di sejumlah wilayah di Bali. Minimnya informasi mengenai perkawinan dan kesehatan reproduksi, diduga menjadi pemicu pernikahan usia dini rentan terjadi.

Baca juga :  Positif Covid-19 Bali Bertambah 1.057, Jumlah Meninggal Turun

Selain contoh tersebut, banyak pula perkawinan anak terjadi karena “kecelakaan” atau hamil duluan. Seperti diungkapkan Ketua Pelaksana Harian Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Buleleng, Ricko Wibawa. Diakuinya, beberapa kali dirinya melayani konseling terkait bagaimana solusi kasus anak hamil. Mempertimbangkan status anak yang akan dilahirkan kelak serta status si ibu, Ricko mengatakan pilihan menikahkan anak menjadi solusi paling banyak diambil. Jalan ini sekaligus untuk menghindari penjatuhan sanksi adat karena hamil di luar nikah dianggap membuat cemer atau leteh.

“Beberapa ada yang mengonsultasikannya ke kami agar mereka tidak salah langkah. Kalau memang akan dinikahkan, dari kami menyarankan agar para pihak, khususnya orangtua pihak perempuan  agar mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan karena memang undang-undang memungkinkan dilakukan itu jika memang ada hal-hal yang bersifat darurat,” beber Ricko beberapa waktu lalu.

Dengan mendapat dispensasi dari pengadilan, lanjut Ricko, pernikahan si anak nantinya dapat dinyatakan sah di mata hukum. Meski ada peluang menikah dengan dispensasi, ada pula yang memilih jalan lain yakni meras atau mengangkat anak yang lahir kemudian. Dengan begitu, anak yang lahir memiliki status yang jelas dan si ibu tidak harus dinikahkan dini.

Terkait masalah perkawinan anak ini, Ricko mengatakan sudah berupaya melakukan sosialisasi hingga ke tingkat desa. Dengan menggandeng aparat terbawah, berbagai informasi seputar perkawinan anak dan kesehatan reproduksi remaja sudah disampaikan. Tak jarang juga digelar diskusi ringan membahas masalah tersebut dengan sejumlah pemangku kepentingan. “Namun setelah pandemi, sosialisasi tatap muka secara langsung tidak memungkinkan untuk dilakukan. Meski begitu, kami tetap berkoordinasi dengan aparat-aparat di tingkat desa,” katanya.

Selain di Buleleng, kasus perkawinan anak juga masih terjadi di wilayah Kabupaten Gianyar, Bali.  Salah seorang advokat sekaligus mediator LBH APIK Bali, AA Made Putra Wirawan, S.H., M.H., mengatakan, angka kasus anak hamil masih tergolong tinggi. Terlebih di masa pandemi Covid-19 ini. Menurutnya, secara umum faktor home schooling memberikan peluang kebebasan terhadap anak untuk melakukan hal-hal menyimpang. “Apalagi kedua orangtua bekerja, sementara anaknya di rumah sendirian. Ini dijadikan kesempatan oleh si anak, misalnya mengajak pacarnya ke rumah, sehingga terjadilah kehamilan yang akhirnya berujung pada perkawinan anak. Banyak saya temui kasus seperti ini,” ungkapnya.

Baca juga :  23 Anjing di Bangli Positif Rabies

Untuk kasus-kasus perkawinan anak, Putra Wirawan memaparkan, sebagian besar dikawinkan dengan pacarnya atau yang menghamili, namun ada pula yang terpaksa dinikahkan dengan kerabat dekat. Ini terpaksa dilakukan, selain agar status anak menjadi jelas, juga untuk menghindari sanksi adat. “Yang dinikahkan dengan kerabat dekat seperti paman atau saudara jauh ini biasanya karena laki-laki yang menghamili tengah berhadapan dengan proses hukum. Artinya kasus menghamili itu dilaporkan ke penegak hukum. Tapi ada juga yang tidak dinikahkan dan anak yang dilahirkan dijadikan anak angkat oleh keluarga si perempuan. Dengan begitu status si anak jelas,” terangnya.

Terkait faktor penyebab terjadinya kehamilan remaja, lanjut Putra Wirawan, bisa dari anak itu sendiri, pola asuh keluarga dan minimnya kepedulian masyarakat sekitar. “Langkah-langkah preventif yang kami lakukan yakni sosialisasi yang menyasar anak agar paham menjaga dan melindungi dirinya dan tahu kemana harus melapor jika ada masalah atau tekanan oleh teman atau pacar atau orang lain. Sosialisasi juga menyasar kalangan orangtua agar lebih memperhatikan anak dan membuat suasana pertemanan dengan anak, sehingga anak bisa lebih terbuka,” jelasnya.

Kepada masyarakat, Putra Wirawan mengharapkan untuk meningkatkan kepedualian terhadap anak-anak yang ada di lingkungan masing-masing. “Penting ditekankan bahwa semua anak adalah anak kita dan kita wajib melindungi dan memperhatikan/menegur anak jika mengarah ke hal-hal yang negatif,” sarannya.

Untuk meminimalisir terjadinya perkawinan anak, sosialisasi juga dilakukan di tingkat desa adat dan desa lewat pembentukan paralegal adat, paralegal desa dan paralegal komunitas. “Paralegal ini adalah orang-orang yang bukan berlatar belakang hukum, tetapi bisa memberikan pemahaman terkait hukum, termasuk mengenai perkawinan anak ini. Paralegal adat itu bendesa adatnya langsung. Untuk di wilayah Kabupaten Gianyar, ini sudah jalan. Paralegal adat, paralegal desa dan paralegal komunitas ini sudah berusaha untuk menyosialisasikan UU Perkawinan, UU perlindungan anak dan mengambil tindakan upaya pendampingan litigasi dan nonlitigasi terhadap anak baik sebagai korban maupun pelaku untuk kepentingan terbaik anak,” bebernya.

Baca juga :  Kunjungi Situs Liyangan, Ini Kata Ari Dwipayana

Lewat sosialisasi tersebut Putra Wirawan berharap, anak dan orangtua serta masyarakat melek hukum, sehingga bisa mencegah terjadinya perkawinan anak maupun masalah-masalah lain yang menyangkut anak.

Sementara itu, Muhammad Rey Dwi Pangestu dalam artikel berjudul “Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak di Indonesia” yang dimuat di laman Ruang Belajar Rutgers menyebutkan, sejumlah faktor memicu terjadinya perkawinan anak. Seperti faktor ekonomi; sosial, budaya, pendidikan dan agama serta pengetahuan akan kesehatan reproduksi.

Dijelaskannya, faktor ekonomi terutama kemiskinan dapat mendorong orangtua serta keluarga untuk menikahkan anaknya sedini mungkin. Dalam hal ini, obsesi memperbaiki perekonomian menjadi masalah utamanya. Berikutnya sosial, budaya, pendidikan dan agama. Rey yang juga sebagai Program Manager Power to You(th) Rutgers Indonesia itu mengatakan, pengaruh lingkungan, tekanan orangtua, mengikuti teman, keinginan anak yang kuat, stigma masyarakat, misinterpretasi budaya dan adat istiadat, putus sekolah dan lain-lain juga memberi peluang terjadinya perkawinan anak.

Begitu pula dengan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Dipaparkan Rey, rendahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, hamil di luar nikah, pola pacaran berisiko, kondisi emosional dan mental yang belum stabil serta akses informasi yang terbatas kian membuka peluang perkawinan anak terjadi.

Dijelaskan Rey, perkawinan anak akan sangat berdampak pada bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat. Di bidang  pendidikan, dapat meningkatkan angka putus sekolah. Sedangkan di bidang kesehatan, meningkatkan risiko kanker servik dan preeklamsia bagi si ibu, risiko stunting dan berat badan lahir rendah (BBLR) bagi si anak. Sementara dari sisi ekonomi, bisa menambah jumlah pekerja anak dan upah rendah sehingga menyebabkan terjadinya kemiskinan. (suryaningsih)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini