Kuatkan LPD Kuta, Pemkab Badung Turun Tangan

picsart 08 31 11.22.38
RAKOR - Rakor yang digelar Disbud Badung dalam mendukung penyelesaian permasalahan yang membelit LPD Kuta.

Kuta, DENPOST.id

Permasalahan yang membelit LPD Kuta mengundang Pemkab Badung turun tangan. Difasilitasi Dinas Kebudayaan Badung, Senin (30/8/2021) sore digelar rapat koordinasi (rakor) di Kantor Camat Kuta.

Hadir dalam pertemuan tersebut Kadis Kebudayaan Kabupaten Badung, I Gde Eka Sudarwitha selaku pembina; Ketua Badan Kerjasama (BKS) LPD Bali, Nyoman Cendekiawan dan Lembaga Pemberdayaan (LP) LPD Bali, I Nengah Karmayasa. Selain itu hadir pula Bendesa , Kertha Desa dan Sabha Desa Adat Kuta, Pengelola LPD Kuta, serta Tim Pemulihan LPD Kuta, segenap tokoh masyarakat Kuta, unsur Muspika Kuta dan Tokoh Kuta lainnya.

Eka Sudarwitha mengatakan, Pemkab Badung komit bahwa permasalahan atau tekanan yang dihadapi LPD Kuta ini adalah tanggung jawab bersama.
Dipaparkannya, dalam pertemuan tersebut juga sudah dipahami dan disepakati akan dilakukan penyelesaian secara terukur, cermat, dan terjadwal.
Karenanya dia berharap seluruh masyarakat untuk tenang dan bersabar. Sebab langkah-langkah kerjanya sudah akan dilakukan secara bertahap.

“Jangan khawatir untuk tabungan dan dana-dana yang disimpan di LPD. Karena selambat-lambatnya 3 bulan nanti akan ada langkah penyelesaian yang sebaik mungkin sesuai ketentuan yang ada,” ucapnya seusai pertemuan tersebut. Dikatakab pula, tim Pemulihan LPD Kuta nantinya akan melakukan audit dengan melibatkan auditor independen.

Baca juga :  Petang dan Mengwi “Dikepung” Longsor dan Banjir

“Kalau peran kami adalah sebatas selaku pembina. Karena LPD adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jadi dia bukan lembaga perbankan, melainkan milik desa adat,” ungkapnya.

Dia mengakui situasi pandemi Covid-19 benar-benar mempengaruhi perekonomian masyarakat sehingga berdampak pula pada perkembangan LPD. Di mana masyarakat tidak ada pemasukan karena sektor riil dan informal sudah tidak bergerak akibat pandemi.
Di sisi lain konsumsi rumah tangga mesti terus berjalan. Kondisi ini diakuinya sesungguhnya secara umum terjadi di wilayah Kabupaten Badung.
Apalagi Kuta yang sangat bergantung pada sektor paling terdampak yaitu daerah pariwisata.

Baca juga :  Pengelola Jasa Kano "Mesadu" ke Sandiaga Uno

Ketua Tim Pemulihan LPD Kuta, I Gusti Anom Gumanti, sangat mengapresiasi pelaksanaan pertemuan yang digagas oleh Disbud Badung tersebut. Karena sekaligus menjadi bukti Pemerintah Kabupaten Badung turut memberikan perhatian moral terhadap perkembangan LPD di tengah situasi pandemi saat ini.

“Memang secara faktual bahwa ekonomi kita sekarang ini sedang mengalami kelesuan. Dan ini berdampak juga kepada masyarakat kami krama desa adat yang melakukan kredit,” sebutnya.

Anggota Dewan Badung ini mengaku sangat menyadari semua itu. Meski begitu, LPD Kuta diketahui sudah melakukan langkah-langkah perlindungan seperti melalui relaksasi, restrukturisasi, dan lain sebagainya.
“Masalahnya sekarang kan uang yang beredar sangat kecil. Dan kemudian ada berhembus sebuah isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Padahal basis dari LPD adalah masyarakat adat. Dan begitu ada keuntungan, tentu akan kembali ke desa adat selaku pengemong kahyangan tiga,” paparnya saat mendampingi Bendesa Adat Kuta, Wayan Wasista.

Baca juga :  966 WNA Tingkok Ajukan Izin Tinggal Terpaksa di Bali

Dia mengajak untuk bersama-sama menstabilisasi kondisi LPD di dalam situasi lesunya ekonomi seperti sekarang ini. Ajakan yang sama ini juga disampaikan pula oleh Ketua Sabha Desa Desa Adat Kuta, Nyoman Bagiana Karang dan Sekretaris Kertha Desa Desa Adat Kuta, Nyoman Wirya.

Hal senada disampaikan Ketua BKS LPD Provinsi Bali, Nyoman Cendikiawan, yang juga mengakui pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi perkembangan LPD di Bali. “Yang jelas LPD terdampak walaupun tidak terlalu besar,” imbuhnya. Dia berharap agar media sosial ataupun konvensional bisa memberikan informasi yang bersifat menguatkan keberadaan LPD di tengah situasi pandemi dan tidak sebaliknya.

Dia menambahkan, kepercayaan masyarakat akan informasi beredar di media sosial dan sebagainya, sangat terasa. “Selaku pengelola yang kami harapkan pertama adalah kondusivitas, setelah itu baru likuiditas. Situasi kondusif baik internal ataupun eksternal, itu harus terjaga melalui harmonisasi, komunikasi, dan sosialisasi,” pungkasnya. (113)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini