Perbekel Se-Denpasar Tanda Tangani Kesepakatan Bersama dengan Kejari Denpasar

picsart 08 31 08.40.09
TANDATANGANI KESEPAKATAN - Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara, saat menyaksikan penandatanganan kesepakatan bersama bidang perdata dan tata usaha negara oleh para perbekel se-Denpasar, dengan Kejari Denpasar, secara virtual melalui aplikasi zoom, Selasa (31/8/2021).

Dauh Puri, DENPOST.id

Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar, Yuliana Sagala, dan para perbekel se-Kota Denpasar menandatangani kesepakatan bersama bidang perdata dan tata usaha negara sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme terhadap penyaluran, serta penggunaan anggaran dana desa, Selasa (31/8/2021) secara virtual melalui aplikasi zoom.

Penandatanganan kesepakatan bersama ini, disaksikan Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara, dan Wakil Walikota Denpasar, Kadek Agus Arya Wibawa, serta segenap pimpinan perangkat daerah Kota Denpasar dan perbekel se-Kota Denpasar, secara virtual.

Baca juga :  Kemenkumham Salurkan 46 Ribu Paket untuk Masyarakat Terdampak Covid-19

Jaya Negara menyampaikan hal ini merupakan kegiatan tahunan sebagai perpanjangan kesepakatan bersama tahun 2020. Penandatanganan ini merupakan Kesepakatan bersama yang kedua kalinya sejak tahun 2020.

“Saya berharap kesepakatan bersama yang berlangsung setahun ke depan ini, dapat dimanfaatkan secara optimal bagi pemerintah desa. Dengan ini, kejaksaan akan melakukan pendampingan dari tindakan preventif (pencegahan), pengawasan dan penanganan permasalahan terutama pencegahan tindakan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, dan penyalahgunaan keuangan desa. Hal ini untuk mewujudkan pelayanan optimal kepada masyarakat yang merupakan bagian spirit Vasudeva Kutumbakam (menyama braya),” ujar Jaya Negara.

Baca juga :  Secara Virtual, TP PKK Gianyar Adakan Pembinaan Ini

Sementara Yuliana Sagala, menyampaikan kesepakatan bersama ini, sesuai dengan tugas kejaksaan untuk melakukan pendampingan pemerintah di bidang Datun (Perdata dan Tata Usaha).

“Kesepakatan ini, bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara guna memperkecil celah pelanggaran hukum dan meningkatkan kepatuhan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, yaitu bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya,” ujarnya. (112)

Baca juga :  Praktisi Lontar dan Wariga Terima Lencana Emas 25 Gram dan Uang Rp 100 Juta

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini