Disperindag Kesulitan Mendata IKM di Bangli

Disperindag Kesulitan Mendata IKM di Bangli
IKM - Salah satu IKM di Bangli yang sempat mengikuti pameran beberapa waktu lalu. DENPOST.id/ist

Bangli, DENPOST.id

Keberadaan Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Bangli sejatinya sangat banyak. Hampir di setiap banjar atau desa ada pelaku IKM. Namun Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Bangli justru mengaku kesulitan untuk mendata jumlah pelaku IKM. Terbukti pihak dinas hanya memiliki data tahun 2017 yang hingga sekarang belum pernah diperbaharui lagi.

Kepala Disperindag Bangli, I Wayan Gunawan, menyebutkan, beralasan karena proses pendataan yang membutuhkan waktu cukup lama. Seperti pada tahun 2017, di mana pendataan IKM membutuhkan waktu hampir setahun. “Hal ini juga dikarenakan tenaga kami yang terbatas, sehingga proses pendataan membutuhkan waktu lama,” katanya pada Senin (6/9/2021).

Baca juga :  Menteri BUMN dan Dirut BRI Dorong Percepatan Vaksinasi Hingga Pemberdayaan UMKM

Berdasarkan data tahun 2017, Bangli memiliki 4.402 IKM. Jumlah tersebut diperkirakan telah meningkat mengingat tiap tahun Disperindag memiliki target 3 atau 4 persen peningkatan IKM dalam. Kendala update data dari dinas, lanjut Gunawan, juga dikarenakan banyaknya IKM di Bangli yang tidak mendaftarkan diri. Dia menyebut, dari 4.402 IKM yang tercatat, hanya sekitar 300-an IKM yang berizin.

“Mereka belum melegalkan dirinya sebagai IKM, karena produk yang dihasilkan hanya sebagai usaha sampingan, sedangkan pekerjaan utamanya adalah petani. Jadi belum benar-benar 100 persen terjun sebagai IKM,” paparnya didampingi Kabid Perindustrian, Gede Karda.

Baca juga :  Atasi Hoaks, Komitmen Kementerian BUMN & Forum Humas BUMN Jadi Ujung Tombak

Padahal, lanjut Gunawan, banyak pelaku industri yang produknya laku di pasaran. Kebanyakan dari mereka menjual produknya secara daring, melalui media sosial facebook. “Ketika mereka memerlukan proses legalitas, barulah mengurus surat keterangan di desa. Misalnya untuk proses pinjam uang sebagai modal. Sebaliknya, jika belum butuh, ya tidak mengurus izin. Sedangkan kita mengontrolnya susah, karena di facebook pun yang tertera adalah nama tempat usahanya,” ujar Gunawan.

Baca juga :  Hingga Desember, KUR Super-Mikro Dibijaksanai Tanpa Bunga

Dia berharap para pelaku usaha mulai mengurus izin. Sebab pengurusan izin saat ini bisa dilakukan secara online, dengan mengakses situs oss.go.id untuk mendapatkan nomor induk berusaha (NIB). NIB ini, imbuhnya, merupakan persyaratan dasar untuk mengurus izin lebih lanjut.

Dengan mengantongi izin, selain sebagai bentuk legalitas juga untuk branding atau pencitraan. Dengan demikian area penjualan produk bisa semakin diperluas. Terlebih di situasi pandemi saat ini, yang pemasarannya kebanyakan dilakukan secara online. (128)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini