Amlapura, DENPOST.id
Meski masuk sebagai salah satu daerah rawan bencana di Indonesia, Kabupaten Karangasem di tahun 2021 tak bisa menganggarkan biaya simulasi mitigasi bencana. Hal ini karena anggaran digunakan dalam upaya penanganan Covid-19. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran. Sebab, tak hanya bencana longsor dan banjir yang masih kerap terjadi, Gunung Agung juga masih berstatus waspada.
Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karangasem, Ida Bagus Ketut Arimbawa, menuturkan, kegiatan yang tak dapat terlaksana berupa simulasi di desa-desa risiko dan sekolah-sekolah di Karangasem serta sekolah yang ada di Kawasan Rawan Bencana (KRB). “Sejak tahun 2019 sampai 2020 sebanyak 8.462 pelajar dari tingkat SD hingga SMA rutin diberi pendidikan kebencanaan. Karena lewat mereka bisa jadi corong informasi untuk warga lainnya,” ungkapnya. Tak hanya itu, pelaksanaan ini juga penting sebagai langkah antisipasi jika ada bencana yang datang secara tak terduga sehingga warga khususnya pelajar dapat memahami apa yang perlu dilakukan.
Tak hanya anggaran pendidikan mitigasi, realisasi pemasangan rambu bencana di Gunung Agung juga tertunda. Padahal ada 420 rambu yang dibutuhkan. Rambu ini berupa rambu larangan pendakian di radius yang masih rawan, serta petunjuk mitigasi lainnya. “Hingga kini baru terpenuhi dan terpasang 83 rambu. 59 dari anggaran BPBD Karangasem, 24 Provinsi dan 14 bantuan dari swasta,” paparnya.
Melihat kondisi ini, dia tak tinggal diam. BPBD Karangasem terus berupaya menggandeng swasta agar upaya sosialisasi mitigasi tetap terlaksana. “Jadi lebih banyak kegiatannya melalui inovasi bersinergi dengan dunia usaha dan instansi vertikal di pusat,” ucap pejabat asal Buleleng ini. Salah satunya NGO JICA Jepang. Dalam waktu dekat ia akan melaksanakan pelatihan kebencanan di sekolah dan kawasan yang ada di KRB III. Dengan upaya ini diharapkan saat bencana terjadi, masyarakat dapat melakukan mitigasi mandiri untuk meminimalisir korban. (yun)
