Walikota Jaya Negara Ajukan Ranperda KLA dan Perubahan APBD 2021

picsart 09 10 06.22.27
RAPAT PARIPURNA - Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, saat menghadiri rapat paripurna ke-18 Masa Persidangan III Tahun 2021 DPRD Kota Denpasar, di Gedung DPRD Denpasar, Jumat (10/9/2021).

Dangri, DENPOST.id

Rapat Paripurna ke-18 Masa Persidangan III Tahun 2021 DPRD Kota Denpasar, berlangsung secara online dan offline, Jumat (10/9/2021), di Gedung DPRD Denpasar. Agenda rapat paripurna dibuka Ketua DPRD Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, dengan pembacaan pidato pengantar Walikota Denpasar, yang diwakili Wakil Walikota Denpasar, Kadek Agus Arya Wibawa, yang mengajukan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Denpasar.

Hadir secara fisik dalam pelaksanaan rapat paripurna, yakni Wakil Ketua DPRD Denpasar, I Wayan Mariyana Wandhira, beberapa ketua komisi dan Anggota DPRD Denpasar, Pj. Sekda Kota Denpasar, I Made Toya, dan pimpinan OPD terkait.

Dua ranperda yang diusulkan, yakni Ranperda tentang Kota Layak Anak dan Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021, yang dibacakan Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa.

Wakil Walikota Kadek Agus Arya Wibawa menyampaikan pidato pengantar Walikota Denpasar, bahwa pembentukan ranperda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak merupakan kebutuhan yang digunakan sebagai dasar hukum, baik bagi pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan desa/kelurahan, serta desa adat dalam penyelanggaraan pemenuhan hak anak dan perlindungan bagi anak secara terencana, terpadu dan sistematis yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat martabat kemanusiaan.

Baca juga :  Prof. Ramantha: Kesuksesan Ekonomi Kerthi Bali Perlukan KOSTER

Dalam rangka mewujudkan Kota Denpasar Ramah Anak menuju Kota Layak Anak, sesuai dengan Peraturan Menteri PPPA Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, bahwa Pemerintah Kota Denpasar melihat masih banyaknya permasalahan-permasalahan anak, seperti perlakuan kekerasan, eksploitasi, perdagangan anak dan segala bentuk kekerasan, serta penyiksaan terhadap anak. Oleh sebab itu, anak perlu mendapat perlindungan.

Lebih lanjut disampaikannya, Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 mengalami perubahan struktur sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, sehingga pendapatan daerah setelah perubahan dirancang sebesar Rp1,85 triliun lebih, berkurang sebesar Rp10,38 miliar dari yang sebelumnya dirancang sebesar Rp1,86 triliun lebih. Sementara Perubahan Belanja Tahun Anggaran 2021 dirancang sebesar Rp2,16 triliun lebih, bertambah sebesar Rp202,41 miliar lebih dari sebelum perubahan sebesar Rp1,96 triliun lebih.

Baca juga :  Satu Kos-kosan di Kesiman Kertalangu Diisolasi dan Dijaga Satgas

Berdasarkan target pendapatan daerah dan belanja tersebut, maka dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 terjadi defisit sebesar Rp312,80 miliar lebih dan bertambah sebesar Rp212,80 miliar lebih dari sebelum perubahan sebesar Rp100,00 miliar. Rencana defisit ini, akan ditutupi dari Penerimaan Pembiayaan Daerah yang bersumber dari perkiraan SILPA Tahun 2020 sebesar Rp312,80 miliar lebih.

Walikota mengharapkan koreksi yang konstruktif dalam pembahasan nanti, sehingga apa yang dirumuskan akan memberikan hasil yang terbaik bagi kelangsungan pembangunan Kota Denpasar, serta ranperda ini dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda) tepat pada waktunya. (112)

Baca juga :  Paskah, Pengamanan Gereja di Jembrana Juga Diperketat

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini