Diduga Langgar Kode Etik, Tiga Hakim Dilaporkan ke KY Badan Pengawas MA

Diduga Langgar Kode Etik, Tiga Hakim Dilaporkan ke KY Badan Pengawas MA

Denpasar, DenPost.id

Tiga majelis hakim yang mengadili perkara pidana di Pengadilan Negeri (PN) Gianyar dilaporkan ke Komisi Yudisial RI dan Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA) pada Senin (13/9/2021). Ketiganya yakni Putu Gde Hariadi, S.H., M.H., Ewrin Harlond Palyama, S.H.,M.H., dan Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H.

Pelaporan dilakukan oleh Gendo Law Office (GLO) terkait kasus dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim oleh majelis hakim dalam perkara Nomor 62/Pid.B/2021/PN.Gin.

“Kami menemukan tindakan majelis hakim yang tidak adil dan bijaksana. Seolah-olah ini pengadilan sesat,” ujar Wayan ‘’Gendo’’ Suardana saat konferensi pers di Denpasar.

Dia menjelaskan laporan dilakukan mengingat tindakan hakim saat persidangan dalam perkara yang ditanganinya yakni kasus dugaan penggelapan yang menimpa kliennya terhadap perusahaan tempatnya bekerja senilai Rp 3,1 miliar. Dalam menangani perkara ini, majelis hakim dituding bertindak tidak adil, tidak arif dan bijaksana, bertindak tidak profesional saat memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

Klien Gendo yakni terdakwa John Winkel adalah Direktur Utama sekaligus pemegang saham (pendiri) PT Mitra Prodin. Ia juga pendiri perusahaan yang bergerak di bidang kertas rokok. Namun kini Winkel dilaporkan oleh komisaris di perusahaan tersebut yakni Antony Rhodes.

Kasus ini sejatinya terkait utang-piutang (kasbon) tahun 2016-2019. Namun kemudian berujung pada pelaporan di kepolisian hingga di mejahijaukan sejak awal tahun 2021 di PN Gianyar .

Gendo melihat mulai dari proses sidang hingga putusan pada 16 Agustus 2021 banyak hal yang mencederai azas-azas hukum dan ketentuan hukum acara pidana. Terutama dalam proses pembuktian; pemeriksaan bukti-bukti dan saksi.

Baca juga :  Tingkatkan Kualitas Pendidikan, Pemkot Denpasar Lakukan Ini

Pertama: terkait status kewarganegaraan pelapor. Dimana, pihak GLO mendapat dokumen bahwa pelapor diduga berkewarganegaraan ganda. Sedangkan hakim menyatakan hal itu tidak relevan, sehingga Gendo keberatan, tapi ternyata dalam putusan keberatan itu tidak dimuat. “Ketua majelis hakim  menganggap permintaan kami tidak relevan dengan kasus. Kami minta dicatat dalam keberatan, karena identitas saksi seharusnya diperiksa, tapi tidak ditulis juga,” beber Gendo.

Kedua: hakim kembali dituding bersikap tidak adil, tidak arif dan bijaksana, dengan melarang Gendo menunjukan bukti-bukti surat saat memeriksa saksi-saksi, termasuk saksi korban. Ketua majelis hakim melarang penasihat hukum saat hendak menunjukan bukti-bukti penting yang menjadi bukti kunci membebaskan terdakwa, namun ketua majelis hakim malah melarangnya. Bukti penting tersebut seperti percakapan berupa email antara saksi korban dengan terdakwa yang menjelaskan bahwa terdakwa diminta perusahaan mengembalikan utang sebesar Rp 2,6 miliar dan sudah disetujui saksi korban. Termasuk  banyak bukti  lain yang terkait kasus yang dituduhkan ke klien Gendo.

“Saat mau menunjukkan bukti percakapan, hakim bilang tidak boleh dan diminta untuk menunjukkan ke saksi yang meringankan. Percakapan khusus di email maupun Whatsapp (WA) hanya diketahui berdua antara terdakwa dengan saksi korban. Hal ini tentu melemahkan posisi terdakwa. Kami merasa majelis hakim menghambat penggalian kebenaran materiil dalam persidangan,” sebutnya.

Demikian juga saat saksi memberatkan yakni finacial controller  diperiksa di depan sidang yang notabene merekapitulasi  utang terdakwa sesuai  catatan keuangan perusahaan. Saksi adalah orang yang menginformasikan  jumlah utang yang harus dibayar terdakwa yakni Rp 2,6 miliar. Di depan sidang, saksi menyatakan tidak ingat percakapan di email tersebut. Gendo mau mengecek silang bukti surat dengan menunjukkan bukti percakapan email, namun ketua majelis hakim melarang dan menyuruh Gendo menanyakan ke saksi yang didatangkan pada agenda pemeriksaan saksi meringankan.

Baca juga :  Ikut Rayakan HUT Ke-75 TNI, Kapolresta Ajak Perkuat Sinergi

“Alasan ketua majelis hakim tidak masuk akal. Bagaimana mungkin percakapan email antara terdakwa dengan saksi financial controller yang bersifat privat disuruh menanyakan kepada saksi lain yang  faktanya tidak tahu-menahu mengenai percakapan email itu? Ketua majelis halim semena-mena,” papar Gendo.

Ketiga: saat di putusan tercatat bahwa  ketiga hakim sudah menggelar rapat musyawarah sebelum proses beracara dalam persidangan selesai.

Gendo  menjelaskan kronologi kejadiannya pada 29 Juli 2021 saat jaksa  penuntut umum (JPU) membacakan  tuntutan. Kemudian pada 5 Agustus 2021, Gendo, dkk., membacakan pledoi/pembelaan terdakwa sebagai tanggapan atas tuntutan JPU. Setelah pledoi selesai, majelis halim mengagendakan bahwa pada 9 Agustus 2021 didang dilanjutkan dengan agenda pembacaan replik dari JPU. Tiga hari kemudian ada duplik dari penasihat hukum terdakwa.

Dalam putusannya, majelis hakim ternyata telah memutus terdakwa bersalah dengan menggelar musyawarah terakhir pada 6 Agustus 2021 atau sehari setelah pledoi atas tuntutan JPU dibacakan dalam sidang. Artinya majelis halim telah bermusyawarah sebelum replik JPU dan duplik penasihat hukum dibacakan.

Sidang putusan pun digelar pada 16 Agustus 2021 dengan putusan bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 374 KUHP sehingga  dihukum penjara 1 tahun 4 bulan. Bagi Gendo, putusan hakim ini merupakan akibat dari tindakan hakim yang diduga melanggar azas-azas hukum dan ketentuan hukum acara pidana. Sesuai pertimbangan, hakim dalam putusannya tersebut justru menggunakan kelemahan akibat bukti yang tidak boleh disampaikan oleh penasihat hokum terdakwa.

Baca juga :  Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan, Kini Dilindungi Pergub Bali

“Kami menunjukkan alat bukti, tapi tidak diberikan. Bila diberikan kesempatan oleh hakim, saya pikir hakim tidak akan memberikan putusan bersalah ke klien kami. Kami melihat ada tindakan yang tidak adil untuk membela klien kami,” tegasnya.

Selain itu, ada hal aneh dalam putusan majelis hakim. Majelis hakim di salam putusannya mengakui bahwa  hasil audit dari akuntan public, Ida Ayu Budhananda, yang dijadikan bukti utama menuduh terdakwa, ternyata cacat dan invalid.

Awalnya hasil auditnya menyatakan Terdakwa merugikan perusahaan sejumlah 3.1 milyar rupiah, namun setelah diperiksa di depan sidang saat pemeriksaan akuntan publik, Saks Ida Ayu Budhananda tidak bisa mengelak bahwa hasil auditnya invalid. Ketidakbenaran hasil audit diakui oleh Saksi saat dicrosscheck di depan sidang. Ada salah penjumlahan,double pencatatan, salah klasifikasi; banyak pengeluaran untuk perusahaan dimasukan sebagai pengeluaran pribadi Terdakwa. Hal ini telah diakui pula oleh Kasir dari Perusahaan bahwa terjadi banyak kecacataan, tidakvalid dalam laporan audit.

Selain mengajukan banding, Gendo juga melaporkan majelis hakim ke Komisi Yudisial RI dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Tak hanya itu, laporan ditembuskan ke Komnas HAM RI, Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam). (tim dp)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini