Isu Pelarangan Backpacker Dinilai Diskriminasi

picsart 09 20 05.02.09
BACKPACKER - Salah satu backpacker asal Canada, Michael Canada.

Amlapura, DENPOST.id

Isu penjaringan wisatawan backpacker ke Bali menuai kontroversi. Salah satunya datang dari wisatawan yang tergabung dalam Komunitas Backpacker Canada, Michael Canada. Ia menuturkan isu ini telah menyebar di kalangan backpacker di berbagai belahan dunia. Isu ini dinilai bermuatan diskriminasi.

“Ini sudah tindakan diskriminasi. Apalagi sampai melabeli backpacker adalah wisatawan kotor, bermasalah. Banyak wisatawan di berbagai belahan dunia yang mengecam, ” ujarnya ditemui di Wilayah Subagan, Karangasem, Senin (20/9/2021). Ia mengklaim 70 persen wisatawan yang datang ke Bali adalah backpacker. Khususnya di masa pandemi ini, hanya backpacker yang masih mau berkunjung ke Bali mengambil risiko di tengah kondisi pandemi.

Baca juga :  Enak dan Gurih, Pepes Khas Mumbul Jungutan Laris Diburu Warga

“Tidak semua backpaker itu miskin, ada yang kaya namun memiliki jiwa petualang. Kami tidak tinggal dalam hitungan hari. Tapi kami tinggal hitungan bulan. Berbelanja di warung-warung kecil yang mendukung penghasilan mereka, ” imbuh turis yang kini tinggal sementara di Seraya Barat ini.

Jika hal ini terealisasi, ia yakin kepercayaan orang khususnya turis dari negara barat untuk berwisata ke Bali akan sangat berkurang. “Saya juga minta, agar tak mengkaitkan backpaker dengan sejumlah kasus wisatawan asing yang terjadi beberapa waktu terakhir. Sebab ini berbeda,” imbuhnya.

Baca juga :  Aci Ngusaba Nini Desa Adat Jasri, Krama "Ngayeng" dari Rumah

Tak hanya perihal backpacker, Michael Canada yang sering dijuluki Bule Lengar ini mengkritik perihal tindakan pemerintah yang kerap mendeportasi wisatawan. “Banyak yang dideportasi karena hal-hal kecil, bahkan menyangkut privasi pribadi. Kenapa tidak disanksi saja dahulu. Lain halnya jika yang dilakukan adalah sebuah tindakan kriminal, kami mendukung pemberlakuan deportasi. Ini membuat citra Indonesia khususnya Bali kurang baik di mata kami (turis-red),” paparnya.

Baca juga :  Dr. Suratmika: Pasien di BRSU Tabanan Bukan Suspect NCoV

Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Bali Dapil Karangasem, I Wayan Kari Subali, turut angkat bicara. Ia mengatakan, pemerintah seharusnya tak langsung melakukan pelarangan, namun lebih kepada pengetatan aturan. “Bisa seperti di luar negeri, artinya turis yang tinggal lewat tanggal agar memberi jaminan atau membayar uang, sehingga pemerintah punya jaminan resmi dari turis tersebut. Jangan langsung melarang. Lebih baik aturan yang diperbaiki,” sarannya. (yun)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini