Kuta, DENPOST.id
Wacana penerapan sistem ganjil-genap kendaraan untuk wilayah Kuta dan Sanur, mendapat reaksi dari Ketua PHRI Badung, IGN Rai Suryawijaya. Dihubungi, Senin (20/9/2021), Rai Suryawijaya dengan tegas mengatakan kalau penerapan kebijakan ini tidak cocok untuk Bali.
“Bali itu beda, jadi jangan dipaksakan kebijakan kota lain dibawa ke sini,” tegasnya.
Bahkan tegas dia lagi, jika kebijakan ini dipaksanakan akan sangat merugikan sektor pariwisata. Apalagi di tengah situasi yang baru mulai menggeliat saat ini. “Saya kira ini kebijakan pusat yang diminta diterapkan di Bali. Jadi, pihak berwenang di Bali harus memberikan masukan yang konprehensif kalau hal ini tidak bisa diterapkan di Bali. Jadi jangan hanya ABS (asal bapak senang),” ketusnya.
Dia mencontohkan kenapa merugikan pariwisata, jika ada wisatawan yang hendak menyewa kendaraan terus penerapan ganjil, sedangkan yang dimiliki hanya kendaraan flat genap. Hal ini tentu akan menimbulkan masalah. Selain itu, kondisi Bali berbeda dengan Jakarta yang sudah banyak memiliki transportasi umum dan masyarakatnya sudah terbiasa akan hal ini. Sedangkan di Bali, selain kendaraan umum sangat jarang, masyarakat juga sudah terbiasa dengan kendaraan roda dua atau kendaraan pribadi untuk pergi ke mana-mana.
“Apalagi saat ini kan belum ada kemacetan, paling sedikit di Canggu itupun pada jam-jam tertentu,” imbuhnya.
Karenanya dia menyarankan agar kebijakan ini segera dikaji ulang secara mendalam dan komprehensif agar tidak malah menimbulkan permasalahan di lapangan. “Jadi kebijakan ini selain tidak tepat untuk Bali, dan juga terkesan dipaksakan,” tandasnya. (113)
