Pembahasan Ranperda Perubahan Perda OPD Disetujui Dewan Buleleng

picsart 09 20 05.53.37
RAPAT - Ketua Bapemperda DPRD Buleleng, Nyoman Gede Wadira Adi, saat rapat di Ruang Rapat Komisi III DPRD Buleleng, gedung DPRD setempat, Senin (20/9/2021).

Singaraja, DENPOST.id

Terkait dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengharuskan adanya perubahan mengenai pembentukan susunan perangkat daerah, Bapemperda DPRD Kabupten Buleleng bersama dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng, menggelar rapat terkait dengan Ranperda Perubahan atas Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Rapat dipimpin Ketua Bapemperda, Nyoman Gede Wadira Adi, yang digelar di Ruang Rapat Komisi III DPRD Buleleng, di gedung DPRD setempat, Senin (20/9/2021).

Baca juga :  Di Buleleng, Satu PDP Bergejala Covid-19 Meninggal Dunia

Dalam paparannya, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng, Made Bayu Waringin menyampaikan terkait dengan UU Cipta Kerja tahun 2021 mengharuskan adanya Perda perubahan atas Perda No. 13 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah. Disampaikan juga terkait dengan Permen No. 25 tahun 2021 yang mengamanatkan bahwa Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan dinas khusus yang dikecualikan dari PP 18 tahun 2016.

“DPMPTSP sebelumnya merupakan Dinas Tipe B, jadi terkait Permen 25 tahun 2021 yang menyatakan bahwa dinas ini merupakan dinas khusus, sehingga kedepannya dinas ini akan dirubah menjadi tanpa perhimpunan,” ucapnya.

Baca juga :  Octav Antrabez dan Ras Muhamad Rilis Single Lewat Hybrid

Sementara Kepala Bapemperda DPRD Kabupaten Buleleng, Nyoman Gede wadira Adi, menyampaikan terkait dengan permohonan dari eksekutif untuk memasukkan terkait perubahan perda ini ke dalam masa sidang pertama, Bapemperda DPRD Buleleng menyetujui hal ini. Mengingat hal ini merupakan hal yang mendesak dikarenakan hanya memiliki waktu 2 bulan sejak peraturan ini diundangkan.

“Mengingat urgensinya, kami di Bapemperda DPRD Buleleng setuju atas perubahan perda ini, namun harapan kami kedepannya agar dilakukan kajian-kajian tentang dinas-dinas mana saja yang akan terdampak perubahan perda ini kedepannya, sehingga pada masa sidang pertama nanti bisa lebih jelas dan tidak ada perubahan terlalu banyak atas dinas-dinas yang lain di masa sidang berikutnya,” tandasnya. (118)

Baca juga :  Senin, Covid-19 di Denpasar Melonjak 106 Orang, Satu Pasien Meninggal

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini