Kuta Tolak Pemberlakuan Ganjil-Genap

Kuta Tolak Pemberlakuan Ganjil-Genap
KOMENTAR - Ketua LPM Kuta, Wayan Puspanegara, berkomentar mengenai penerapan ganjil-genap di Kuta yang sangat menyulitkan bagi warga yang lalu-lalang di objek wisata itu. (DenPost.id/dof)

Kuta, DenPost.id

Rencana pemerintah menerapkan nopol ganjil-genap untuk kendaraan bermotor yang hendak masuk ke DTW Kuta dan Sanur akhir September ini, mendapat tanggapan dari tokoh setempat.

Ketua LPM Legian, Kuta, Wayan Puspanegara, Senin (20/9/2021) mengungkapkan penerapan ganjil-genap ini tentu sangat menyulitkan bagi warga yang lalu-lalang di objek wisata. Padahal objek wisata sangat beda dengan kegiatan di pusat-pusat bisnis seperti di Jakarta. Puspanegara menyebutkan bahwa kebijakan yang dibuat ini sangat ganjil karena tidak melalui perencanaan matang dengan masyarakat dan stakeholder. Pelibatan itu perlu karena masyarakatlah yang nanti bersentuhan langsung dengan aturan di lapangan. Sejauh ini pihaknya di Kuta sama sekali belum pernah diajak bicara oleh pemerintah daerah. Sedangkan selama ini yang diajak rembuk adalah kalangan eksklusif seperti Gahawisri, PHRI, Putri, Asita, HPI, dan BPBD. ‘’Padahal pariwisata kita di Bali selama ini kan berbasis kerakyatan. Jadi kamilah yang lebih paham situasi di lapangan,’’ tandas mantan anggota DPRD Badung dari Fraksi Golkar ini.

Baca juga :  Mahasiswa Rancang Penutup Wajah Ramah Lingkungan, FT Unud Pertimbangkan Kompensasi SKS

Di tempat terpisah Ketua PHRI Badung IGN Rai Suryawijaya menambahkan bahwa penerapan kebijakan ini tidak cocok untuk Bali. “Bali itu beda, jadi jangan dipaksakan kebijakan kota lain untuk dibawa ke sini,” sodoknya.

Jika kebijakan ini dipaksanakan, maka akan sangat merugikan sektor pariwisata. Apalagi di tengah situasi yang baru mulai menggeliat saat ini. “Saya kira ini kebijakan pusat yang diminta untuk diterapkan di Bali. Pihak berwenang harus memberikan masukan yang komprehensif bahwa kebijakan ini tak bisa diterapkan di Bali. Jadi jangan asal bapak senang (ABS),” tegas Suryawijaya.

Baca juga :  Meninggal Karena Covid-19, Krama Mesti Dikremasi

Dia mencontohkan jika ada wisatawan yang hendak menyewa kendaraan saat penerapan nopol ganjil, sedangkan yang ada hanya kendaraan nopol genap, tentu akan menimbulkan masalah. Selain itu, kondis Bali berbeda dengan Jakarta yang banyak punya transportasi umum dan masyarakatnya terbiasa dengan hal itu. Sedangkan di Bali, selain kendaraan umum sangat jarang, masyarakat juga terbiasa dengan kendaraan roda dua atau kendaraan pribadi. Karenanya Suryawijaya menyarankan agar kebijakan ini segera dikaji ulang secara mendalam dan komprehensif agar nanti tak menimbulkan permasalahan di lapangan. (yad/gik)

Baca juga :  Miliki Firasat, Supariani Temukan Ayahnya Tewas Mengapung di Sungai

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini