PDIP Pasang Badan Kawal Pemerintahan Koster

picsart 09 21 07.31.11
KAWAL KOSTER - Para pengurus dan kader PDIP mengukuhkan komitmen mengawal kepemimpinan Gubernur Koster.

Sumerta, DENPOST.id

Sejumlah isu miring tentang kepemimpinan Gubernur Bali, Wayan Koster menjadi konsumsi publik, khususnya di media sosial. Terbaru, mengenai dugaan diskriminasi terhadap pembawa acara wanita.

Bergulirnya isu itu, dikhawatirkan mengganggu mental masyarakat di tengah situasi pandemi Covid-19.

Menyikapi itu, petinggi dan para kader DPD PDIP Provinsi Bali mengukuhkan soliditas untuk mendukungnya Koster yang juga Ketua DPD PDIP Provinsi Bali.

Para pengurus dan kader akhir rapat konsolidasi para pengurus PDIP di Kantor DPD PDIP Provinsi Bali, Selasa (21/9/2021).

Baca juga :  YDN Tuntaskan Sosialisasi Visi Pemprov di 9 Kabupaten dan Kota

Bendahara DPD PDIP Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Made Jack mengajak masyarakat tidak terpancing isu-isu yang tidak jelas kebenarannya yang beredar di sosial media. “Di tengah kinerja yang fokus, tulus dan lulus ternyata ada oknum yang mencederai dan mengganggu melalui status-status yang merusak citra dan mental masyarakat Bali, serta memperkeruh suasana,” ungkap Dewa Jack.

Dia yang juga didampingi Sekretaris DPD PDIP, Tjokorda Gede Agung mengingatkan masyarakat Bali untuk mendukung program Pemerintah Provinsi Bali, yang terus melakukan terobosan-terobosan transformatif. Mulai dari pembangunan fisik hingga penguatan adat, manusia dan budaya Bali.

Baca juga :  Sehari, 12.265 Pengendara Motor Diminta Balik Haluan

Sementara ditanya soal dugaan diskriminasi terhadap pembawa acara perempuan, Tjokorda Gede Agung menyangsikan dugaan tersebut. Sebab, menurutnya kader PDIP tidak mengenal diskriminatif, khususnya terhadap perempuan. Itu, salah satunya dibuktikan dengan PDIP memberi prioritas 30 persen terhadap kandidat perempuan dalam pemilihan umum.
“Judul diskriminasi ini dari mana, saya juga ngga tahu. Coba cek diskriminasinya di mana. Sekarang coba cek di Pemprov Bali berapa persen perempuan menempati jabatan eselon II, eselon III. Kalau itu diskriminasi, kan ndak mungkin di Pemprov Bali (perempuan), kadis kalau tidak salah ada delapan,” ungkapnya.

Baca juga :  Pamedek Melasti Sulit Dibatasi

Sementara Wakil Ketua Bidang Kaderisasi Ideologi DPD PDIP Provinsi Bali, Made Suparta menerangkan pihaknya akan bertindak tegas apalagi ada isu atau perbuatan terhadap kader dan simbol partai yang memenuhi pelanggaran hukum.
Dia menegaskan pihaknya tidak akan tebang pilih untuk meneruskan pelanggaran tersebut ke jalur hukum. (106)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini