Lagi, Gubernur Koster Serahkan Sertifikat Tanah Garapan ke Warga Sumberklampok

Konsep Otomatis
SERAHKAN SERTIFIKAT - Gubernur Bali Wayan Koster menyerahkan sertifikat hak milik tanah garapan ke salah seorang warga Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Rabu (22/9) kemarin. (DenPost.id/ist)

Gerokgak, DenPost.id

Gubernur Bali Wayan Koster, Rabu (22/9/2021) menyerahkan sertifikat hak milik tanah garapan ke warga Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Buleleng.

Dalam kesempatan itu,  Gubernur Koster yakin bahwa pada saat itu merupakan hari bersejarah dan membahagiakan bagi warga Sumberklampok, karena baru mendapat sertifikat kepemilikan hak atas tanah garapan secara gratis yang dibiayai penuh dari APBN. Dengan sertifikat itu, mereka punya kepastian masa depan setelah mengalami perjuangan yang cukup panjang selama 61 tahun sejak tahun 1960.

Menurut informasi, tambah Gubernur Koster, warga Sumberklampok menempati tanah itu secara turun-temurun sejak tahun 1923 saat perabasan hutan untuk dijadikan kawasan perkebunan oleh pemerintah Belanda (eigendom verpoonding). Namun warga saat itu belum punya tanda bukti kepemilikan yang sah. Tanah yang mereka tempati dan garap seluas 612,93 hektar.

Selama menggarap dan menguasai tanah itu, warga belum punya bukti hak kepemilikan sebagai tempat tinggal dan lahan garapan. Kondisi ini terus berlanjut, karena ketika warga mengajukan permohonan hak milik, ternyata belum ada kesepakatan antara Pemprov Bali dengan warga. Akibatnya, warga tidak punya kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati dan garap. Hal ini mengakibatkan nasib warga semakin tidak jelas, mengingat sejak tahun 1993, masa pengelolaan tanah oleh Yayasan Kebaktian Proklamasi telah berakhir.

Baca juga :  Di Buleleng, 2 Orang Sembuh dan 4 Kasus Terkonfirmasi

Setelah mempelajari dokumen riwayat tanah dan membahas dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali, Gubernur Koster lalu mempertimbangkan permohonan warga untuk memperoleh hak atas tanah yang ditempati dan digarap melalui kebijakan Reforma Agraria. Ada pun yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan, pertama: secara faktual, warga telah menempati/menggarap tanah secara turun-temurun  sejak tahun 1923. Kedua: warga berjuang untuk memperoleh hak atas tanah yang ditempati/digarap sejak tahun 1960. Ketiga: secara faktual, telah terbentuk Desa Adat Sumberklampok sejak tahun 1930. Keempat: secara faktual, telah terbentuk Desa Dinas Desa Sumberklampok sejak tahun 1967,yang kemudian menjadi desa dinas yang devinitif tahun 2000 .‘’Kemudian saya mengundang Kepala Desa, Bandesa Adat, dan tokoh masyarakat Desa Sumberklampok (Tim Sembilan), untuk bertemu guna membahas komposisi pembagian tanah antara Pemprov Bali dengan warga. Setelah melalui diskusi yang mendalam, saya menyepakati komposisi pembagian yang diinginkan oleh warga yaitu 30% (154,23 hektar) untuk Pemprov Bali dan 70% (359,87 hektar) untuk warga (dari total tanah garapan seluas 514,10 hektar),’’ tegas Gubernur tamatan ITB ini.

Baca juga :  ASN Lingkup Setda Buleleng Juga Diuji Usap

Dengan demikian, pihak warga memperoleh tanah dengan total luas 458,70 hektar atau sekitar 74,84% (terdiri dari tempat tinggal dengan luas 65,55 hektar, fasilitas umum dan jalan seluas 33,28 hektar, dan tanah garapan dengan luas 359,87 hektar).

Menurut Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng, ini kebijakan tersebut merupakan keputusan yang sangat arif dan bijaksana dengan menunjukkan keberpihakan penuh pada warga Desa Sumberklampok. Koster lalu minta BPN Provinsi Bali melakukan proses pensertifikatan tanah melalui kebijakan Reforma Agraria serta menyelesaikan sertifikat secara cepat. Gubernur juga berkomunikasi langsung dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang RI mengenai proses pensertifikatan itu. ‘’Beliau sangat menyetujui kebijakan yang saya lakukan, karena sesuai dengan program Reforma Agraria yang dilaksanakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang,’’ tambah Koster.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali dengan sangat cepat menyelesaikan sertifikat tanah warga sesuai rencana. Dengan demikian, untuk tahap kedua ini bisa diselesaikan untuk tanah garapan warga sebanyak 813 sertifikat. Hal ini merupakan kelanjutan penyerahan 800 sertifikat tanah tempat tinggal pada 18 Mei 2021.

Baca juga :  Pasien Positif Covid-19 Tetap, Pasien Sembuh Meningkat

‘’Astungkara, pada hari ini (Rabu kemarin) diserahkan sebanyak 813 sertifikat hak milik tanah garapan ke warga Desa Sumberklampok,  dan semuanya sudah selesai. Apa yang diperoleh warga sepatutnya disyukuri dengan penuh perasaan yang sedalam-dalamnya. Saya pun ikut berbahagia karena dengan niat tulus dan lurus berhasil sehingga warga Desa Sumberklampok memperoleh sertifikat hak milik secara gratis dibiayai penuh dari APBN,’’ beber Gubernur Koster.

Sepanjang dalam batas yang wajar dan memenuhi peraturan perundang-undangan, tambah Gubernur, sepantasnyalah negara berpihak pada rakyat kecil. Dia berharap agar warga memanfaatkan tanah yang dimiliki itu dengan bijaksana.

Mmewakili Pemprov dan masyarakat Bali, Koster mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi tingginya kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang RI serta Kepala BPN Provinsi Bali dan jajaran atas kebijakan dan kerja kerasnya menyelesaikan sertifikat tanah warga Desa Sumberklampok. ‘’Semoga kerja yang baik dan dharma bhakti ini memberi manfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan warga Desa Sumberklampok dan kita semua,’’ tandas Gubernur Bali. (kmb)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini