Kotori Wajah Kota, Puluhan Reklame Bodong Dibabat Satpol PP

picsart 09 24 02.35.20
BONGKAR – Satpol PP Kota Denpasar membongkar reklame bodong dipasang sembarangan ditelajakan taman Jl. Gatot Subroto (Gatsu) Barat-Jl. A. Yani, Jumat (24/9/2021).

Lumintang, DENPOST.id

Satpol PP Kota Denpasar membabat puluhan reklame dan spanduk yang mengotori wajah kota di sejumlah ruas jalan protokol, Jumat (24/9/2021)
Kasatpol PP Kota Denpasar, Dewa Gede Anom Sayoga, mengatakan, pembongkaran reklame, spanduk dan famplet tidak mengantongi izin dipasang sembarang tempat tanpa Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR). Reklame dan spanduk biasa dipasang tengah malam agar tidak terpantau instansi terkait.

Selain itu, kehadiran reklame bodong mengganggu ketertiban umum dan membuat wajah kota kumuh dan kotor. ”Kami tidak mengenal hari libur dan ini merupakan tugas rutin untuk menjaga Denpasar tetap bersih, tertib, aman dan nyaman masyarakat melakukan aktivitas,’’ ujar Anom Sayoga.

Baca juga :  Orang Tua Dampingi Anak di Masa Pandemi, Selly Mantra Berikan Tips Ini

Dijelaskannya, Pemerintah Kota Denpasar telah mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 3 tahun 2014 tentang penataan reklame besar maun reklame sedang dan kecil. Perda tersebut telah mengatur titik atau zona penempatan reklame, dan tidak boleh di pasang sembarang tempat pada telajakan taman, pohon perindang maupn fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Pemerintah telah menyiapkan ruang pemasangan reklame kecil (mini) atau besar. Masih ada pengusaha atau masyarakat memasang sembarang tempat sehingga melanggar aturan yang ada. ”Masa pendemi virus korona, kami tetap melakukan penertiban reklame besar maupun kecil tanpa izin maupun kadarluwarsa,’’ katanya.

Baca juga :  TBTJ Resman Berbagi di Masa Pandemi

Anom Sayoga mengungkapkan, sebelum melakukan pembongkaran, terlebih dahulu melayangkan surat pemberitahuan atau peringatan kepada pemilik reklame. Hal ini dilakukan guna menjaga komunikasi dan koordinasi berjalan dengan baik. ”Kalau sudah memberikan surat pemberitahuan dan tidak mendapat respons, baru kami mengambil tindakan tegas dengan melakukan pembongkaran,’’ jelas Anom Sayoga.

Hasil pantauan di lapangan, banyak reklame ukuran besar dan kecil tanpa izin marak berdiri tidak sesuai zonasi yang ada. Sejak adanya moratorium dan penataan reklame sesuai Perwali Nomor 3 tahun 2014 tentang penyelenggaraan reklame di Kota Denpasar pendapatan dari pajak reklame turun tajam Rp 1,8 miliar-Rp 2 miliar per tahun. Saat ditangani Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) yang sekarang dilebur menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) pajak dari reklame baik besar maupun kecil sempat mencapai Rp 15-Rp 17 miliar milar.

Baca juga :  Lama Ditelantarkan, Warga Usulkan Lahan BLK untuk Ini

Pajak reklame sekarang ditangani Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar setelah mendapat izin dari Dinas Penamanan Modal PTSP Kota Denpasar terutama LED TV dan reklame ukuran besar. Sedangkan reklame kecil-kecil luput dari pajak. Bahkan, ada pengusaha reklame memasang reklame ukur 2 meter x 3 meter di telajakan taman. (103)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini