Satu Jalur Bersama Gubernur Koster, DPRD Bali Setujui Perubahan APBD Semesta Berencana

Satu Jalur Bersama Gubernur Koster, DPRD Bali Setujui Perubahan APBD Semesta Berencana
PENJELASAN - Gubernur Bali Wayan Koster memberikan penjelasan dalam sidang paripurna ke-26 DPRD Bali, Senin (27/9/2021) . (DenPost.id/ist)

Sumerta, DenPost.id

Setelah melalui proses panjang, DPRD Provinsi Bali akhirnya menyetujui perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Tahun Anggaran 2021.  Hal itu diputuskan dalam sidang paripurna ke-26 DPRD Bali masa sidang II di ruang sidang utama kantor setempat, Senin (27/9/2021).

Selain itu, DPRD menyetujui penetapan perda tentang retribusi perizinan tertentu. Persetujuan penetapan ini disampaikan Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama. Dalam kesempatan itu, Adi Wiryatama menyampaikan, dengan disetujuinya perubahan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2021 ini, postur anggaran Pemprov Bali mengalami penurunan senilai Rp 636, 56 miliar, dari Rp 8,537 triliun menjadi Rp 7.903 triliun.

Bersamaan dengan penetapan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 ini, DPRD Bali juga menyetujui penetapan perda tentang perizinan khusus yang merupakan inisiatif DPRD. Dengan keluarnya penetapan persetujuan, Adi Wiryatama menambahkan bahwa dua produk hukum ini bisa diproses lebih lanjut agar segera dilaksanakan.

Atas persetujuan penetapan ini, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja keras DPRD Bali yang membahas dua rancangan perda sesuai tahapan dan mekanisme. Dalam proses pembahasan dua ranperda ini, Gubernur Koster merasakan sinergi yang baik antara jajaran eksekutif dengan legislatif sehingga menunjukkan kinerja yang produktif. Dia juga berpendapat dinamika yang terjadi selama tahap pembahasan merupakan hal yang wajar sebagai bentuk dukungan terhadap optimalisasi kinerja pemerintah dalam melaksanakan tugas pembangunan dan pengabdian masyarakat.

Baca juga :  Tamba-Ipat Menang di Empat Kecamatan

Selama masa pembahasan, tambah Gubernur Koster, eksekutif dan legislatif memberikan penjelasan lengkap terhadap ranperda yang diajukan sehingga mengerucut pada persepsi yang sama. Sejumlah catatan yang diberikan DPRD Bali akan dijadikan pedoman dalam implementasi kebijakan pembangunan di masa mendatang.

Sesuai mekanisme, ranperda yang disetujui oleh DPRD Bali akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam waktu paling lambat tiga hari. Dengan demikian, bulan depan (Oktober) peraturan ini diharapkan bisa efektif berlaku.

Baca juga :  Kodam IX/Udayana Kumpulkan Sembako dan Pakaian Layak Pakai untuk Korban Ini

Masih dalam sambutannya, Gubernur Koster mengapresiasi inisiatif DPRD yang mengajukan ranperda tentang perizinan khusus. “Bali sangat membutuhkan payung hukum agar dapat menggali sumber PAD baru,” tegasnya.

Di bagian lain, Koster juga merancang sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD), selain pajak kendaraan bermotor, salah satunya labeling produk daerah lain yang diekspor melalui Bali. Gubernur yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini menyebut bahwa selama ini Bali menjadi pusat bagi berbagai jenis produk daerah lain yang hendak dieskpor ke berbagai negara. “Nah, dari situlah kita belum dapat apa-apa karena belum ada regulasi. Padahal banyak hasil produk pertanian, kelautan, dan industri kreatif daerah lain, yang diekspor menggunakan nama Bali, tapi kita tak dapat benefit (keuntungan),” beber Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng ini.

Baca juga :  Cegah Resesi Ekonomi, Badung Mesti Gerakkan Ekomoni Kerakyatan Digital

Jika regulasi itu bisa diwujudkan, maka akan diterapkan sertifikasi label Bali yang diharapkan menjadi sumber PAD baru dan mendongkrak pendapatan daerah Bali. Selain labeling produk, dirancang pula penerapan portal satu pintu bagi pariwisata Bali. (wir)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini