Sejumlah Menteri Respons Kebijakan Gubernur Koster Soal Garam Lokal Bali

Sejumlah Menteri Respons Kebijakan Gubernur Koster Soal Garam Lokal Bali
RILIS SE - Gubernur Bali Wayan Koster bersama petani garam dan pejabat ketika merilis SE No.17 Tahun 2021 tentang pemanfaatan produk garam tradisional lokal Bali, di Desa Tejakula, Buleleng, pada Selasa (28/9/2021). (DenPost/ist)

Sumerta, DenPost.id

Perjuangan untuk menjadikan garam tradisional Bali sebagai produk nasional menemui titik terang. Terbaru, Gubernur Bali Wayan Koster merilis Surat Edaran (SE) Nomor 17 Tahun 2021 tentang pemanfaatan produk garam tradisional lokal Bali yang diberlakukan pada 28 September 2021.

Namun jauh sebelum itu, dalam rangka melestarikan, melindungi, memberdayakan, dan memanfaatkan, produk garam tradisional lokal Bali, Gubernur Koster mengajukan surat permohonan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi)  dengan Nomor B.40.188.54/5817/Bag.I/B.Hk. Surat itu perihal permohonan mengevaluasi dan mengkaji Keputusan Presiden No.69 Tahun 1994 tentang pengadaan garam beriodium, pada 13 Juli 2021.

Dalam surat yang sama juga, Koster mohon kepada Presiden untuk berkenan mengevaluasi dan mengkaji Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10/M-IND/PER/2/2013. Permen itu tentang penunjukan lembaga penilaian kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) garam konsumsi beryodium secara wajib. “Keputusan Presiden dan Peraturan Menteri Perindustrian tersebut kurang sejalan dengan ketentuan Undang-undang No.7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam,” ujar Koster dalam siaran pers, Minggu (3/10/2021).

Menurutnya, UU itu tak mendukung kebijakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo, yang tengah menggencarkan pemanfaatan produk lokal.

Permohonan Gubernur Bali mendapat respons positif dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) pada 28 Juli 2021 lalu. Dalam surat Mensesneg itu ditegaskan agar permohonan tersebut mendapat penanganan lebih lanjut dan melaporkan hasilnya ke Presiden.

Baca juga :  Ketersediaan Bahan Pokok Aman, Kecuali yang Satu Ini

Menteri perindustrian juga telah menindaklanjuti surat Mensesneg pada 18 Agustus 2021 dengan melakukan pembahasan perubahan Keputusan Presiden menjadi Peraturan Presiden. Kepres itu tentang percepatan pembangunan pergaraman nasional dan perubahan Peraturan Menteri Perindustrian tentang pemberlakuan SNI wajib garam konsumsi beriodium yang berisi ketentuan mengatur pengecualian produk garam tradisional lokal Bali.

Selain itu, surat Gubernur Bali mendapat respons positif dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Koperasi. Surat Gubernur Bali tersebut merupakan salah satu bentuk nyata pelaksanaan visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Hal itu mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan krama yang sejahtera dan bahagia, sekala-niskala menuju kehidupan krama dan gumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan melalui Pembangunan Secara terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945”.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Pemprov Bali membuat kebijakan dan program perekonomian yang berpihak pada sumber daya local yang meliputi bidang pertanian, kelautan dan perikanan, serta industri kerajinan rakyat berbasis budaya branding Bali yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali.

Baca juga :  Pendapatan Menurun, Pengemudi Ojek Semringah Didatangi Polisi

Menurur Gubernur Koster, upaya pengembangan dan pemberdayaan produk garam tradisional lokal Bali selama ini tidak dapat dilakukan secara optimal di Pulau Dewata, karena terhambat Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10/M-IND/PER/2/2013.

Produk garam tradisional lokal Bali tidak dapat dijual di pasar modern dan pemasarannya tidak maksimal di pasar rakyat, karena dikategorikan kandungan iodiumnya tidak memenuhi standar SNI. “Ketentuan ini sangat tidak berpihak pada sumber daya local, baik produk lokal, kearifan lokal, maupun petani garam lokal Bali. Padahal garam tradisional lokal Bali telah dikenal sebagai garam yang higienis, berkualitas tinggi, dan memiliki cita rasa yang khas, sehingga terbukti dimanfaatkan oleh hotel bintang lima di Bali dan di Jakarta,” tegasnya.

Gubernur Koster menambahkan garam tradisional Bali juga telah mendapat pengakuan dari berbagai negara yang menjadi tujuan ekspor yaitu Jepang, Korea, Thailand, Prancis, Swis, Rusia, dan Amerika Serikat.

Maka, menurutnyamenjadi sangat aneh dan sungguh tidak masuk akal, negara yang memiliki standar kualitas tinggi dalam mengkonsumsi pangan, telah memakai produk garam tradisional lokal Bali. Sebaliknya pasar modern di Bali tidak memasarkan garam tradisional lokal Bali, malah masih terus memasukkan produk garam impor dengan alasan berlaku aturan SNI.

Baca juga :  57 Tahun Terkubur Lahar Gunung Agung, Palinggih Bedugul Ditemukan di Kamasan

Itulah sebabnya Gubernur Koster mengeluarkan terobosan berupa kebijakan baru yang dituangkan dalam SE Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2021. Dengan SE ini, pasar modern dan pasar rakyat serta pelaku usaha lain, dapat memasarkan produk garam tradisional lokal Bali. Namun untuk lebih memperkuat dasar hukum demi keberlanjutan pemasaran dan pemanfaatan produk garam tradisional lokal Bali, diperlukan perubahan kebijakan nasional yang lebih berpihak pada pemasaran dan pemanfaatan sumber daya local, baik produk lokal, kearifan lokal, maupun petani garam local, guna meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan krama Bali secara sekala-niskala.

“Terima kasih dan memberi apresiasi kepada para menteri, khususnya Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Perindustrian yang memberi respons positif, dan berharap agar proses perubahan peraturan tersebut diselesaikan lebih cepat,” ungkap Koster.

Hal ini akan menjadi dasar hukum kuat untuk melestarikan, melindungi, memberdayakan, dan memanfaatkan, produk garam tradisional lokal Bali dalam rangka meningkatkan perekonomian krama pesisir Bali, dapat dijual di pasar moderen, pasar rakyat, pelaku usaha di Bali, diperdagangkan di luar Bali dan diekspor ke mancanegara serta krama Bali tidak lagi membeli garam impor. (wir)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini