Banyak Kasus, Pengelola LPD Harus Kuat Iman

lpd 1
RAPAT KOORDINASI - Rapat koordinasi dengan BKS LPD se-Kecamatan Negara.

Negara, DENPOST.id

Belakangan ini kasus LPD khususnya yang menyangkut masalah keuangan semakin banyak. Karenanya pengelolaan LPD  kini menjadi sorotan. Bahkan, di Jembrana sudah ada beberapa oknum pengurus LPD yang tersangkut kasus. Ada beberapa yang sudah diproses secara hukum dan ditetapkan sebagai tersangka.

Belum lama ini ada juga dua orang pengurus LPD di Kecamatan Melaya ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi oleh Kejaksaan Negeri Jembrana. Dua orang pengurus LPD Tamansari menjadi tersangka dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 400 juta.

Ada pula sejumlah  LPD di Jembrana yang bermasalah dan diselesaikan di adat. Terkait berbagai permasalahan yang dihadapi LPD belakangan ini, Ketua Badan Kerjasama (BKS) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Jembrana, I Kadek Arnaya, Jumat (15/10/2021) mengatakan, dari 64 LPD yang ada di Jembrana, sejatinya semuanya beroperasi dengan baik.  Namun diakuinya ada saja oknum pengurus LPD yang menjalankan tugas kurang profesional.

“Kami tegaskan lagi ini adalah oknum, bukan lembaga LPD-nya.  Ke depan, langkah-langkah yang perlu dilakukan agar LPD lebih baik yaitu dari dalam diri kita masing-masing selaku pengelola LPD harus  menggendalikan diri. Harus kuat iman dengan menjalankan 3 konsep dalam  hidup, jujur, seken, patut dan  tetap berpedoman pada Perda  Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang LPD,” jelasnya.

Baca juga :  Selama Pandemi Covid-19, Kebutuhan Beras di Denpasar 250 Ton Per Hari

Menurut Ketua LPD Banyubiru, Kecamatan Negara ini, Standar Oprasional Prosedur ( SOP ) dan awig-awig desa adat masing-masing  yang mengatur tentang LPD.

Sementara terkait pengawasan, katanya, selama ini sudah berjalan dengan baik dari tingkat provinsi,  kabupaten dan pengawas internal di masing-masing LPD.

Lebih lanjut dikatakan, di masa pandemi ini semua sektor sangat terdampak. Itu juga berpengaruh dengan perkembangan LPD. “Kita sebagai pengelola LPD harus tetap berkoordinasi melakukan pengawasan eksternal dan pengawas internal dan tetap bepedoman pada  SOP yang  ada agar bisa keluar dari  tantangan di masa pandemi ini,” jelasnya.

Baca juga :  986 KPM di Jembrana Belum Lakukan Transaksi di E-Warung

Terkait peran dan manfaat LPD selama ini, menurutnya sangat dirasakan masyarakat adat, terutama dalam pemenuhan modal usaha dengan cepat. Selain itu, keuntungan dari  LPD susuai Perda kembali ke desa adat untuk dana pembangunan yang tentunya meringankan beban krama dalam pembangunan desa adat. Begitu pula dana sosial dari LPD kembali ke krama untuk membantu krama yang kurang mampu. “Banyak lagi  manfaat yang diberikan oleh LPD kepada krama,” ujarnya.

Baca juga :  Antrean di Gilimanuk Sempat Membeludak, Ini Penyebabnya

Kadek Arnaya juga mengatakan, untuk pengawasan dan kemajuan LPD di Jembrana, pihaknya juga secara rutin melakukan koordinasi antarLPD dan juga BKS LPD per kecamatan. “Untuk hari ini kami  rapat koordinasi dengan BKS LPD se- kecamatan Negara,” tandasnya. (120)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini