2022, Badung Kembali Anggarkan Jaminan Kesehatan Tambahan

picsart 10 17 07.04.32
Kepala Dinas Kesehatan Badung, dr. Nyoman Gunarta.

Mangupura, DENPOST.id

Program Jaminan Kesehatan Daerah Kartu Badung Sehat (Jamkesda-KBS) tahun 2022, kembali dapat dinikmati. Jaminan kesehatan tambahan yang mengcover biaya diluar tanggungan BPJS Kesehatan, kini sudah menemukan metode pembayarannya.

Kepala Dinas Kesehatan dr. Nyoman Gunarta mengatakan program KBS yang sebelumnya sempat terhenti karena tidak masuk dalam Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD), kini program pro rakyat tersebut sudah menemukan rumus pelaporan datanya. “KBS itu kami sudah berproses dari akhir tahun 2020, sampai dipimpin oleh bapak bupati, wakil bupati dan sekda ke Kemendagri tepatnya di Dirjen Bina Keuangan Daerah pada, 6 April 2021. Di sana, dinyatakan jelas kalau KBS tidak bisa dibayarkan dengan dana gelondongan supaya tidak ada duplikasi dari pembiayaan yang berbasis JKN yang dikelola BPJS Kesehatan,” ujar dr. Gunarta, Minggu (17/10/2021).

Baca juga :  Layanan "Aku Waras" Disdukcapil Denpasar Raih Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik 2021

Lebih lanjut birokrat asal Desa Sibangggede ini menjelaskan, sebenarnya dalam program KBS tersebut, merupakan program tambahan untuk kasus yang tidak tecover BPJS Kesehatan. Lantaran tidak dapat dibayarkan secara gelondongan diberikan solusi untuk memasukkan ke dalam belanja operasional BLUD.
“Sesuai dengan Perpres No. 19 tahun 2016 secara garis umum ada delapan kasus yang tidak recover BPJS Kesehatan. Contohnya, penitipan jenazah dan pengiriman jenazah yang tercover hanya pemulasarannya, kedua sterilisasi saat di luar masa persalinan atau yang disebut persalinan interval, sirkumsisi tanpa indikasi medis, perawatan kecantikan, kemudian kasus detoksipikasi dari alkohol, berikutnya kasus bunuh diri dan kecelakaan ganda atau kecelakaan ada lawan,” ungkapnya.

Menurutnya, pelaporan penggunaan biaya yang masuk ke belanja operasional BLUD harus dijabarkan secara terperinci. Seperti, belanja untuk penitipan jenazah harus terperinci berapa penitipan jenazah, berapa lama dititipkan, dan berapa biaya yang dikeluarkan. “Untuk menyusun itu, kami harus melihat tren tiga tahun terakhir dan pelaporannya harus terperinci tidak dengan pelaporan gelondongan untuk belanja KBS,” jelasnya.

Baca juga :  Masuk Masa Tenang, Bawaslu Kerahkan Pengawas ke Seluruh TPS

Lebih lanjut mantan Dirut RSD Mangusada ini menambahkan saat ini penyusunan pelaporan tersebut sedang dikerjakan. Pihaknya pun berharap tahun 2022, seluruh prosesnya sudah terselesaikan, sehingga program KBS dapat kembali dinikmati masyarakat. (115)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini