Soal Dana Bansos, Kadissos P3A Bali Tepis Dana Masuk Kas Daerah

kadissos
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kadissos P3A) Dewa Gede Mahendra Putra. (denpost.id/ist)

Sumerta, DenPost.id

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kadissos P3A) Dewa Gede Mahendra Putra kembali meluruskan opini yang berkembang di masyarakat mengenai dana bansos keluarga penerima manfaat (KPM) untuk masyarakat di Bali periode Juli-September 2021 yang disebut-sebut belum cair senilai  Rp 450 miliar.

Informasi yang dirilis sejumlah media memunculkan opini di masyarakat bahwa dana itu ditabung atau diendapkan di kas daerah. Secara tegas, Dewa Mahendra menyampaikan bahwa tak sepeser pun dana bansos itu masuk kas daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, karena langsung ditransfer ke rekening KPM. Hal lain yang diluruskannya yakni besaran dana bansos KPM belum terealisasi yang disebut mencapai Rp 450 miliar, padahal sesungguhnya hanya sebesar Rp 6,6 miliar. Hal itu ditegaskannya dalam jumpa pers usai penyerahan bantuan beras sumbangan manajamen GWK di Halaman Gedung Jayasabha, Kamis (21/10/2021).

Mengawali keterangan persnya, Dewa Mahendra menyampaikan bahwa dalam penyaluran dana bansos KPM, Dinsos Provinsi Bali dan kabupaten/kota sifatnya hanya melaksanakan fungsi koordinasi dan fasilitasi dalam proses pencairan. Dewa Mahendra menjelaskan alur penyetoran data penerima bansos dimulai dari data keluarga kurang mampu yang diusulkan dari desa/kelurahan untuk diinput di desa masing-masing lanjut ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui aplikasi SIKS-NG.  Data usulan direkapitulasi oleh operator SIKS-NG di kabupaten/kota. “Hasil rekapitulasi ditandatangani oleh kepala daerah dan diusulkan dimasukkan ke DTKS pusat,” bebernya. Selanjutnya dana bansos dari Kementerian Sosial (Kemensos)  disalurkan  oleh  Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti BTN, BNI, dan BRI. Selanjutnya, dana bansos ini ditransfer ke rekening tabungan masyarakat penerima bansos.

Mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Bali ini menambahkan bahwa pihaknya telah menginventarisir sejumlah permasalahan yang mengakibatkan masih adanya dana bansos yang belum cair. Persoalan itu antara lain terblokirnya rekening karena ada penerima bantuan tidak menarik bantuan sampai batas waktu yang ditetapkan. Dengan demikian sistem otomatis akan memblokir rekening penerima  (dianggap tidak membutuhkan). Persoalan lainnya yakni kartu ganda dan penerima meninggal dunia. Selain itu, ada Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) belum terdistribusi, karena tidak ditemukan atau ada di luar kota, pindah alamat, salah nama/orang dan tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima.

Baca juga :  Karyawan Bank Diduga Tewas Dibantai, Ditemukan 25 Tusukan

Menyikapi hal ini, sesuai arahan Gubernur Bali Wayan Koster, pihaknya bergerak cepat berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk mendorong agar kendala-kendala itu teratasi dan pencairan bansos PKM segera tuntas.

Dewa Mahendra juga membeberkan besaran dana bansos dari Kemensos untuk masyarakat Bali dari Januari sampai dengan Juni 2021 yang tercatat sebesar Rp 474.101.575.000. Hal ini  terdiri atas Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 214.886.775.000 dan Bantuan Pangan Non-tunai (BPNT)/ Bantuan Sosial Pangan (BSP) sebesar Rp 259.214.800.000. Pada periode Januari sampai Juni tahun 2021 direalisasikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp 313,6 miliar.

Baca juga :  Diduga Hendak Mencuri, Pria Sepuh Diamankan Warga

Berikutnya pada periode Juli sampai September 2021, Bali mendapat anggaran sebesar Rp 160,5 miliar yang terdiri dari PKH sebesar Rp 73,9 miliar untuk 106.859 KPM dan telah terealisasi Rp 71,2 miliar. “Untuk PKH, yang belum cair/belum realisasi Rp 2,7 miliar untuk 3.701 KPM,” sebut Dewa Mahendra.

Pada periode ini, Bali juga memperoleh dana untuk BPNT sebesar Rp 86,6 miliar untuk 144.367 KPM dan telah terealisasi sebesar Rp 82,7 miliar untuk 125.009 KPM, sedangkan yang belum cair/belum terealisasi sebesar Rp 3,9 miliar untuk 19.358 KPM. Dengan demikian, setelah dikalkulasi, total bansos yang sudah cair/terealisasi sampai saat ini mencapai Rp 467,5 miliar yang terdiri atas realisasi   periode  Januari- Juni 2021  sebesar Rp 313,6 miliar dan terealisasi periode Juli – September sebesar Rp 153,9 miliar. “Jadi bansos yang belum terealisasi hanya sebesar Rp 6,6 miliar yang  terdiri atas  program PKH untuk 3.701 KPM sebesar Rp 2,7 miliar, dan program BPNT untuk 19.358 KPM sebesar Rp 3,9 miliar,” urainya.

Dewa Mahendra menambahkan saat ini ada 3.701 KPM untuk Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum mencairkan bansos. Mereka tersebar di Kabupaten Badung  sebanyak 93 KPM, Bangli 733 KPM, Buleleng 297  KPM, Gianyar 16 KPM, Jembrana 55 KPM, Karangasem 920 KPM, Klungkung 121 KPM, Kota Denpasar 36 KPM dan Tabanan 1.430 KPM.

Baca juga :  Balita Reaktif di Padang Kerta Terbukti Negatif Corona

Sedangkan sebanyak 19.358 KPM untuk Bantuan Pangan Non-tunai (BPNT) yang belum transaksi tersebar di Badung sebanyak 460 KPM, Jembrana 2.727 KPM, Tabanan 1.872 KPM, Gianyar 3.563 KPM, Kota Denpasar 741 KPM, Klungkung 1.690 KPM, Bangli 2.807 KPM, Buleleng 2.735 KPM dan Karangasem 2.763 KPM.

Dewa Mahendra menegaskan untuk mempercepat realisasi pencairan dana bansos dari Kemensos, baik PKH maupun BPNT, Gubernur Bali Wayan Koster minta  bank yang tergabung dalam Himbara agar mempercepat pencairan kepada KPM. “Bapak Gubernur juga meminta bupati /walikota se-Bali agar membantu/memfasilitasi pencarian dan transaksi oleh KPM selaku penerima bansos,” tegas mantan Kabid Perlindungan Sosial Dinas Sosial Provinsi Bali ini.

Selain itu, KPM diharapkan mempercepat perbaikan/penyempurnaan data yang diminta bank penyalur, agar dana bansos cepat direalisasikan. “KPM diminta cepat melakukan transaksi dan pencairan dana bansos, sehingga dana ini benar-benar bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup di masa pandemi covid-19 ini,” tutup Dewa Mahendra. (wir)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini