986 KPM di Jembrana Belum Lakukan Transaksi di E-Warung

dwipayana 1
Kadis Sosial Jembrana, dr. I Made Dwipayana

Negara, DENPOST.id

Program bantuan sosial berupa sembako menjadi sorotan Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini. Bantuan sosial yang tidak dicairkan dari bulan Juli, Agustus hingga September mencapai ratusan juta rupiah se-Bali.

Khusus untuk di Kabupaten Jembrana, ada ratusan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum mencairkan bantuan. Hal itu diungkapkan Kadis Sosial Jembrana, dr. I Made Dwipayana, Jumat (22/10/2021). Dikatakannya, dari 12.900 KPM, yang belum transaksi sejumlah 986 KPM.  “Tapi ada juga yang tiga kali belum transaksi. Dari Juli sampai September. Ini masih kami tindak lanjuti. Masih terus transaksi sampai akhir Oktober. Minggu depan dipastikan jika ada yang belum transaksi, sesuai arahan Mensos dan Bupati, nanti akan dikumpulkan di kecamatan dan mereka diberikan tunai,” kata Dwipayana.

Baca juga :  Puluhan Napi Diusulkan Dapat Remisi

Nilai dana yang didapatkan Rp 200 ribu per KPM per bulan. Dikatakannya, berdasarkan hasil penelusuran pada bulan  Maret ada perubahan data. Banyak penerima yang dihentikan. Namun tiba-tiba bulan Mei datanya muncul lagi. “Karena merasa tidak transaksi tiga bulan, mereka mengira tidak dapat lagi,” katanya.

Dinas Sosial dikatakannya sudah bersurat ke kepala desa dua hari lalu dan mencari nama-nama sesuai data dari pusat untuk ditindaklanjuti.

Baca juga :  Babi Mati Mendadak, Peternak di Biluk Poh Kangin, Jembrana, Waswas

“Warung juga ada di desa itu sendiri. Bisa ambil bahan makanan sampai 3 bulan. Akhir Oktober tidak  ada lagi  transaksi. Oktober ini KPM akan dapat 2 bulan termasuk PPKM. Jadi ambilnya bulan November dapat dua bulan Rp 400 ribu. Ini sesuai proses lama dengan gesek kartu di E-warung untuk menghindari blokir,” jelasnya.

Untuk pendistribusian dilaksanakan dari bank ke E-warung. “Dinas hanya memantau saja. Karena  transaksi dari bank, E-warung dan  KPM. Dan pendamping membantu ke bank untuk membuka blokir. Kemudian desa membantu mereka  yang tidak  punya kendaraan dan  disabilitas. Penentuan data dari pusat memang ada usulan dari kita, setelah dari pusat dievaluasi lagi. Kadang-kadang memang data lama muncul lagi. Karena penentuan dari pusat, jadi kita tidak bisa kontrol,” katanya. (120)

Baca juga :  Sidak ke Gilimanuk, Pangdam Tegaskan Ini

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini