Pileg dan Pilgub 2024 Perlu Biaya Besar, Gubernur Koster Apresiasi DPRD Rancang Pembentukan Dana Cdangan

koster1
Gubernur Bali Wayan Koster

Sumerta Klod, DenPost.id

Gubernur Bali Wayan Koster mengapresiasi inisiatif DPRD Bali yang menyusun Rancangan Peraturan Paerah (Ranperda) Provinsi Bali tentang pembentukan dana cadangan untuk Pemilihan Umum Legislatif, Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Tahun 2024 mendatang.

Pileg dan Pilgub serentak itu, menurutnya, membutuhkan dana cukup besar dan tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Saat rapat paripurna ke-31 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021, Senin (25/10/2021),  Gubernur menyebut bahwa secara substansi, pihaknya menyetujui pembentukan raperda tersebut. Hal itu karena besaran dana cadangan yang direncanakan tahun 2022 senilai Rp 100 miliar, dilanjutkan tahun 2023 sebesar Rp 150 miliar.

“Yang selanjutnya untuk kebutuhan riil biaya Pemilu Legislatif dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tahun 2024 yang dihitung secara cermat bersama KPU, Bawaslu, Polda Bali, Korem, dan pihak terkait lainnya,” tegas Koster.

Baca juga :  Polisi Tunggu Hasil Lab WNA yang Tewas di Atas Motor

Sedangkana pandangan umum fraksi yang dibacakan I Kade Darma Susila menyatakan  terbitnya PP No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri No.77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, maka perda sebelumnya jadi tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan saat ini, sehingga perlu diganti.

“Disusunnya perda ini bertujuan mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik, transparan, akuntabel, dan partisipatif, sesuai visi pembangunan daerah Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, dapat diwujudkan,” tegas Darma Susila.

Baca juga :  Divonis 14 Bulan Penjara, Jerinx Nyatakan Pikir-pikir

 

Sebagaimana amanat undang-undang dan peraturan pemerintah, maka dalam pengelolaan keuangan daerah ini, perlu koordinasi yang baik antara Gubernur Bali dengan jajarannya bersama DPRD Bali.

“Penjelasan tentang belanja tak terduga, keadaan darurat dan keperluan yang mendesak, termasuk penjabarannya, nanti secara lebih teknis dalam pergub, sehingga lebih antisipatif dan responsif pada kondisi-kondisi force majeure (keadaan memaksa/overmacht) dalam tata kelola keuangan daerah seperti pada masa pandemi covid-19 ini,” tutupnya. (wir)

Baca juga :  Usai Upacara Tiga Bulanan, 115 Warga Magatelu Diisolasi

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini