Langgar Perda, Tim Yustisi Bongkar Kanopi

picsart 11 01 08.03.04
BONGKAR KANOPI - Bangunan kanopi yang dinilai melanggar perda, saat dibongkar tim Yustisi.

Legian, DENPOST.id

Bangunan kanopi di Jalan Dewi Sri, Legian, Senin (1/11/2021) dibongkar jajaran tim Yustisi Pemkab Badung. Pembongkaran dilakukan karena bangunan bersangkutan dinyatakan telah melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Ketua Tim Yustisi Kabupaten Badung yang juga Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung, IGAK Suryanegara memimpin langsung eksekusi tersebut.

Menurut Suryanegara, sesungguhnya dugaan pelanggaran berawal sejak 19 Februari 2021. Ketika itu, pihaknya menemukan ada pembangunan tambahan berupa kanopi yang peruntukannya sebagai tempat penerimaan tamu di sebuah usaha Jalan Dewi Sri, Legian.

Saat dilayangkan surat panggilan Nomor: 640/53/I/PPNS/Sat.Pol.PP pemilik hadir dan menandatangani surat pernyataan kesiapan untuk mengurus perizinan atas penambahan bangunan kanopi dimaksud. Saat dilakukan rapat koordinasi dan klarifikasi di DPMPTSP, perwakilan usaha mengakui adanya penambahan bangunan baru dari induk bangunan ber-IMB Nomor 681 Tahun 2002 sekaligus menyatakan siap untuk melakukan pembongkaran sendiri.

Baca juga :  Divara Band Punk Rock Bali Rilis Single "Maafkan Beli"

Proses dari pelayangan Surat Teguran I pada, 30 Agustus 2021, dan Surat Teguran II pada, 9 September 2021. Namun setelah itu, pihak usaha menyampaikan permohonan penundaan sanksi atas pelanggaran dilakukan sembari menunggu penyesuaian izin yang kabarnya sedang berproses. Namun dari hasil rapat klarifikasi pada, 18 Oktober 2021, pengajuan perizinan tersebut dipastikan telah ditolak atas pertimbangan dokumen yang tidak lengkap dan anggapan bangunan kanopi yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan dunia usaha dan masyarakat.

Baca juga :  Sempat Mengeluh Sakit Dada, Pria Asal Sukoharjo Ditemukan Tewas

Akhirnya Satpol PP Badung kembali melayangkan Surat Teguran III pada 25 Oktober 2021. Surat ini sekaligus mengultimatum agar dilakukan pembongkaran sendiri hingga akhirnya surat undangan dilayangkan ke berbagai pihak terkait pada, 28 Oktober 2021, untuk hadir dalam kegiatan eksekusi yang dijadwalkan terlaksana pada, 1 November 2021.

“Pihak bersangkutan memang sempat mengajukan permohonan penundaan kembali. Namun bagi kami penundaan ini sudah berlangsung cukup lama. Kami sudah memberikan kesempatan, tapi pembongkaran sendiri ternyata tidak juga dilakukan,” tegas Suryanegara sembari memastikan yang dilakukan tersebut sudah sesuai mekanisme berlaku. (113)

Baca juga :  Kejaksaan Tagih Denda dan Uang Pengganti Candra

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini