Gubernur Koster Ingatkan Warga Sumberklampok Jangan Gadaikan Lahan

kosterku
PEROLEH KEPASTIAN - - Gubernur Bali Wayan Koster bersama salah seorang warga Sumberklampok, Gerokgak, Buleleng, yang mentato tubuhnya dengan gambar sertifikat setelah memperoleh kepastian atas lahan setempat. (DenPost/ist)

Buleleng, DenPost

Setelah resmi bersertifikat, lahan-lahan milik warga di Desa Sumberklampok, Gerokgak, Buleleng, diharapkan dijaga dengan baik. Hal itu diungkapkan Gubernur Bali Wayan Koster saat hadir dalam acara doa syukur bersama atas terbitnya retribusi lahan bekas HGU kepada masyarakat Sumberklampok di Wantilan Pura Perjuangan, desa setempat, Minggu (7/11/2021).

“Jangan digadaikan. Buat lahan tersebut jadi produktif memberikan kesejahteraan,” tegas Gubernur Koster.

Persoalan tanah di Sumberklampok ini terjadi bertahun-tahun hingga enam periode kepemimpinan gubernur di Bali. Masyarakat desa setempat pun sekian kali berjuang ke tingkat pemda hingga pemerintah pusat. Gubernur Koster menceritakan bahwa sekitar Agustus tahun 2019, Kepala Desa, Bandesa Adat, dan tokoh masyarakat Desa Sumberklampok audiensi kepadanya untuk menyampaikan aspirasi dan keluh-kesah warga yang menginginkan agar tanah setempat dapat dimohonkan menjadi hak milik dengan diterbitkannya sertifikat hak atas tanah itu. “Pada kesempatan audiensi tersebut, saya mempertimbangkan aspirasi warga tersebut dan minta waktu untuk mempelajari sejarah serta fakta tanah di Desa Sumberklampok,” tegas Koster.

Setelah mempelajari dokumen riwayat tanah dan melakukan pembahasan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali, maka dipertimbangkanlah permohonan warga untuk memperoleh hak atas tanah yang mereka tempati dan digarap melalui kebijakan Reforma Agraria. Ada pun yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh Gubernur Koster pertama: secara faktual warga telah menempati/menggarap tanah secara turun-temurun  sejak tahun 1923. Kedua: warga berjuang untuk memperoleh hak atas tanah yang ditempati/digarap sejak tahun 1960. Ketiga: secara faktual telah terbentuk Desa Adat Sumberklampok sejak tahun 1930. Keempat: secara faktual telah terbentuk Desa Dinas Desa Sumberklampok sejak tahun 1967 kemudian menjadi desa dinas yang devinitif tahun 2000.

Baca juga :  Usai Karantina, 140 Orang PMI asal Buleleng Pulkam

Gubernur Koster kemudian mengundang Kepala Desa, Bandesa Adat, dan tokoh masyarakat Desa Sumberklampok (Tim Sembilan) untuk bertemu guna membahas komposisi pembagian tanah antara Pemprov Bali dengan warga. “Setelah melalui diskusi yang mendalam, saya menyepakati komposisi pembagian yang diinginkan warga yaitu sebesar 30% (154,23 hektar) untuk Pemprov Bali sebesar 70% (359,87 hektar) untuk pihak warga (dari total tanah garapan saja seluas 514,10 hektar),” terang alumnus ITB, Bandung, ini.

Baca juga :  Desa Wisata Bahari Kalibukbuk Terima Bantuan dari KKP RI

Dengan demikian, menurut Gubernur Koster, warga memperoleh tanah dengan total luas 458,70 hektar atau sekitar 74,84% (terdiri dari tempat tinggal seluas 65,55 hektar, fasilitas umum dan jalan seluas 33,28 hektar, serta tanah garapan seluas 359,87 hektar).  “Menurut hemat saya, kebijakan ini merupakan keputusan yang sangat arif dan bijaksana dengan menunjukkan keberpihakan penuh pada pwarga Desa Sumberklampok,” beber Gubernur.

Menurutnya, proses pensertifikatan lahan bagi warga Sumberklampok mendapat atensi besar pemerintah pusat terutama Kementerian Agraria dan Rata Ruang/BPN. “Pak menteri langsung datang ke lapangan. Kepala KSP, Bapak Moeldoko, juga menaruh perhatian karena penerbitan sertifikat di Sumberklampok ini termasuk yang terbanyak di Indonesia dan konfliknya berjalan lama sekali. Penyelesaian masalah tanah ini sejalan pula dengan Reforma Agraria yang dijalankan pemerintah,” tandas Gubernur.

Baca juga :  Dilaporkan Setubuhi ABG, Bapak Satu Anak Dipolisikan

Perbekel Desa Sumberklampok I Wayan Sawitrayasa mengatakan terselesaikannya masalah tanah warga Sumberklampok merupakan momen bersejarah bagi warga, dan akan dikenang hingga anak-cucu nanti. “Ini juga bukti nyata Bapak Gubernur Wayan Koster yang benar-benar bekerja untuk rakyat. Fokus, tulus, dan lurus,” tambahnya.

Doa syukur bersama dilaksanakan secara agama Hindu dan Islam yang dijalankan secara toleransi dan berdampingan. Upacara secara agama Hindu di-puput Ida Pandita Mpu Putra Dwija Sharma Seraya dari Griya Taman Cakra Wijaya Sandhi, Pemuteran.  Acara tersebut juga ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Gubernur Wayan Koster. (bin/wir)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini