Komunikasi Tersumbat Bisa Picu Kekerasan Terhadap Perempuan

gender 1
WEBINAR - Tuani Marpaung, dari LBH Apik Jakarta saat memberikan pemaparan dalam webinar Rutgers Indonesia yang mengangkat tema “ Kekerasan Berbasis Gender dan Seksual”.

KASUS kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan masih marak terjadi meski sudah ada payung hukum yang melindungi. Apalagi di masa pandemi Covid-19 ini. Laporan tindak kekerasan terhadap perempuan baik yang masuk ke ranah kepolisian maupun ke sejumlah lembaga-lembaga swadaya masyarakat di sejumlah daerah justru mengalami kenaikan.

Catatan Tahunan (Catahu) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam laporan yang diunggah di Ruang Belajar Rutgers mencatat jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2020 sebanyak 299.911 kasus di seluruh Indonesia. Data ini dihimpun dari 3 sumber yakni  Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama, Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan, Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) dan satu unit yang sengaja dibentuk Komnas Perempuan untuk menerima pengaduan langsung korban.

Berdasarkan data-data yang terkumpul dari lembaga layanan mitra Komnas Perempuan, sebanyak 8.234 kasus dilaporkan terjadi pada tahun 2020. Dari laporan tersebut, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol adalah di ranah pribadi atau privat, yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan relasi personal sebanyak 79% (6.480 kasus). Rinciannya, kekerasan terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama yakni 3.221 kasus (49%), disusul kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus (20%),  berikutnya kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus (14%), sisanya adalah kekerasan oleh mantan suami, mantan pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga.

Salah seorang Komisioner Komnas Perempuan, Veryanto Sitohang mengatakan, kekerasan yang dialami perempuan bisa berbentuk kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Dipaparkannya, kekerasan fisik adalah segala tindakan yang menyasar atau ditujukan untuk menyakiti tubuh atau fisik perempuan, misalnya memukul, menampar, menendang, mencekik dan lain sebagainya. Sedangkan kekerasan psikis merupakan tindakan yang menyasar atau ditujukan untuk menyakiti psikis perempuan misalnya memaki, menghina dan sebagainya.

Aksi kekerasan yang juga kerap dialami kaum perempuan yakni kekerasan seksual. Menurut Veryanto, tindakan ini ditujukan untuk menyakiti atau merusak organ-organ seksual perempuan ataupun mengarah pada penghinaan seksualitas perempuan.

Belakangan, lanjut Veryanto, kasus kekerasan terhadap perempuan kian marak. Baik yang terjadi di lingkup rumah tangga, maupun di ruang-ruang publik. Sayangnya tidak semua kasus mendapat penanganan sesuai undang-undang yang berlaku yang pada akhirnya semakin merugikan pihak korban. Dikatakannya, dalam beberapa kasus korban ada yang dilarang melaporkan kasusnya ke pihak berwajib. Biasanya hal ini karena kasus tersebut dianggap aib dan ada juga karena intimidasi pelaku.

“Dalam kasus kekerasan seksual (KS) misalnya, tidak semua tindak kekerasan seksual yang dialami perempuan dikenali sebagai tindak pidana. Alat dan proses pembuktian yang diatur dalam KUHAP kerap menyulitkan korban. Bahkan, korban seringkali disalahkan dan distigma oleh aparat penegak hukum atas kasus yang dialaminya,” katanya saat menjadi narasumber dalam webinar bertajuk “Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak” yang digelar Rutgers Indonesia beberapa waktu lalu.

Baca juga :  Tampil di UN Compact Leader Summit, BRI Jabarkan Strategi Kembangkan UMKM

Dalam beberapa kasus, lanjut Veryanto, korban juga seringkali tidak mendapat pendampingan karena tidak diatur dalam KUHAP. Kendala-kendala seperti inilah yang terkadang membuat korban semakin disudutkan, sehingga banyak korban yang memilih tidak melapor.

Veryanto berharap, kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan bisa mendapat perhatian lebih dari para pemangku kebijakan khususnya aparat penegak hukum, sehingga negara bisa memberikan keadilan bagi korban dan memberikan efek jera bagi pelaku.

Senada dengan Veryanto, Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Bali, Luh Putu Anggreni, S.H., juga berharap ada atensi khusus dari semua pihak atas kasus-kasus kekerasan yang menimpa kaum perempuan. Namun begitu Anggreni menilai, tidak semua kasus kekerasan terhadap perempuan selesai secara hukum. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) misalnya. Anggreni mengaku banyak menemukan kasus-kasus KDRT yang masuk ke ranah hukum justru tidak mendapat kepastian karena penanganannya yang berlarut-larut.

anggreni 1
Luh Putu Anggreni, S.H.

Menilik dari munculnya kasus-kasus KDRT, Anggreni menilai relasi yang tidak seimbang dalam hubungan suami-istri dan komunikasi yang tersumbat memang rentan memicu terjadinya aksi kekerasan. Baik itu kekerasan fisik maupun verbal. Menurutnya, perlu ada penghargaan dari masing-masing individu, sehingga tercipta relasi yang setara. Salah satu caranya adalah dengan membuka ruang komunikasi.

“Masalah dalam rumah tangga kan banyak pemicunya, bisa karena faktor ekonomi, sosial, maupun budaya. Nah, kalau ini tidak dikomunikasikan dengan baik oleh para pihak, istri maupun suami, apalagi ada relasi tidak seimbang antara suami dan istri maka berpotensi menyebabkan masalah dan kekerasan dalam rumah tangga,” ujar Ketua Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) Kota Denpasar itu, beberapa waktu lalu.

Untuk itu, lanjut Anggreni, kedua belah pihak penting sama-sama memperhatikan komunikasi-komunikasi yang selama ini mandek, baik itu dengan membicarakan baik-baik atau melalui bantuan pihak lain untuk menjembatani, sehingga tindak sampai terjadi kekerasan. “Komunikasi ini sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan. Bagaimana menkonseling pasangan agar terjadi relasi yang setara, walaupun pasti akan terjadi perdebatan di dalamnya, tetapi ini lebih baik daripada belum apa-apa sudah berurusan ke ranah hukum,” katanya.

Baca juga :  Holding Ultra Mikro Bantu Percepat Pemulihan Pelaku Usaha

Lebih lanjut dikatakan Anggreni, dampak dari kekerasan dalam rumah tangga sangat kompleks. Tidak hanya berimbas pada renggangnya hubungan dua manusia, tetapi juga melebar ke masalah lain. “Dari KDRT bisa memicu perceraian, kemudian dari perceraian bisa menyebabkan masalah perebutan hak asuh anak. Jadi dampaknya sangat luas, bisa berdampak fisik maupaun psikis. Kalau bisa dicegah dari awal, memang sebaiknya dicegah. Kembali lagi ke masalah komunikasi,” katanya.

Selain komunikasi antara suami dan istri, kepedulian lingkungan sekitar untuk mencegah terjadinya aksi kekerasan terhadap perempuan juga penting. Di Denpasar, kata Anggreni, sedang digerakkan aktivis desa dalam Program Desa Ramah Perempuan Peduli Anak. “Ini program yang digagas dua kementerian yakni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Salah satu harapan dari program ini adalah memfasilitasi kasus-kasus yang dialami perempuan dan anak salah satunya KDRT. Para perempuan yang menjadi korban KDRT bisa melapor ke pihak desa atau aktivis desa untuk difasilitasi atau dimediasi, sebelum memutuskan melapor ke kepolisian,” paparnya.

Melalui aktivis desa ini pula, kata Anggreni, perempuan-perempuan yang sedang menghadapi masalah dalam rumah tangga bisa dikonseling, sehingga tidak sampai terjadi aksi KDRT.

Selain dalam hubungan rumah tangga, kasus kekerasan terhadap perempuan juga berpotensi terjadi di lingkungan kerja atau di ruang-ruang publik. Terhadap persoalan ini, Anggreni menilai komunikasi memang tidak bisa sepenuhnya menjadi solusi. Apalagi jika pihak korban berada di bawah tekanan atau diintimidasi karena adanya relasi kuasa. “Misalnya kasus pelecehan seksual oleh atasan terhadap bawahan. Kadang-kadang korban kan takut melapor karena pelakunya adalah atasannya. Korban khawatir jika melapor bisa mengancam kelangsungan karirnya di perusahaan. Memang ada beberapa pilihan solusi misalnya mengajukan permohonan pemindahan ke divisi lain agar tidak ada kontak lagi dengan pelaku. Tapi, jika dengan cara bicara baik-baik tidak bisa diselesaikan, dalam kasus seperti ini memang perlu keberanian dari korban untuk bicara. Apalagi jika ditemukan unsur pidana, bisa itu dilaporkan ke aparat penegak hukum,” ujarnya.

Sementara itu, Tuani Marpaung, dari LBH Apik Jakarta, dalam webinar Rutgers Indonesia yang mengangkat tema “ Kekerasan Berbasis Gender dan Seksual” menjelaskan, kekerasan berbasis gender adalah setiap perbuatan yang dilakukan terhadap perempuan yang menyebabkan penderitaan atau membahayakan secara fisik, ekonomi, seksual dan psikologis. Termasuk juga tindakan ancaman, paksaan, penghapusan kemerdekaan, baik terjadi di lingkungan publik maupun pribadi.

Baca juga :  Ini Strategi Utama BRI Dukung Percepatan Pengembangan Pasar Uang

Dikatakannya, kekerasan berbasis gender terdiri dari empat bentuk meliputi kekerasan fisik, seksual, psikologis dan ekonomi. Menurutnya, tindak kekerasan ini sudah pasti menimbulkan dampak fisik dan psikis pada korban. Dampak kesehatan fisik misalnya, korban bisa mengalami luka, memar infeksi, cacat permanen bahkan kematian. Sedangkan dampak psikologisnya bisa menimbulkan trauma, setres, depresi, gelisah, malu, dan kehilangan kepercayaan diri. “Kekerasan berbasis gender juga bisa berdampak pada ekonomi seperti tidak dapat bekerja, kehilangan pekerjaan/pendapatan dan kehilangan kesempatan untuk berprestasi di tempat kerja. Yang tak kalah serius adalah dampak sosial seperti terbatas gerak dan pergaulan, terhambat akses informasi dan sumber daya, kehilangan akses pendidikan, dikucilkan atau dihakimi masyarakat,” papar advokat muda ini.

Pengalaman dalam menangani beberapa kasus kekerasan berbasis gender, banyak tantangan yang dihadapi Tuani. Diungkapkannya, dalam beberapa kasus, beban pembuktian dibebankan kepada korban sehingga membuat proses hukum menjadi lama. “Tantangan lainnya, kadang-kadang beberapa oknum polisi menganggap hubungan seksual dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur kekerasan sehingga polisi berkali-kali menyarankan korban untuk mencabut laporan. Selain itu, biaya visum et psikiatrikum di beberapa wilayah di Indonesia yang masih cukup mahal dan terjadi kriminalisasi korban (dilaporkan balik). Masih banyak lagi tantangan lain. Biasanya, aparat penegak hukum cepat merespons kasus jika sudah terlanjur viral di media sosial. Padahal kondisi ini justru berdampak negatif bagi psikis korban dan korban rentan untuk dikriminalisasi,” katanya.

Untuk meminimalisir dampak pada korban dan melindungi hak-hak korban, Tuani mengatakan, beberapa terobosan sudah dilakukan. Seperti sidang secara dalam jaringan (online) bagi kasus kekerasan seksual anak, proses pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP) online dan layanan visum gratis yang sementara ini baru bisa dilakukan di wilayah DKI Jakarta.

Demi kepentingan korban pula, Tuani berharap peran serta media dalam melindungi hak-hak korban. Media diminta ditidak mengekspos identitas korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya korban kekerasan seksual. “Selain tidak menyebutkan identitas korban, media juga sebaiknya tidak menggunakan judul atau bahasa artikel yang menyudutkan korban, tidak menggunakan istilah-istilah yang tidak sensitif gender dan tidak menggunakan gambar/ilustrasi yang menampilkan kekerasan,” pungkasnya. (suryaningsih)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini