Sempat Jadi Temuan BPK, Eksekutif Minta APBD Badung Diturunkan

picsart 11 15 06.08.51
RAPAT KERJA - Rapat kerja (Raker) membahas Rancangan APBD Tahun 2022, antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung, dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin (15/11/2021)

Mangupura, DENPOST.id

Rapat kerja (Raker) membahas Rancangan APBD Tahun 2022 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung, dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berlangsung alot, Senin (15/11/2021). Hal tersebut, diakibatkan adanya silang pendapat yang terjadi di antara ke dua kubu di dalam menetapkan jumlah besaran pendapatan daerah.

Banggar ngotot agar pendapatan asli daerah (PAD) dinaikkan, di sisi lain TPAD justru minta agar pendapatan diturunkan dengan alasan PAD yang dipasang tahun-tahun sebelumnya tidak realistis dan menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, lantaran target pendapatan selalu nyaplir atau tidak tercapai.

Rapat Kerja yang dipimpin Ketua DPRD Badung, Putu Parwata didampingi Wakil Ketua II yang juga Koordinator Banggar, I Made Sunarta. Sementara TAPD dipimpin Ketuanya yang notabena Sekda Badung, I Wayan Adi Arnawa.

Adi Arnawa dalam pemaparannya menyatakan bahwa postur APBD 2022 sebelumnya disepakati Rp2,9 triliun lebih. Namun, dalam perjalanannya ada sejumlah perubahan, di antaranya pendapatan transfer dari dana bagi hasil yang awalnya dirancang Rp800 miliar turun sebesar Rp54 miliar. Selain itu, ada sejumlah pendapatan masuk pos lain.

Adi Arnawa menyebut penurunan ini otomatis membuat APBD juga ikut turun. Atas dasar itu, pihaknya mengusulkan agar APBD diturunkan menjadi Rp2,8 triliun lebih. “Pendapatan transfer kita turun, makanya kami usulkan pendapatan turun menjadi Rp2,8 triliun lebih (dari semula Rp2,9 triliun lebih-red)). Jadi, kegiatan yang 54 itu kita akan close (tutup) kan,” ujarnya.

Baca juga :  Kecewa KRBB Buyar, Nasdem Belum Bersikap

Meski pendapatan turun, Sekda Badung juga menyebut Bupati Giri Prasta tetap meminta agar dana Bantuan Tak Terduga (BTT) yang sudah dipasang sebelumnya tidak diutak-atik. “Tapi, perintah beliau (bupati-red) kepada saya dana BTT supaya diamankan. Untuk jaga-jaga siapa tahu kasus Covid-19 naik lagi dan ada kejadian tak diduga-duga di tahun 2022,” sambung Adi Arnawa.

Pihaknya pun mengakui ada sejumlah kegiatan yang harus dihapus akibat hal ini. “Kalau menaikkan target pendapatan sudah tidak mungkin. Kita sudah menjadi sorotan BPK karena target pendapatan tidak pernah tercapai dan banyak kegiatan yang tidak terealisasi 100 persen. Ini dianggap tidak baik, sehingga perlu ada penajaman. Untuk itu, kami tidak berani memasang target (pendapatan-red) terlalu muluk-muluk,” terangnya.

Pihaknya pun menilai angka Rp1,9 triliun yang dipasang sebelumnya dalam KUA/PPAS masih cukup tinggi. “Kosekuensi Rp1,9 triliun ini kami tidak berani. Sangat besar kemungkinan PAD kita jadi Rp1,8 triliun,” tegas Adi Arnawa.

Baca juga :  Masyarakat Pengelola Diminta Tetap Jaga Hutan Bali Barat

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III I Putu Alit Yandinata menyayangkan lantaran Banggar justru tidak diberikan draf rancangan terbaru terkait penurunan pendapatan ini. “Kalau kami tidak dapat draf rincinya, kami tidak paham. Kami harap apa yang disampaikan itu kami dapat (drafnya-red),” sentilnya.

Selain itu, pihaknya juga tidak sependapat apabila PAD diturunkan lagi. Pasalnya, sejak 14 Oktober lalu, kran pariwisata sudah dibuka oleh pusat. Ia optimis PAD Badung akan kembali naik. Terlebih di tahun 2022, akan ada sejumlah agenda besar yang dipastikan akan mendongkrak pariwisata Badung. Seperti KTT G-20 dan Super Bike di Sirkuit Mandalika Lombok. “Kami tidak sependapat, karena kami yakin PAD pasti naik di tahun 2022. Jadi, jangan samakan kondisi saat ini dengan 2022,” kata Alit Yandinata.

Pihaknya pun minta eksekuti dalam merancang target pendapatan memiliki parameter jelas. Tidak traumatic dengan kondisi Covid-19. “Menurut saya tingkatkan pendapatan. Saya kurang rasional juga sekarang (Rp2,9 triliun-red). Traumatik anggaran harus dihilangkan. Kami yakin 2022 meningkat. Dan kami harap RAPBD ini bisa diubah,” pinta politisi PDIP asal Dauh Yeh Cani Abiansemal ini.

Baca juga :  Maknai Galungan dan Kuningan di Masa Pandemi, Ketua Dewan Ajak Perteguh Swadharma Umat

Sementara Sekda Adi Arnawa kembali meyakinkan bahwa angka Rp1,8 triliun yang diusulkan itu, sudah realistis. Ia menyebut angka Rp1,9 triliun di tahun 2021, sudah tercapai. Pihaknya tidak ingin hal tersebut terulang di tahun 2021. Dibeberkan juga bahwa posisi PAD Badung sampai Oktober baru tercapai Rp 1,3 triliun. Sisa waktu dua bulan, sampai Desember diprediksi PAD hanya akan bertambah Rp269 miliar, sehingga PAD tahun 2021 hanya sebesar Rp1,6 triliun.

Meski eksekutif enggan menaikan PAD, Alit Yandinata ngotot PAD tetap dinaikan. Alasannya, pariwisata sudah akan kembali buka di tahun 2022. “Kalau turun Rp1,8 triliun, kami di dewan minta ditambah Rp40 miliar saja. Naikan segitu,” tutupnya.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi III I Nyoman Satria. Pihaknya sepakat APBD 2022 harus sehat. Pihaknya pun meyakini PAD akan bertambah seiring meningkatnya pendapatan dari BPHTB dan geliat pariwisata kedepan.

Sementara Ketua DPRD Badung, Putu Parwata mengakui bahwa raker Banggar dan TAPD belum ada titik temu. Pun demikian, pihaknya meyakini eksekutif masih bisa memaksimalkan pendapatan. (115)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini