DPRD Klungkung Minta Tak Ada Kebocoran Pendapatan Daerah

picsart 11 16 07.45.04
TERIMA RANPERDA - Ketua DPRD Klungkung, AA Gde Anom, saat menerima Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Ranperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dari Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, dalam sidang paripurna, Selasa (16/11/2021).

Semarapura, DENPOST.id

DPRD Klungkung bersama eksekutif membahas Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Ranperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dalam sidang paripurna, Selasa (16/11/2021). Sebelum disahkan, fraksi-fraksi di DPRD Klungkung pun memberi tanggapan melalui pandangan umum fraksi.

Seperti halnya fraksi PDIP melalui I Nengah Ary Priadnya. Fraksi PDIP menyoroti terkait besaran tarif retribusi parkir harian. Menurutnya, selama ini minibus/mikrobus angkutan pariwisata yang parkir di sebelah barat Pasar Semarapura, baik kendaraan pribadi justru sudah dikenai retribusi Rp5.000. Kondisi ini membuat Fraksi PDI Perjuangan menuntut penjelasan dari Bupati Suwirta.

Selanjutnya, pandangan umum Fraksi Nasdem yang dibacakan Wayan Mudayana mengkritisi Ranperda tentang retribusi merupakan Raperda yang dapat dikategorikaan sebagai peraturan yang membebani masyarakat secara langsung atau mengandung materi pembebanan kepada masyarakat akibat besaran tarif yang telah ditentukan.

Oleh karena itu, Fraksi Nasdem menilai perlu adanya kajian atau naskah akademik akan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah termasuk kajian akan pembebanan kepada masyarakat sangat penting, sehingga dapat digunakan menjadi dasar atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012.

Baca juga :  Kasus Covid-19 Melandai, Klungkung Masuk Zona Ini

“Dalam pelaksanaan pengelolaan parkir perlunya one gate system dan terkait dengan petugas pemungut parkir agar diatur dengan jelas regulasinya untuk menghindari adanya kebocoran pendapatan daerah dari parkir,” usulnya.

Sementara Fraksi Gerindra melalui I Made Wibawa merekomendasikan pemerintah menggunakan tolgate di setiap masuk tempat parkir, baik itu pasar, terminal dan parkir khusus. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kebocoran pendapatan.

Di lain sisi, Fraksi Persatuan Demokrat dalam pandangan umum yang dibacakan I Made Jana mengapresiasi Ranperda tentang Persetujuan Bangunan Gedung. Menurutnya, Ranperda ini bukan saja sebagai fungsi pengendalian, kelayakan dan ketertiban bangunan gedung, tetapi juga  berkaitan dengan peningkatan PAD.

Dari aspek pengendalian, diharapkan setiap bangunan gedung sesuai standar, baik posisi dan estetikanya maupun struktur dan dampaknya terhadap lingkungan. Begitu pula dari aspek pendapatan,  diharapkan berkontribusi terhadap pembiayaan pembanguan Kabupaten Klungkung.

Sementara pandangan umum Fraksi Hanura yang disampaikan Luh Andriani fokus terhadap Ranperda tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. Fraksi Hanura menilai perlu dilakukan peninjauan  tarif retribusi tempat khusus parkir yang sudah rancangan. Mengingat, besaran tarif tersebut disusun di tengah situasi perekonomian daerah yang belum pulih akibat pandemi Covid-19.

Baca juga :  Pasar Manuver Gilimanuk "Nganggur"

“Apakah secara sosiologis sudah mempertimbangkan kondisi saat ini?,” tanyanya.

Terakhir Fraksi Golkar, dalam pandangan umum fraksinya yang dibacakan oleh I Kadek Wirya Sumardika berpendapat bahwa kedua Ranperda ini memang harus segera dilakukan penyesuaian, mengingat perkembangan situasi dan kondisi di lapangan. Terkait parkir,  jumlah angkutan dari luar daerah yang membawa dan mengambil barang ke pasar Klungkung mengalami peningkatan, sehingga segera pemerintah saerah perlu menyediakan lokasi khusus parkir guna menghindari kesembrautan.

“Mengenai rancangan peraturan daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, kami Fraksi Golkar menekankan kepada saudara bupati agar segera melakukan penyesuaian pengaturan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan  menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung,” ujarnya

Sebelumnya, Bupati I Nyoman Suwirta menjelaskan
Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Restribusi Tempat Khusus Parkir diajukan dalam rangka meningkatkan pelayanan fasilitas parkir pada tempat khusus parkir dengan penyediaan tempat parkir harian yang disediakan bagi pengguna layanan parkir yang membutuhkan.

Baca juga :  Komisi III DPRD Klungkung Minta Dokter Pungli Dimutasi

Penyediaan fasilitas tempat parkir harian tersebut, memberikan potensi bagi pendapatan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang pembangunan daerah melalui retribusi parkir. Berdasar rancangan, rencananya setiap kendaraan yang ‘menginap’ di terminal akan dikenai retribusi harian. Dengan pengaturan, untuk alat berat dikenaiRp20.000/hari, tronton Rp20.000/hari,
bus/truk dan yang sejenis Rp20.000/hari
mini bus/mikrobus angkutan pariwisataRp10.000/hari, sedan/jeep/mikrolet/
mikrobus/pick up dan yang sejenisRp10.000/hari, dan sepeda motor Rp5.000/hari.

Sementara terkait Ranperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, Bupati Suwirta menjabarkan,  Ranperda tersebut disusun untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. Di samping juga dalam upaya untuk meningkatkan peran dan fungsi pemerintah daerah dalam memberikan kemanfaatan umum serta pemberian layanan kepada masyarakat, khususnya pada  pelayanan persetujuan bangunan gedung. Harapannya, terwujud penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib. Baik, secara administratif maupun secara teknis agar terwujud bangunan gedung yang fungsional, andal yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pengguna, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya. (c/119)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini