Diduga Serobot Lahan Adat, Rektor Unud Dilaporkan ke Bareskrim Polri

unudku
PERIKSA TANAH - Polisi saat turun memeriksa tanah yang diklaim milik Unud di Bukit, Jimbaran, Kutsel, beberapa waktu lalu. (DenPost.id/ist)

Kereneng, DenPost

Seorang warga Kelurahan Jimbaran, Kuta Selatan (Kutsel), Badung, I Nyoman Suastika, melaporkan Rektor Universitas Udayana (Unud) Prof.Dr.Ir.I Nyoman Gde Antara, M.Eng. IPU, ke Bareskrim Polri. Laporan yang kini masuk tahap penyidikan itu, merupakan buntut dari perkara sengketa tanah seluas 27.600 meter persegi di Banjar Mekar Sari Simpangan di Jalan Denpasar-Uluwatu, Kelurahan Jimbaran.

I Nyoman Suastika, melalui kuasa hukumnya Komang Sutrisna, mengatakan laporan tersebut dilayangkan ke Mabes Polri pada 15 September 2021. Laporan itu dilakukan Sustika setelah dia kalah dalam perkara perdata pada objek yang sama di Mahkamah Agung (MA). Pelapor hanya menang pada tingkat kasasi. “Terlapor (Rektor Unud) dilaporkan atas dugaan tindak pidana penyerobotan tanah, dugaan tindak pidana pemalsuan surat, dan dugaan tindak pidana pemalsuan surat otentik. Dokumen-dokumen inilah saah satu yang membuat Unud menang,” ungkapnya, Kamis (18/11/2021).

Komang Sutrisna menambahkan alasan perkara perdata itu dibawa ke pidana, karena terlapor maupun pelapor sama-sama tidak punya sertifikat. Nyoman Suastika, selaku ahli waris tanah, tak bisa mengurus sertifikat karena mengaku selalu dihalang-halangi pihak Unud. Meski tak punya sertifikat, Nyoman Suastika punya bukti berupa pipil No.514, persil 137, kelas V seluas 27.600 meter persegi, dan SPPT PBB No.51.03.050.004.043-0003.0 tahun 2004. Dalam data leter C di Kelurahan Jimbaran, persil 137 ada dalam peta klasiran tahun 1948 dan bukan tanah negara, namun tanah hak milik adat yang dibagikan kepada masyarakat. “Unud menghalang-halangi klien saya untuk mengurus sertifikat menggunakan dasar surat pernyataan alas hak tahun 1982,” tegas Komang Sutrisna.

Surat alas hak itu tidak diketahui Nyoman Suastika (pelapor). Surat itu dikirim ke Pusinafis Bareskrim Polri. Hasil pemeriksaan ternyata cap jempol pada surat itu non-identik dengan cap jempol I Wayan Pulir yang bapak dari Nyoman Suastika.  “Patut diduga surat itu palsu. Ini menunjukkan sejak dulu Unud diduga melakukan pemalsuan. Katanya itu tanah negara padahal tanah itu milik adat. Klien saya pun menjadikan itu sebagai salah satu bukti dalam laporan ke Bareskrim Polri. Satu langka lagi akan ada tersangka,” tuturnya.

Baca juga :  Menganggur Pascadibui, Pemuda Satroni Kos-kosan di Denpasar

Meski proses pencarian keadilan oleh pelapor belum berhenti, pihak Unud sudah membangun pagar tembok. Komang Sutrisna menilai langkah Unud membangun pagar tembok itu adalah cara yang tak patut dilakukan. “Unud sudah bagun pagar tembok, padahal tidak punya sertifikat. Saya sudah layangkan somasi ke Unud bahwa kami masih mencari keadilan,” bebernya.

Dalam tahapan penyidikan ini, Sutrisna mengungkapkan, Nyoman Suastika beserta ibunya, Ni Wayan Kepreg, telah diperiksa polisi pada Selasa (16/11) lalu. Pada hari yang sama, tiga warga lain juga diperiksa dan sudah dibuatkan berita acara pemeriksaan (BAP). Berikutnya pada Rabu (17/11), polisi juga memeriksa Kepala Lingkungan (Kaling) Banjar Mekar Sari Simpangan, Lurah Jimbaran, dan Jro Bendesa Adat Jimbaran.

Baca juga :  Produktif Saat Pandemi, TP PKK Rajin Penyuluhan Protokol Kesehatan

‘’Informasi dari penyidik, pihak Unud juga telah diperiksa dan telah di-BAP pada Rabu (17/11). Semua pemeriksaan dilaksanakan di Polda Bali,’’ tandas Komang Sutrisna.

Sedangkan Unud dalam keterangan pers yang diterima DenPost, Kamis kemarin,  menyebut bahwa pihaknya memenuhi undangan interview Bareskrim Polri pada 27 September 2021. Interview ini diwakili Dewa Ari, selaku Koordinator Barang Milik Negara (BMN) Unud, yang didampingi Tim Hukum Unud.

Dewa Ari hadir untuk memberikan keterangan kepada Bareskrim dengan berbekal segenap dokumen resmi yang berkaitan dengan kasus hukum yang dihadapi pihak Unud. Dokumen itu berisi awal pembebasan lahan oleh panitia selaku tim pembebasan lahan tahun 1982, termasuk dokumen putusan pengadilan dari tingkat Pengadilan Negeri (PN) Denpasar hingga peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA), serta berita acara restitusi (pemulihan hak) dari PN Denpasar dengan Penetapan No.46/Eks/2020/PN.Dps jo Nomor; 463/PDT.G/2011/PN.Dps tertanggal 3 Januari 2021.

Baca juga :  Rabu, 54 Orang Positif Covid-19 dan Dua Pasien Meninggal di Denpasar

Tanah yang disengkatakan tersebut dipulihkan kembali pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku pemegang hak. “Terkait laporan I Nyoman Sustika ke Bareskrim, yang mengaku selaku ahli waris dari (I Pulir alm). I Pulir tersebut adalah orang yang semasa hidupnya tahun 1982 selaku pihak yang sah untuk memerima ganti kerugian ketika itu. Pihak

Unud didudukkan selaku terlapor dalam kasus sebagaimana yang dituduhkan itu.

Atas laporan itu, pihak Unud menghadiri panggilan Bareskrim untuk kepentingan pemeriksaan, dengan menunjukkan bukti bukti formal dari Panitia Pembebasan Lahan tahun 1982 seperti bukti pembebasan tanah tahap I, tahap III dan tahap IV

(asli). Kemudian menyerahkan fotokopi asli dokumen ke pihak Bareskrim guna keperluan penyelidikan,” ungkap Dewa Ari, Rabu (29/9).

Dia menambahkan bahwa terdapat dokumen resmi milik Unud yang menunjukkan bahwa objek tanah yang dimaksud dalam kasus hukum yang berjalan ini adalah Kemenkeu selaku pemilik dan murni diperuntukan guna pengembangan sarana-prasarana pembelajaran di Unud sesuai program pemerintah tahun 1980-an. (yan)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini