Empat Ranperda Mulai Dibahas Pansus DPRD Denpasar

picsart 11 22 08.00.15
RAPAT PANSUS - Ketua Pansus XX I Nyoman Gede Sumara Putra didampingi Wakilnya Agus Wirajaya, saat memimpin rapat intern membahas ranperda tentang retribusi persetujuan bangunan gedung, Senin (22/11/2021).

Dangri, DENPOST.id

DPRD Kota Denpasar melalui Panitia Khusus (Pansus) XX, XXI dan XXII, Senin (22/11/2021), mulai membahas empat ranperda. Antara lain, ranperda tentang retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG), yang dibahas Pansus XX dipimpin Ketuanya I Nyoman Gede Sumara Putra.

Kemudian ranperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, yang dibahas Pansus XXI dipimpin Ketuanya IB Ketut Wirajaya. Sedangkan Pansus XXII yang dipimpin Ketuanya Luh Putu Mamas Lestari membahas dua ranperda, yakni tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta ranperda tentang rencana penggunaan tenaga asing (RPTKA).

Pembahasan ini dilakukan sejalan dengan diberlakukannya peraturan pemerintah dan Undang-undang yang baru. Seperti ranperda tentang retribusi persetujuan bangunan gedung ini sejalan dengan pemberlakukan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ranperda retribusi persetujuan bangunan gedung merupakan perubahan terhadap retribusi izin mendirikan bangunan (IMB).

Ketua Pansus XX Nyoman Gede Sumara Putra mengungkapkan ranperda ini tindaklanjut dari keluarnya UU tentang Cipta Kerja. Sejumlah persoalan yang ada dalam ranperda ini akan ditindaklanjuti dengan rapat kerja dengan pihak eksekutif. Persoalan yang mendasar bagi jajaran Pansus XX ini, yakni munculnya retribusi sertifikat layak fungsi (SLF). Munculnya retribusi ini dikhawatirkan akan membebani masyarakat, karena dalam membangun gedung sudah ada retribusi PBG.

Baca juga :  Jelang Nataru, Wisata Bahari Sepi Kunjungan

Terlebih, dalam proses keluarnya SLF tersebut juga masih perlu penjelasan dari eksekutif. “Kita akan pertanyakan nanti munculnya SLF ini, apakah dasar hukumnya, serta apa yang menjadi acuannya,” ujar sejumlah anggota Pansus XX, seperti Eko Supriadi, Ketut Suteja Kumara dan Wayan Suadi Putra.

Anggota Pansus XX AA Susruta Ngurah Putra mengatakan SLF ini mengacu pada UU No. 11 tahun 2020. Namun, dalam UU tentang retribusi daerah tidak ada ketentuan tentang SLF ini. “Nanti ini menjadi bahan pertanyaan dari pansus,” ujarnya.

Baca juga :  Bangun Fasilitas Melasti Terbesar di Bali, Segini Dana yang Digunakan

Eko Supriadi menambahkan, retribusi SLF ini diprediksi akan lebih besar nilainya dari retribusi PBG, karena juga akan ada banyak komponen yang menentukan, salah satunya luasan bangunan. “Ini akan menjadi beban baru dalam membangun gedung,’’ katanya.

Sementara itu, dalam pembahasan ranperda tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta ranperda tentang RPTKA, juga merupakan penyesuaian terhadap pemberlakuan aturan baru. Seperti ranperda RPTKA merupakan perubahan atas Perda tentang izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA). (105)

Baca juga :  700 Paket Sembako Sasar Nusa Penida

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini