Guru di Badung Pertanyakan Transparansi Pengunaan Iuran

picsart 11 25 07.09.36
Anggota PGRI Kabupaten Badung, Drs. I Made Wardana.

Mangupura, DENPOST.id

Pungutan iuran para guru di Kabupaten Badung, mulai dipertanyakan anggota PGRI Badung. Bahkan saat hari Guru, Kamis (25/11/2021), salah satu anggota PGRI Kabupaten Badung, Drs. I Made Wardana mempertanyakan transparansi dan program pengurus PGRI Badung dalam menjalankan segala programnya.

Menurut Wardana yang juga seorang guru di SMA Negeri 1 Kuta Utara, dalam rangka hari Guru Nasional dan HUT ke-76 PGRI, pengurus PGRI diharapkan introspeksi diri dalam rangka melaksanakan tugas. “Yang saya ketahui di Kabupaten Badung , PGRI belum melakukan kegiatan secara maksimal bagaimana melakukan peningkatan sumber daya manusia anggota maupun kesejahteraan guru-guru di Badung. Kita melihat PGRI merupakan organisasi besar, intelektual dan organisasi profesional sepertinya tidak melihat anggotanya secara maksimal dan kegiatannya belum jelas. Yang saya lihat hanya dua hal kegiatan jelas, yaitu memungut iuran perbulan Rp 90 ribu dan selanjutnya membuat kartu anggota PGRI. Tapi kegiatan lain belum tampak jelas,” ujarnya.

Baca juga :  Polresta Denpasar Bersinergi Dengan RS Swasta Gelar Vaksin Covid-19

Kedepan pihaknya berharap pengurus PGRI tidak terus berfokus pada pungutan anggota saja. “Yang namanya pengurus kan harus bisa mencari terobosan. Menyangkut masalah dana kita bisa mencari bantuan ke pemerintah apalagi Bupati Badung, sangat komitmen dengan guru. Apa kegiatan kita, berapa dananya ya kita buatkan lah proposal sehingga nanti tidak hanya melaksanakan pungutan iuran. Namun kegiatan lain juga mesti ada,” tegasnya.

Pengurus PGRI, lanjut guru seni ini harus introspeksi diri dalam menjalankan organisasi, sehingga programnya jelas.

Baca juga :  Jenazah Pria Ditemukan Tergeletak di Dekat Pura Bias Saut

Sementara Ketua PGRI Badung, Drs. I Wayan Tur Adnyana mengatakan pihaknya berterimakasih atas kritikan dan masukan dari para guru di Kabupaten Badung terkait kinerja pengurus PGRI Badung. Terkait adanya audit, hal tersebut sudah dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Badung, beberapa waktu lalu. “Kita sebagai pengurus telah melaksanakan pertanggung jawaban setiap akhir tahun. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan melalui rapat pengurus PGRI, MKKS dan K3S, disanalah disampaikan hasilnya. Nanti MKKS menyampaikan kepada kepala sekolah yang tidak menjadi pengurus. Tentang kritikan iuran yang tidak transparan silahkan bertanya kepada masing-masing cabang karena kami sudah melakukan laporan pertanggungjawaban,” ujarnya. (115)

Baca juga :  Terlilit Utang, Oki Curi Uang di Tempat Cuci Mobil

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini