Soal PPKM Level Tiga Akhir Tahun, Luhut Sebut Upaya Pemerintah Selamatkan Rakyat

picsart 11 25 08.14.47
KUNJUNGI BALI - Menko Maritim saat berkunjung ke Bali, Kamis (25/11/2021)

Sumerta, DENPOST.id

Sejumlah pelaku pariwisata Bali mengeluhkan rencana pemerintah yang kembali menerapkan PPKM level tiga, 24 Desember 2021. Kebijakan itu dipandang merugikan mereka secara materi.

Terkait sikap itu, Menteri Koordinasi Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menjawab dengan kalem. Kata dia, pilihannya ada dua, yakni taat aturan tapi sehat atau tidak diatur tapi virus berkeliaran.
Hal itu, dia sampaikan di sela-sepa kunjungannya meninjau hutan mangrove di Denpasar, Kamis (25/11/2021).

Baca juga :  Jelang Nataru, Kepolisian Atensi Kamtibmas dan Prokes

Dia tidak sepakat bahwa aturan itu mempengaruhi kunjungan wisatawan domestik ke Bali.
“Ngga juga, tamu baik, kan penuh hotel semua. Sekarang kamu tu ada sedikit dibikin aturan, tapi aman. Atau ngga usah ada aturan, tapi sakit. Pilih mana?,” jawabnya kepada seorang wartawan.

Dia menegaskan bahwa penerapan PPKM level tiga menjelang Hari Natal dan Tahun Baru bertujuan melindungi masyarakat. “Jadi kalau ngga ada aturan, bebas merdeka, bebas merdeka juga sakit itu kena kau,” sambungnya, kepada wartawan yang sama.

Baca juga :  DLHK Sidak Usaha Potong Ayam di Jl. Pulau Alor

Rencananya, pemerintah pusat akan menerapkan PPKM level tiga sejak 24 Desember 2021, hingga 2 Januari 2022. Hal itu telah diatur dalam Inmemdagri Nomor 62 Tahun 2021. Terkait kunjungan itu, Menko Luhut menerangkan pemerintah pusat tengah menggenjot program konservasi mangrove setahun ke depan. Bali menjadi salah satu yang potensial mengembangkan mangrove.

Hutan mangrove yang terletak di Kota Denpasar itu disebutnya berusia hampir 27 tahun. “Ini bagian kecil dari program pemerintah yang 600.000 hektar mangrove restorasi itu,” ujarnya.

Baca juga :  Puluhan Penyuluh Agama Hindu di Gianyar Diuji Kompetensi

Kesuksesan Indonesia mengelola mangrove akan ditampilkan pada even G-20 tahun 2022. Dia menyebut program ini sebagian besar dibiayai dengan APBN sebesar sekitar Rp1,2 miliar. (106)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini