Sahkan Empat Ranperda, Dewan Beri Catatan

picsart 11 29 02.52.01
RAPAT PARIPURNA - Rapat paripurna DPRD Karangasem sahkan empat Ranperda.

Amlapura, DENPOST.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karangasem akhirnya menyetujui dan menetapkan Ranperda APBD Karangasem Tahun 2022 beserta tiga Ranperda lainnya, Senin (29/11/2021). Penetapan dilakukan dalam rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Karangasem, I Wayan Suastika. Dihadiri Bupati Karangasem, I Gede Dana, Wakil Bupati, serta anggota Forkopimda dan seluruh anggota dan OPD di lingkungan Pemkab Karangasem.

Selain penetapan Ranperda APBD, tiga Ranperda lainnya di antaranya Ranperda Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Tohlangkir, Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali, Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. BPD Bali dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2022, sebagai Peraturan Daerah (Perda).

Baca juga :  Ratusan Napi di Lapas Karangasem Divaksin

Kendati telah disetujui, beberapa gabungan fraksi memberi beberapa catatan. Dibacakan Wayan Sunarta, anggota DPRD dari Fraksi PDIP. Dalam catatannya, seluruh Fraksi intinya menyetujui pengesahan Ranperda, seperti Fraksi Gerindra, Fraksi PDIP dan Fraksi Catur Warna. Namun ada sejumlah hal yang disampaikan sebagai catatan.

Pertama, dari Fraksi Nawa Satya Partai NasDem. Meski menyetujui empat Ranperda tersebut pihaknya menyatakan perlu melakukan pengkajian terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk didalamnya memperbaharui data dalam rangka peningkatan PAD.

Diketahui, target Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, yang sesuai rancangan awal ditargetkan sebesar Rp 117.110.997.500,00 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.219,512.195,00 sehingga target pendapatan pajak daerah menjadi sebesar Rp 118.330.509.695,00. “Penyesuaian target pendapatan Transfer ke daerah dan Dana Desa berdasarkan rincian alokasi Transfer ke Daerah (pemerintah pusat dan pemerintah provinsi) dan Dana Desa serta Pendapatan Asli Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.

Baca juga :  75 Persen Kasus Covid-19 di Karangasem Merupakan Transmisi Lokal

Kedua, catatan disampaikan dari Fraksi Partai Golkar. Pihaknya menekankan kepada Perumda Tirta Tohlangkir perlu memberikan pelayanan yang prima dalam upaya meningkatkan kepuasan pelanggan atau masyarakat selaku pengguna. “Setiap penambahan sambungan jangan sampai tidak memperhatikan geografis dan topografi daerah, jumlah produksi dan sumber daya manusia. Hal ini penting diperhatikan mengingat keluhan pelanggan terhadap distribusi air masih ada dan belakangan cenderung meningkat,” ungkap Sunarta.

Baca juga :  Akhirnya, Panji-Budi Terima Rekomendasi

Diketahui, Raperda tentang penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem adalah sebesar Rp 1,5 miliar, untuk Raperda tentang Penambahan Penyertaan modal daerah kepada PT. Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali adalah sebesar Rp 250 juta, dan Raperda tentang Penambahan Penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali adalah sebesar Rp 750 juta. (c/yun)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini