Sering Dipanggil “Sultan”, Oknum Aparat Desa Tusan Diminta Kembalikan Dana Desa Rp480 Juta

picsart 12 08 08.08.40
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Klungkung, I Wayan Suteja.

Semarapura, DENPOST.id

Persoalan dana desa mulai muncul di Kabupaten Klungkung. Kali ini terjadi di Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan. Oknum aparat desa berinisial Gede KS (27) diduga memanfaatkan dana desa untuk kepentingan pribadi.

Dana desa yang dimanfaatkan cukup besar, yakni sekitar Rp480 juta. Bahkan atas perbuatannya tersebut, dia (Gede KS) diminta untuk mengembalikan uang tersebut melalui surat pernyataan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Klungkung, I Wayan Suteja ketika dikonfirmasi mengaku sudah menindaklanjuti persoalan tersebut. Bahkan sudah melakukan pemanggilan kepada oknum kaur tersebut, bersama camat dan perbekel sebanyak dua kali.

“Pertama kami melakukan pemanggilan pada 22 November. Saat itu sudah ada surat pernyataan dan yang bersangkutan (Gede KS-red) siap mengembalikan uang itu, sampai 30 November,” ungkap Suteja, Rabu (8/12/2021).

Baca juga :  Bahas Keluhan "Gacong", Pengusaha Wisata Tirta Sepakati Ini

Menurut Suteja, sebenarnya dirinya lebih fokus untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Namun setelah diberikan kesempatan, oknum kaur yang masih bujang dan anak yatim ini tidak menepati janjinya untuk mengembalikan dana APBDes tahun 2021 tersebut. Infonya, oknum aparat desa ini, disebut-sebut baru mengembalikan uang sekitar Rp70 juta sampai Rp80 juta.

“Karena tidak bisa mengembalikan, maka kami panggil lagi 1 Desember. Saat itu kita tidak bisa beri kelonggaran lagi. Yang bersangkutan ngakunya akan berusaha mengembalikan. Kita juga susah maksa karena sudah tidak punya uang,” ungkap Suteja.

Namun terkait persoalan ini, Suteja mengatakan Inspektorat sudah turun ke kantor desa untuk mencari tahu secara detail persoalan yang terjadi. Karena sejauh ini, pihaknya tidak mengetahui secara pasti modus yang dilakukan oknum aparat desa tersebut. Terutama mencairkan dana desa tersebut.

Baca juga :  Ratusan Warga Miskin di Klungkung Dapat Bantuan Bedah Rumah

“Biasanya dana desa yang disimpan di bank dapat dicairkan jika ada tandatangan perbekel dan bendahara. Bahkan pihak bank akan kembali menghubungi perbekel jika dana desa tersebut mau dicairkan,” katanya.

Menurut Suteja, persoalan tersebut mulai diketahui sekitar Oktober lalu. Persoalan ini mulai terbongkar ketika Sekdes Tusan curiga melihat kondisi kas APBDes sedikit. Setelah dicek di sistem keuangan desa ternyata ada selisih sekitar Rp380 juta. Hal inipun kemudian dilaporkan ke perbekel.

“Sejauh ini, saya tidak tahu dipakai apa dana desa itu oleh yang bersangkutan. Tapi katanya, dia dipanggil Sultan,” ujarnya.

Yang jelas, Suteja mengatakan persoalan ini berdampak terhadap kegiatan di desa. Apalagi jika uangnya sudah ditarik. Jadi ia meminta agar perbekel melakukan penyisiran terhadap kegiatan yang belum terlaksana di desa.

Baca juga :  Limbah Tahu dan Kotoran Sapi Dibuang ke Sungai, Petani di Klungkung Protes

“Jika uangnya dikembalikan akan jadi SILPA dan bisa digunakan untuk kegiatan tahun depan. Tapi jika tidak dikembalikan maka bisa ke proses hukum,” tegasnya.

Sementara Perbekel Tusan, Dewa Gede Putra Bali ketika dikonfirmasi mengakui kalau Inpektorat sudah turun. Hanya saja, menurut Dewa Gede Putra turunnya Inpektorat masih sebatas koordinasi. Iapun tidak mau berkomentar banyak ketika ditanya terkait persoalan dana APBDes yang melibatkan salah satu kaurnya. “Maaf ya, kami masih menunggu hasil Inspektorat. Biar saya tidak salah memberikan keterangan,” ujar singkat Dewa Gede Putra. (119)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini