PPKM Level III Batal, Pelaku Pariwisata di Badung Tetap Taati Prokes

picsart 12 08 08.10.01
Pengelola Pariwisata Bahari, Made Wijaya.

Mangupura, DENPOST.id

Pemerintah pusat membatalkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 yang sedianya akan dilakukan pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022. Kebijakan ini, disambut positif oleh Pemkab Badung, dan sejumlah pelaku wisata di Badung.

Setidaknya, menjelang akhir tahun geliat pariwisata tumbuh di Badung.

Pengelola Pariwisata Bahari, Made Wijaya, Rabu (7/12/2021), mengatakan kebijakan pemerintah dengan membatalkan PPKM Level 3 menjadi angin segar bagi pelaku pariwisata di Badung. “Ini yang kami tunggu, setidaknya ekonomi kita di sektor pariwisata bisa menggeliat. Kami juga akan taat protokol kesehatan meski kebijakan PPKM Level 3 ini dibatalkan. Karena kita tahu bersama meski ada kelonggaran tapi waspada itu penting untuk menghindari kasus Covid-19 yang baru,” ujarnya.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa menilai kebijakan pembatalan PPKM Level 3 diambil pemerintah pusat, kemungkinan karena mempertimbangkan situasi ekonomi daerah saat ini. Karena itu, menurut dia, ini adalah langkah yang tepat. Apalagi Badung yang mengandalkan sektor pariwisata, tentu merasa kebijakan ini memberikan kesempatan untuk menambah pendapatan di penghujung tahun. “Tapi tetap meski diberikan kelonggaran, para stakeholder, pelaku pariwisata dan masyarakat tidak boleh terlena. Protokol kesehatan harus tetap dijalankan dengan ketat,” kata Adi Arnawa.

Baca juga :  Simulasi "Modular Exercise" di Bandara, Jalak Bali Airlines Jatuh dan 114 Penumpang jadi Korban

Menurut birokrat asal Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan ini, meski menggaet kunjungan wisatawan asing masih terasa sulit apalagi dengan diberlakukannya karantina 10 hari, namun setidaknya untuk wisatawan domestik masih bisa datang ke Badung saat libur Nataru. Adi Arnawa optimis kunjungan wisatawan domestik menambah geliat perekonomian Badung, saat menutup tahun 2021. “Kebijakan karantina 10 hari itu kan untuk WNA dan WNI yang ada riwayat perjalanan dari luar negeri. Nah, dengan dibatalkan PPKM Level 3 ini artinya masih ada kesempatan bagi daerah wisata dapat kunjungan wisatawan domestik. Daripada sama sekali ditutup, kan berat untuk kita. Lagipula, saya melihat wisdom spend of money-nya juga tinggi. Tidak kalah dengan wisman,” terang Adi Arnawa.

Baca juga :  ‘’Re-opening’’ dan ‘’Re-branding’’, H-Sovereign Jadi Grand Sovereign Kuta

Adi Arnawa menambahkan setidaknya hingga tutup tahun, Pemkab Badung masih bisa berpeluang mendapatkan tambahan pendapatan dari sektor Pajak Hotel dan Restoran (PHR). “Saya dengar informasi dari beberapa hotel sudah mulai bagus okupansinya. Tapi secara persentase saya belum berani memastikan. Walaupun nanti kondisi rate-nya bisa saja turun, tapi setidaknya ada geliat daripada stagnan,” ucapnya.

Sementara Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Badung, I Gusti Ngurah Jaya Saputra mengatakan pascapembatalan PPKM Level 3, pemerintah daerah saat ini tengah menunggu regulasi lebih lanjut. Kata dia, pemerintah daerah bersifat fleksibel dalam mengikuti kebijakan pusat, sehingga nanti pemerintah daerah akan menyesuaikan dengan regulasi terkini. “Kami tetap menunggu regulasi lebih lanjut, meski sudah mendengar beritanya (pembatalan PPKM Level 3-red). Yang jelas, jika memang harus PPKM Level 3 tentu action plan kita siapkan. Tapi jika kembali ke normal, pasti kita sosialisasikan ke lapangan,” jelasnya. (dewa sanjaya)

Baca juga :  Desa Adat dan LPD Kerobokan Bantu Warga

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini