Gubernur Koster : RUU Larangan Mikol Jangan Matikan Arak Bali

koster1
SERAHKAN CENDERAMATA - Gubernur Bali Wayan Koster menyerahkan cenderamata berupa kain endek Bali kepada Ketua Baleg DPR RI, Dr. Supratman Andi Agtasitu, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar. (DenPost.id/ist)

Sumerta, DenPost

Badan Legislatif DPR RI menyerap aspirasi daerah mengenai RUU Larangan Minuman Beralkohol (mikol). Salah satu daerah yang mereka kunjungi yakni Provinsi Bali  pada Senin (13/12/2021). Kunjungan rombongan yang dipimpin Ketua Baleg Dr. Supratman Andi Agtasitu diterima Gubernur Bali Wayan Koster di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar.

Dalam kesempatan itu, Koster yang mantan anggota DPR RI tiga periode dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengapresiasi Baleg DPR RI yang menyerap informasi serta aspirasi mengenai mikol. Regulasi atau UU yang nanti dihasilkan ini dapat membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat. Koster juga minta agar dalam penyusunan RUU ini memperhatikan penguatan sumber daya lokal. Hal itu mengingat pemanfaatan sumber daya lokal, di samping akan memperkuat ekonomi masyarakat di daerah, juga akan mengurangi ketergantungan pada produk luar.  “Saya minta untuk menjadi masukan bagi anggota Badan Legislatif DPR RI agar benar-benar memperhatikan potensi lokal daerah dalam penyusunan regulasi,. Bukan sebaliknya, regulasi yang dibuat justru mematikan dan menjauhkan masyarakat dari sumber daya yang ada di daerah,” beber Gubenur asal Sembiran, Buleleng ini.

Baca juga :  Pedagang Pasar Kumbasari Dibagikan Ratusan Masker

Dia mencontohkan arak yang oleh masyarakat Bali dijadikan sebagai minuman tradisional serta sarana persembahyangan. Jika dilihat dari segi alamnya, di Bali khususnya bagian daerah Karangasem, sangat banyak terdapat pohon kelapa, lontar serta pohon enau, yang secara tradisional dari zaman dahulu diolah menjadi mikol.

Dengan adanya Perpres No. 39 Tahun 2014 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal tentang daftar negatif  investasi. “Akibatnya minuman khas Bali ini menjadi salah satu yang dilarang dan tidak boleh dikonsumsi, padahal di desa yang didukung potensi alam, masyarakat hidup dari kegiatan ini,” tutur Koster.

Baca juga :  Persediaan Vaksin Mencukupi, Vaksinasi HPR Terus Berlanjut

Di samping itu sebagai daerah tujuan pariwisata dunia, kebutuhan mikol di Bali sangat tinggi dan hampir 70 persen dari kebutuhan itu diisi dengan mikol impor. Gubernur menegaskan pasar mikol untuk pariwisata seharusnya menjadi kekuatan ekonomi Bali. Jangan sampai potensi sumber daya serta pasar yang dimiliki ini tidak bisa dimanfaatkan karena ada regulasi yang tidak berpihak.

“Sekali lagi saya minta jangan sampai regulasi yang dibuat mematikan sumber daya lokal dan memberi peluang bagi produk impor lebih berkembang,” tegas Koster.

Dia juga menyampaikan karena arak Bali merupakan salah satu produk unggulan daerah, sumber pangan dan sumber kehidupan serta pendapatan masyarakat yang harus dikembangkan dan diberdayakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan berdasarkan nilai-nilai ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’.

Ahli farmasi Unud Prof. Gelgel Wirasuta menyampaikan Pergub Bali No.1 Tahun 2020 bukan bertujuan melegalkan peredaran arak di masyarakat secara sembarangan.  Lebih dari itu, Pergub terkait tata kelola minuman fermentasi dan/atau destilasi khas bali ini dikeluarkan untuk mengatur peredaran arak di masyarakat agar lebih terstandarisasi, dan lebih aman untuk dikonsumsi.

Baca juga :  Tes Cepat 165 Warga Tonja, Hasilnya Begini

Disamping itu arak, menurut Wirasuta, memilki kekuatan ekonomi yang cukup besar dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu dia mohon kepada Baleg DPR-RI agar regulasi mikol benar-benar disusun dengan baik dan melihat kearifan lokal serta potensi daerah di Indonesia, khususnya Bali.

Wakil Ketua Baleg, yang juga ketua tim kunker, Drs. H.Ibnu Multazam, menyampaikan bahwa pihaknya sangat hati-hati dalam penyusunan regulasi mikol  agar jangan sampai mematikan sumber daya lokal dan menyuburkan impor.  “Masukan dari masyarakat serta stakeholder terkait amat diperlukan dalam penyusunan regulasi ini, sehingga dapat melindungi sumber daya lokal. Regulasi ini nanti dapat memberi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. (wir)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini