Mantan Sekda Buleleng Tolak Asetnya Disita

sita
SITA ASET PUSPAKA - Tim JPU PN Denpasar saat menyita salah satu aset milik mantan Sekda Buleleng Dewa Puspaka, Senin (13/12/2021). (DenPost.id/ist)

Denpasar, DenPost.id

Mantan Sekda Buleleng Dewa Ketut Puspaka (58), tersangka kasus dugaan gratifikasi, membuat Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan negeri (PN) Denpasar jengkel. Pria yang Sembilan tahun menjabat Sekda ini menolak menandatangani berkas penyitaan sejumlah aset berupa tanah dan bangunan yang dilakukan JPU pada Senin (13/12/2021).

Informasi yang dihimpun Selasa (14/12/2021), tim JPU menyita lima aset milik Dewa Puspaka di Buleleng dan Denpasar. Aset itu berupa tanah dan bangunan milik Umi Balqis dengan SHM 01775/Baktiseraga, Buleleng; tanah dan bangunan milik Dewa Ketut Puspaka SHM 17369/Desa Dalung, Kuta Utara, Badung seluas 150m2; tanah milik I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa SHM 03826/Desa Baktisegara, Buleleng seluas 120m2; dan tanah milik Gede Rhadea Prana Prabawa SHM 2411/Desa Baktisegara, Buleleng, seluas 300m2.

Baca juga :  Dijadikan Tersangka dalam Sengketa Tanah, Kakek Praperadilankan Penyidik Polresta Denpasar

Penyitaan ini mendapat perlawanan dari Puspaka. Dia menolak menandatangani berita acara penyitaan. Pasalnya dalam penyitaan, dia menduga ada beberapa kejanggalan. Salah satunya penetapan sita dari PN Denpasar yang baru dikeluarkan pada 24 November 2021, padahal penyidik menyatakan berkas lengkap alias P-21 pada 15 November 2021. “Tim penyidik  menyatakan berkas lengkap dan melimpahkan perkara ini ke JPU pada 15 November 2021. Artinya setelah itu, tidak boleh lagi melakukan penyidikan karena berkas lengkap. Tapi kok malah melakukan penyitaan aset pada 24 November?” ujar sumber yang enggan disebutkan namanya kitu.

Selain itu, tim JPU melakukan penyitaan atas dasar penetapan PN Denpasar. Padahal sudah jelas dalam Pasal 38 KUHAP diatur penyitaan hanya dapat dilakukan penyidik berdasar surat penetapan pengadilan setempat. “Berarti penyitaan empat aset di Desa Baktisegara, Buleleng, harus penetapan PN Singaraja dan bukan PN Denpasar,” lanjut sumber itu.

Baca juga :  Layang-layang Jatuh di Gardu Iduk, Dewa Terancam Ini

Tim penasihat hukum Dewa Ketut Puspaka yang diwakili Agus Sujoko membenarkan bahwa kliennya menolak menandatangani surat penyitaan sejumlah aset. Saat ditanya alasan penolakan, pengacara senior ini minta wartawan mengklarifikasinya ke pihak kejaksaan. “Langsung ke kejaksaan saja,” bebernya.

Kasipenkum Kejati Bali, Luga Harlianto, membenarkan penyitaan aset milik tersangka Dewa Ketut Puspaka tersebut. Mengenai penyitaan yang disebut menyalahi aturan, Luga membantah. Dia menyebut bahwa pengajuan penyitaan dilakukan sebelum P-21. “Tapi penyitaan baru dilakukan setelah P-21 dan itu sah,” tegasnya.

Baca juga :  GTPP Covid-19 Kota Denpasar Pelototi Prokes di Pasar Rakyat

tentang penetapan penyitaan PN Denpasar dan bukan PN Singaraja, Luga mengatakan jika dalam perkara tindak pidana korupsi, pengadilan tingkat pertama yang berhak yaitu PN Denpasar. “Jadi semua sudah sesuai aturan dan tidak ada yang dilanggar,” pungkasnya. (yan)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini