Selamatkan Generasi Muda, Edukasi HKSR Tak Bisa Ditunda-tunda

narsum 1
Hastin A. Asih, Program Manager Right Here Right Now (RHRN) II (kiri), Ketua Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Bali, Ni Luh Gede Yastini, S.H. (kanan)

KASUS asusila dengan pelaku anak di bawah umur yang terjadi di wilayah Kabupaten Buleleng, Bali pada pertengahan Desember 2021 ini, benar-benar membuat publik terhenyak. Bagaimana tidak, anak-anak yang semestinya sibuk dengan buku pelajaran, malah bablas melakukan  hubungan seksual. Mirisnya, pergulatan itu melibatkan satu orang anak perempuan dan empat orang anak laki-laki. Parahnya aksi tersebut divideokan dan akhirnya tersebar luas di media sosial. Kasus ini tidak hanya mencoreng wajah para pelaku dan keluarganya, tapi sekaligus mencubit nurani dan menyadarkan masyarakat bahwa di sekitar kita sejatinya banyak anak-anak dalam kondisi tidak baik-baik saja.

Kondisi ini sudah tentu juga mengundang keprihatinan semua pihak. Termasuk Ketua Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Bali, Ni Luh Gede Yastini, S.H.  Dihubungi belum lama ini, Yastini mengatakan, kasus ini memunculkan wacana untuk kembali menggaungkan tentang pentingnya memberikan edukasi mengenai Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR). “Untuk menyelamatkan generasi muda, edukasi mengenai HKSR tidak bisa ditunda-tunda. Semua pihak, baik orangtua, pemerintah khususnya pengampu kepentingan dalam bidang pendidikan dan kesehatan harus ikut peduli dan menjadikan HKSR sebagai salah satu prioritas untuk disebar-luaskan kepada anak-anak kita,” tegasnya.

Ketika bicara tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi, menurut Yastini sesungguhnya kita sedang bicara tentang “Say No to Sex before Marriage”.  “Tentu edukasi soal ini dilakukan sesuai dengan usia anak. Melalui edukasi ini diharapkan setiap anak memiliki pengetahuan mengenai organ-organ seksual dan reproduksinya. Bagaimana cara merawat tubuh terutama organ reproduksinya. Bagaimana cara menjaga tubuh misalnya apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada tubuh, bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh dan apa yang harus dilakukan bila mendapatkan ancaman atau ketidaknyamanan hingga tentang akibat melakukan hubungan seksual terlalu dini,” papar mantan Direktur LBH Bali itu.

Yastini menekankan, informasi dan edukasi tentang HKSR hendaknya diberikan oleh orang-orang atau pihak yang jelas, terpercaya dan kredibel sehingga anak-anak terhindar dari informasi yang tidak benar dan menyesatkan. “Para orangtua juga mesti melek informasi. Di era serbadigital di mana hampir semua orang memiliki telepon seluler, informasi terkait HKSR ini cukup mudah diakses. Dari sana para orangtua bisa belajar untuk kemudian menyampaikan ke putra-putrinya. Atau bisa juga mendatangi lembaga-lembaga terkait untuk konseling mengenai bagaimana dan apa yang harus dilakukan ketika menyampaikan informasi tentang HKSR ini kepada anak-anak,” katanya.

Diungkapkan Yastini, terkait hak kesehatan reproduksi sejatinya pada tahun 2015 Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) pernah mengajukan judicial review terhadap UU Sistem Pendidikan Nasional. Saat itu, lanjutnya, dimohonkan agar memasukkan materi kesehatan reproduksi dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. “Akan tetapi permohonan tersebut  saat itu ditolak. Padahal kalau melihat dari sisi urgensinya, seharusnya materi kesehatan reproduksi ini bisa masuk secara khusus dalam kurikulum pendidikan sehingga bisa diajarkan secara lebih komprehensif,” ucapnya.

Baca juga :  Tumbuhkan Jiwa Wirausaha, BRI Gelar BRIncubator Goes to Campus

Terlepas dari kondisi tersebut dan melihat urgensi saat ini, kata Yastini, KPPAD Bali mendorong Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BKKBN, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengambil sejumlah langkah konkret. Pertama, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada  anak-anak tentang Pendidikan Kesehatan Seksual dan Reproduksi (PKSR).  Kedua, KPPAD mendesak agar membentuk dan memperkuat fungsi dari Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dalam memberikan edukasi, informasi dan konseling bagi orangtua dan keluarga terkait pengasuhan yang baik sehingga perlindungan anak berbasis keluarga lebih optimal dan risiko kerentanan anak bisa diidentifikasi lebih awal. “Ketiga, di setiap sekolah harus ada ruang konseling dengan para guru yang sudah terlatih tentang kesehatan reproduksi dan tumbuh kembang anak dan remaja. Keempat, untuk orangtua dan guru mari mulai ajarkan anak tentang bagian tubuh yang tertutup pakaian dalam adalah bagian yang sangat pribadi, sehingga tidak seorang pun yang boleh menyentuh atau melihat bagian pribadi tersebut. Dan, bahwa anak punya hak untuk berkata ‘TIDAK’ atas sentuhan yang tidak diinginkan, baik yang dilakukan oleh anggota keluarga atau oleh seseorang yang mereka kenal, serta anak juga harus dimotivasi untuk berani menyampaikan hal yang membuat mereka tidak nyaman kepada orangtua, guru atau orang yang dipercaya,” pungkasnya.

Baca juga :  Ekspansi Kredit UMKM, BRI Dorong Momentum Pemulihan Ekonomi

 

Hastin A. Asih, Program Manager Right Here Right Now (RHRN) II, dalam Webinar bertopik “Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi dan Keberagaman” yang digelar Rutgers Indonesia beberapa waktu lalu mengatakan, HKSR memang harus terus diperjuangkan. Alasannya, kasus terkait HKSR di Indonesia semakin banyak terjadi. “Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan (UU RI No. 36 tahun 2009 Pasal 71 ayat 1),” terangnya.

Di Indonesia, kata Hastin, kasus Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) mencapai 17,5 persen (survey kinerja dan akuntabilitas program/SKAP 2017).  Sementara itu, 12 persen perempuan belum kawin dengan rentang usia 15-24 tahun mengalami KTD (SDKI 2017). Perempuan korban kekerasan tahun 2021 hampir 300 ribu (Catahu 2021) dan 36 dari 1.000 anak berusia 16-19 tahun sudah melahirkan. Ini sangat bahaya bagi si ibu dan bayi. Sementara berdasarkan Catahu 2020, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mencapai 75,4 persen.

Lebih lanjut diungkapkan Hastin, informasi HKSR di kalangan anak usia 15-24 tahun masih sangat rendah. Dari beberapa survei, dia mengatakan hanya sedikit responden yang tahu ke mana mencari informasi tentang HKSR atau konseling. “Selain itu, hanya sedikit anak muda yang tahu bahwa melakukan hubungan seks sekali bisa menyebabkan kehamilan. Hal-hal ini berimbas pada meningkatnya kasus HKSR dan bisa semakin bertambah jika tidak segera kita mengambil tindakan. Oleh karena itu, RHRN tahun ini berupaya meningkatkan akses edukasi informasi termasuk layanan kesehatan HKSR yang sifatnya komprehensif. Kita ingin memperlakukan siapa pun itu sesuai harkat dan martabat manusianya, sehingga tercipta keamanan dan kenyamanan yang berkeadilan gender,” katanya.

Terkait regulasi tentang kesehatan reproduksi, lanjut Hastin, sejatinya sudah ada diatur dalam beberapa peraturan. Seperti dalam PP 61 tahun 2014 disebutkan, setiap perempuan berhak atas pelayanan kesehatan sistem reproduksi. “Kemudian soal aborsi aman juga sudah diatur dalam Permenkes No.3 tahun 2016. Ini untuk mereka yang mengalami situasi seperti korban perkosaan atau bagi mereka yang berhadapan dengan bahaya atau kematian,” paparnya.

Baca juga :  Berdayakan Perempuan, Kelompok Wanita Tani Hidroponik di Bali Jadi Percontohan

Meski begitu, kasus-kasus yang banyak terjadi menunjukkan bahwa HKSR belum sepenuhnya terpenuhi. Hastin menjabarkan, setidaknya ada 12 HKSR yang harus terpenuhi yakni hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan, hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi termasuk kehidupan keluarga dan reproduksinya, hak atas kerahasiaan pribadi, hak untuk kebebasan berpikir, hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan, hak untuk memilih bentuk keluarga dan hak untuk merencanakan dan membangun keluarga, hak untuk memutuskan kapan akan punya anak, hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan, hak untuk mendapatkan manafaat dari hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, hak kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam hal berpolitik dan hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakukan buruk.

 

“Strategi advokasi yang bisa dilakukan dalam pemenuhan HKSR di antaranya membangun dukungan internasional dan nasional dalam ketersediaan dan implementasi regulasi yang relevan. Menyiapkan data dan hasil riset yang dapat memperkuat argumen wakil rakyat dalam memperjuangkan HKSR. Sedangkan untuk di tingkat daerah, mendorong regulasi yang relevan untuk mendukung implementasi PKSR di sekolah, aktivasi layanan kesehatan ramah remaja. Poin penting dari program ini adalah pelibatan bermakna orang muda dalam menyuarakan haknya melalui mekanisme perencanaan dan pembangunan desa/daerah. Harapannya, dengan anak muda menyampaikan sendiri kebutuhannya, seharusnya lebih powerfull, karena memang betul-betul sesuai dengan apa yang mereka butuhkan untuk bisa mendapatkan otoritas atas tubuhnya dan layanan informasi tentang ksesehatan seksual dan reproduksinya,” jelas Hastin.

Selain sejumlah strategi advokasi tersebut, Hastin juga mengharapkan peran media dalam menyebarluaskan informasi mengenai HKSR. Menurutnya, media memiliki peran penting dalam menyampaikan edukasi HKSR yang seimbang bagi masyarakat. “Saya berharap media bisa menyajikan informasi HKSR yang komprehensif untuk menangkal derasnya informasi di internet yang menggiring masyarakat pada pemahaman dan opini yang salah. Media juga harus membangun opini publik yang positif untuk mendukung advokasi baik di tingkat nasional maupun daerah,” tandasnya. (suryaningsih)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini