Jelang Akhir Tahun, Bangli Tetapkan 11 Ranperda

20211229 130735

Bangli, DENPOST.id

Menjelang akhir tahun, Pemerintah Kabupaten Bangli bersama DPRD Bangli menetapkan 11 rancangan peraturan daerah (ranperda) untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Penetapan 11 ranperda tersebut melalui sidang paripurna di Ruang Rapat Krisna Setda Kabupaten Bangli, Rabu (29/12).

Dengan rincian, ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Ranperda Pajak Hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBPP), Ranperda Retrubusi Pelayanan Pasar, Ranperda Penetapan Desa, Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, serta Ranperda tentang Penyertaan Model pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Danu Arta.

Baca juga :  Anggota Dewan Bangli Muluskan Pembuatan Jalan Tembus Ancut Temaga-Kayubihi

“Dari serangkaian pembahasan bersama eksekutif, telah dicapai pemahaman dan kesepakatan dengan penyampaian laporan gabungan komisi-komisi DPRD Bangli,”kata Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika saat memimpin sidang.

Sementara dari laporan gabungan komisi-komisi yang dibacakan I Wayan Mertha Suteja memandang sangat penting dan mendesak dilakukan perubahan hal-hal yang lebih efisien, efektif dan professional dalam tatanan Bangli era baru. Eksekutif diharapkan mensosialisasikan dengan baik terkait perubahan atas 11 ranperda yang telah disetujui tersebut.

Baca juga :  Imbau Kepatuhan Protokol Kesehatan, Satlantas Polres Bangli Sasar Ini

Pada kesempatan tersebut, parlemen Bangli juga menekankan eksekutif untuk menyelesaikan pemanfaatan dan pengelolaan asset daerah yang menjadi temuan BPK sebagai akibat adanya perda yang tumpeng tindih, sehingga bisa dijalankan dengan mestinya di masing-masing perangkat daerah. Mereka mencontohkan sebagaimana yang terjadi di Pasar Catur, Pasar Seni Geopark dan Pasar Lokasrana. Selanjutnya juga terkait Ranperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).

“Kami berharap kepada Pemerintah Daerah agar secara serius mengadakan sosialisai dan komunikasi kepada petani pemilik lahan agar terjadi kesepahaman dan kesepakatan sebelum ditetapkannya peraturan yang mengatur tentang tekhnis dan pelaksanaanya, begitu pula Perda-Perda lainnya yang akan kita tetapkan bersama,” ujar Mertha Suteja.

Baca juga :  12 Warga Galiran Positif Corona Ditulari Pedagang di Tempat Ini

Sementara itu Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta dalam sambutannya mengatakan pihaknya akan segera menyampaikan ke provinsi untuk dilakukan evaluasi dan fasilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan. (128)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini