JKP Dimulai Februari, BP Jamsostek Sebut Korban PHK Dapat Pengganti Gaji

picsart 21 12 31 22 22 11 247
JKP - Asdepwil Bidang Wasrik dan MR BP Jamsostek Banuspa, Ahmad Fauzan saat menjelaskan tentang Jaminan Kehilangan Pekerjan (JKP).

Sumerta, DENPOST.id

BP Jamsostek tetap memberi manfaat kepada masyarakat pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19. Pada Februari tahun 2002 mendatang BPJS memastikan para pekerja yang mengalami PHK mendapat pengganti gaji. Program tersebut bernama Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Pengganti gaji itu diberikan selama enam bulan sejak mengalami PHK. Pada tiga bulan pertama akan diberikan sebanyak 45% dari jumlah upah yang dilaporkan. Sedangkan pada 3 bulan berikutnya diberikan 20% dari jumlah upah yang dilaporkan.

Hal itu disampaikan Asdepwil Bidang Wasrik dan MR BP Jamsostek Banuspa, Ahmad Fauzan, dalam temu media pada Jumat (31/12/2021) di Denpasar. Hal ini merupakan perhatian dan manfaat yang diberikan BPJS Jamsostek kepada peserta aktif yang kepesertaannya minimal 2 tahun.

“Program JKP adalah implementasi dari undang-undang cipta kerja. Jadi peserta tidak usah menambah iuran untuk menerima jaminan ini. Nilai pembayaran iurannya tetap, ini sebagai dukungan kepada masyarakat pekerja,” terangnya.

Baca juga :  Kepala OJK Bali Meninggal

Untuk mendapat jaminan ini masyarakat pekerja harus memenuhi sejumlah persyaratan wajib. Minimal kepesertaan yang berlangsung selama 2 tahun, maksimal upah yang diterima Rp 5.000.000, usia tidak melebihi 54 tahun atau usia produktif.

Jaminan ini tidak akan mempengaruhi penarikan atau klaim dari jaminan lainnya. Selain jaminan kehilangan pekerjaan, BPJS juga memberi manfaat melalui pelatihan vokasi bagi masyarakat pekerja yang mengalami PHK bilamana ingin beralih profesi.
Hal lainnya, BPJS akan memfasilitasi informasi berkaitan bursa kerja, sehingga diharapkan masyarakat yang belum bekerja dapat mengetahui lowongan-lowongan yang tersedia.

Dalam kesempatan itu, Deputi Direktur BP Jamsostek Wilayah Banuspa Toto Suharto menjelaskan, UU Ciptaker menyatakan penyelenggaraan program JKP akan dilakukan oleh pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan.

Nantinya, JKP akan diberikan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial kepada seluruh peserta yang telah membayar iuran dengan masa kepesertaan tertentu.

Baca juga :  Kebakaran di Jalan Kembang Matahari Hanguskan Dua Toko dan Mobil CRV

Namun, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan program jaminan ini masih akan diatur melalui peraturan pemerintah (PP).

Untuk tahap awal, sumber pendanaan JKP berasal dari kantong pemerintah. Toto lebih lanjut mengatakan pemerintah akan menyetorkan Rp 60 triliun sebagai modal awal pelaksanaan program yang berasal dari APBN.

Selama pandemi Covid-19, BP Jamsostek Wilayah Banuspa mengalami peningkatan pembayaran klaim Jaminan Hari Tua (JHT).
Hal itu dikarenakan dampak pandemi Covid-19 yang mengganggu perekonomian, sehingga membuat banyak perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja.

Sampai dengan tanggal 28 Desember 2021 BP Jamsostek Wilayah Banuspa telah membayarkan JHT sebanyak 140.892 klaim, dengan nilai sebesar Rp 2.009.207.725.518. Sedangkan untuk di Bali sendiri sebanyak 49.377 klaim, dengan nilai sebesar Rp 700.704.1400.746,-

Toto menjelaskan bahwa peserta BP Jamsostek selain mendapatkan manfaat pokok (JKK, JKM, JHT dan JP) keluarga yang menjadi ahli waris juga mendapat manfaat lain. Di mana manfaat ini menghindari peserta dari risiko sosial, yaitu berupa beasiswa yang diberikan kepada anak dari peserta yang meninggal dunia.

Baca juga :  Pria Asal Lombok Ditemukan Tewas di Kamar Hotel

Pada tahun 2021, Kanwil Banuspa telah membayarkan beasiswa untuk 1.857 anak pekerja yang terdiri dari jenjang TK sampai dengan kuliah, dengan nilai sebesar Rp 6.904.500.000. Dan untuk Provinsi Bali sendiri sebanyak 911 anak pekerja dengan nilai sebesar Rp 3.592.500.000,-.

Beasiswa ini diberikan per tahun, untuk jenjang TK/SD Rp 1,5 jut, jenjang SMP sebesar Rp 2 juta, jenjang SMA sebesar Rp 3 juta rupiah dan untuk jenjang perguruan tinggi sebesar Rp 12 juta.

“Kalau dihitung uang yang disiapkan beasiswa untuk anak pekerja itu, maksimal sebanyak Rp. 174 juta untuk dua orang anak pekerja yang mengalami musibah tadi”M,” pungkasToto. (106)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini