Mangupura, DENPOST.id
Predikat kurang yang disematkan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terhadap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung disorot Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata. Pasalnya, nilai e-goverment Badung ini cukup memalukan dengan memperoleh sekor paling buncit dari kabupaten/kota se-Bali. Merasa ikut malu, Parwata mendesak eksekutif dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera meningkatkan kinerjanya dengan berbasis teknologi dan sistem digital.
“Akhir tahun kemarin Pemkab Badung dapat penilaian kurang baik dari Menpan RB. Ini tentu sedikit mengecewakan. Karena kita dapat penilaian kurang dan rangking 10 di Provinsi Bali, ini harus jadi evaluasi bersama terutama di jajaran eksekutif,” ungkap Parwata, Rabu (5/1/2022).
Menurutnya, penilaian Kemenpan RB ini tidak boleh digampangkan. Melainkan harus menjadi cambuk penyemangat bagi jajaran Pemkab Badung untuk berbenah. “Kami di DPRD sebagai lembaga kontrol meminta eksekutif segera berbenah,” desaknya.
Di tahun 2022 ini, Parwata meminta masing-masing OPD di lingkungan Pemkab Badung menggenjot kinerja dengan berbasis elektronik. Data-data yang berkaitan dengan pemerintahan dan kemasyarakatan juga harus ditransfer dari sebelumnya manual menjadi sistem digital.
“Intinya tahun 2022 masing-masing OPD harus meningkatkan kinerja dan semua harus berbasis teknologi. OPD harus mulai mentransfer data dari manual ke elektronik dan ini harus jadi satu kesatuan dalam pelayanan pemerintah berbasis teknologi,” sarannya.
Politisi PDIP asal Dalung ini juga menilai kinerja OPD terkesan lamban. Terlebih dengan adanya pandemi Covid-19. Pihaknya sebagai wakil rakyat bahkan sangat menyayangkan alasan refocusing anggaran dijadikan dalih oleh OPD yang membuat e-goverment Badung tidak maksimal. Sebab, refocusing anggaran hampir terjadi di semua daerah bahkan dari tingkat pusat sampai daerah.
“Tidak ada itu (alasan gara-gara refocusing anggaran, red). Justru karena refocusing itu kita harus pakai sistem digital, e-goverment, sehingga antar unit sampai ke pusat terkoneksi. Dengan begitu semua data tersaji secara elektronik dan update datanya jelas. Kami minta ini jadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja, segera berbenah,” pungkasnya. (115)
