Pungutan Wajib di SMKN 2 Bangli Dikeluhkan, Unit Tipikor Turun Tangan

pungut 1
PERIKSA DOKUMEN - Tim Unit Tipikor Polres Bangli saat memeriksa dokumen yang ditunjukkan oleh Kepala SMKN 2 Bangli. DENPOST.id/ist

Bangli, DENPOST.id

Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Bangli, Senin (17/1/2022) siang mendatangi SMKN 2 Bangli. Tujuannya guna mengecek dan mengklarifikasi terkait keluhan para orangtua siswa atas pungutan yang dibebankan oleh pihak sekolah. Keluhan tersebut berlanjut menjadi buah bibir di sosial media (sosmed) facebook pada grup akun Bangkitnya Bangli.

Salah satu akun dalam grup media daring tersebut pada intinya mempertanyakan kebijakan pihak sekolah yang memungut iuran Rp 700 ribu terhadap masing-masing siswa kelas X. Sedangkan siswa kelas XI dan XII masing-masing Rp 350 ribu. “Punapi niki maksudnya? Sekolah yang akan menjalankan program, tapi minta sumbangan ke orangtua. Coba kasi solusi semeton,” demikian komentar yang ditulis salah satu akun pada grup facebook tersebut.

Baca juga :  Vaksin Covid-19 Digratiskan, Begini Persiapan GTPP Bangli

Pernyataan inipun langsung mendapat respons dari kalangan netizen. Hal ini menarik perhatian Unit Tipikor Satreskrim Polres Bangli. “Kami mendatangi langsung sekolah untuk menanggapi permasalahan yang menjadi viral di sosmed. Kami minta penjelasan pihak sekolah bagaimana sejatinya,” kata Kanit Tipikor Satreskrim Polres Bangli, Ipda I Wayan Dwipayana, yang memimpin giat tersebut.

Tim di lokasi diterima Kepala SMKN 2 Bangli, Dewa Darmayasa. Dari penjelasannya, diungkapkan jika pungutan atau iuran tersebut sudah sesuai kesepakatan orangtua siswa bersama komite sekolah dalam rapat pertemuan beberapa waktu lalu. Kesepakatan ini pun diklaim ada bukti-buktinya. Hanya saja saat Tim Tipikor meminta berkas bukti yang dimaksud, pihak sekolah saat itu belum bisa memberikan langsung. “Buktinya katanya sudah ada. Tapi akan diserahkan menyusul pada kita,” lanjut Dwipayana.

Baca juga :  Niat ke Rumah Teman, Dikeroyok, Wajah Pemuda Babak-belur

Lantas apakah ditemukan pelanggaran mengarah pada pungli atau sejenisnya? Ditanyakan demikian, Dwipayana mengaku masih mendalami. “Kesepakatan ada, tapi ada masih keluhan di sosmed. Selain kami menerima penjelasan pihak sekolah, tentu ada tindak lanjutnya. Kami masih akan mendalami ke arah sana (pungli), apakah memang ada pelanggaran atau tidak. Sementara kita tunggu bukti kesepakatan sebagaimana penjelasan dari kepala sekolah tadi,” bebernya.

Disinggung keperluan pungutan yang dipatok harus lunas akhir Desember 2021 lalu itu, disampaikan untuk mendukung program kegiatan sekolah. Namun program seperti apa yang dimaksud, tak dijelaskan secara detail. (128)

Baca juga :  Pencuri Uang Sesari di Pura Dalem Digde Ternyata Sudah Tiga Kali Beraksi

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini