UU Ciptaker Pascaputusan MK, DPR RI Serap Aspirasi di Bali

serap
FGD - DPD RI menggelar focus group discussion (FGD) bertema “Perspektif Daerah Terhadap UU Cipta Kerja, Pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK)” di Denpasar, Rabu (19/1/2022). (DenPost.id/ist)

Sumerta, DenPost.id

DPD RI menggelar focus group discussion (FGD) bertema “Perspektif Daerah Terhadap UU Cipta Kerja, Pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK)” di Denpasar, Rabu (19/1/2022). Kegiatan itu membahas UU Ciptaker yang saat ini berdasarkan putusan MK sebagai inkonstitusional bersyarat.

Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin, mengatakan bahwa Undan-undang Cipta Kerja (Ciptaker) mengurangi semangat otonomi daerah, karena banyak kewenangan daerah yang ditarik pemerintah pusat. Untuk itu DPD harus terus memantau perkembangan UU Ciptaker ini. “Sejak awal, kami DPD ingin lebih dalam terlibat dalam pembentukan undang-undang, termasuk Undang-undang Cipta Kerja, walau kewenangannya terbatas. Keterlibatan DPD tentu dengan tujuan terus membela kepentingan daerah. Kami ingin mempertahankan otonomi daerah, karena ingin memberikan keleluasan daerah untuk mengurus rumah tangga sendiri,” tegas dia.

Baca juga :  Prokes Masih Dilanggar, Tim Yustisi Genjot Uji Cepat Antigen

Pascaputusan MK terhadap UU Ciptaker, menurut Mahyudin, maka DPD RI harus bersikap bijak demi membela kepentingan daerah yang banyak terabaikan dalam substansi UU Ciptaker. Apalagi, menurutnya, sikap itu sangat penting sebagai bentuk kewajiban moral DPD sebagai lembaga perwakilan yang selalu menjaga kepentingan daerah.

“DPD harus menentukan sikap yang bijak, pascaputusan MK terhadap UU Ciptaker, sebagai tanggung jawab moral menjaga kepentingan daerah. Menurut kami, hubungan antara pusat dengan daerah yang bersifat desentralistik lebih baik dibandingkan sentralistik,” beber Mahyudin.

Untuk itulah, dia berharap pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Ciptaker oleh DPD dapat menjadi sarana memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah dalam memperbaiki materi UU Ciptaker. Menurutnya, DPD akan terus menyerap aspirasi rakyat di berbagai daerah, karena pada dasarnya UU adalah milik rakyat, bukan oligarki.

Baca juga :  121 Warga Terpapar Covid-19

“Pansus Undang-undang Ciptaker yang dibentuk DPD memerlukan banyak masukan dan aspirasi dari masyarakat luas, terutama di daerah. Apalagi ada berbagai kepala daerah yang sejak awal memprotes pengesahan UU Ciptaker ini,” tegas Mahyudin.

Pendapat senada disampaikan pakar politik dari Universitas Marwandewa, Agus Wibawa, yang menjadi narasumber dalam FGD tersebut. Menurutnya, substansi UU Ciptaker berdampak pada otonomi daerah dengan adanya penarikan berbagai kewenangan daerah oleh pemerintah pusat. Menurutnya, ada 23 kewenangan daerah perizinan yang ditarik ke pusat, bahkan tumpang-tindih dalam UU Ciptaker. Selain terdapat pembatasan hak mengatur oleh daerah, serta menurunnya pendapatan retribusi daerah. “Banyak pencabutan kewenangan daerah, pembatasan hak mengatur daerah, dan penurunan retribusi daerah. Berbagai izin yang selama ini diatur daerah  membuat berkurangnya objek pemasukan restribusi, sehingga kemandirian daerah berkurang. Selain itu birokrasi yang panjang di pusat memperlambat proses perizinan,”  tandasnya.

Baca juga :  Cegah Kerumunan, Satpol PP Bersama TNI Jaga Lapangan Puputan Badung

Narasumber lainnya dari Universitas Udayana, Putu Gede Arya, mengakui UU Ciptaker mempengaruhi otonomi daerah yang diatur UU Pemda. Padahal historis UU Pemda itu adalah menciptakan otonomi yang seluas-luasnya. Yang ditakuti, pemerintah daerah hanya sebagai pelaksana kebijakan dari pemerintah pusat. “Namun pemerintah daerah harus merelakan diri mengikuti apa yang ditetapkan UU Ciptaker. Berdasarkan azas pembentukan hukum, maka pemda dalam menyusun perda tidak boleh bertentangan dengan azas peraturan yang lebih tinggi,” terangnya. (wir)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini